ASEAN patut diapresiasi atas upaya dan ketegasannya soal Myanmar. Sanksi ke junta dan pendukungnya bagian dari upaya memastikan penurunan kemampuan junta mendapatkan senjata dan memperoleh dana untuk aneka kegiatannya.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
AP/SAKCHAI LALIT
Warga Myanmar di Thailand berunjuk rasa di Bangkok, Rabu (1/2/2023). Unjuk rasa itu untuk memprotes kudeta tepat dua tahun lalu
Jakarta, Kompas - Amerika Serikat mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN untuk semakin tegas pada junta Myanmar. Washington juga terus menambah sanksi untuk mengurangi sumber pendanaan junta.
Staf khusus Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan, AS sangat mendukung lima butir konsensus ASEAN soal Myanmar. “Kami menyambut peran baru mitra kami Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan kami tidak sabar dengan utusan khususnya soal krisis Myanmar. Kami akan terus mendukung Keketuaan ASEAN dalam krisis ini,” tuturnya dalam telekonferensi dari Washington, Rabu (1/2/2023) malam.
ASEAN patut diapresiasi atas upaya dan ketegasannya soal Myanmar. ASEAN memutuskan tidak melibatkan pejabat setaraf menteri atau lebih tinggi dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.
“Kami sangat mendukung anggota ASEAN untuk mengupayakan Burma (nama lama Myanmar) mematuhi lima poin konsensus. Kami mendukung keputusan ASEAN menurunkan aras perwakilan di berbagai pertemuan ASEAN dan tentu kami melakukan langkah serupa di AS,” ujarnya.
AS juga menghormati keputusan ASEAN tetap mempertahankan keanggotaan Myanmar. Karena itu, meski tidak diwakili pejabat setaraf menteri, Myanmar tetap dilibatkan dalam berbagai pertemuan ASEAN. Hal itu antara lain dilakukan dalam pertemuan para perwira dan Menteri Pertahanan ASEAN-AS di Thailand pada Februari ini.
“Hanya diwakili pejabat teknis atau ahli, bukan pejabat politis,” kata dia.
AS pun memastikan akan terus meminta pertanggungjawaban junta militer Myanmar dan pihak pendukungnya atas kekejaman pada warga Myanmar. "Termasuk melalui dukungan bagi Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya,” ujarnya.
AFP/JACK TAYLOR
Warga Myanmar di Thailand berunjuk rasa di Bangkok, Rabu (1/2/2023). Unjuk rasa itu untuk memprotes kudeta tepat dua tahun lalu
Dalam pernyataan tertulis Deplu AS dicantumkan, AS dan mitranya akan terus mendesak junta mengakhiri krisis di Myanmar. “Kami berharap dapat membangun kerja sama dengan ASEAN dan para anggotanya, dengan PBB setelah pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang situasi di Burma, dan dengan komunitas internasional, saat para mitra berusaha untuk menegakkan Konsensus Lima Poin ASEAN, mengintensifkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap militer, dan mendukung Burma yang damai, demokratis, dan makmur,” demikian peryataan itu.
Washington pun menyakini ASEAN juga siap terus bekerja sama dengan AS untuk menyediakan aneka bantuan bagi warga Myanmar. AS juga berusaha terus meningkatkan hubungan dengan National Unity Government yang merupakan pemerintahan Myanmar versi oposisi. Washington juga terus berkomunikasi dengan kelompok pro demokrasi di Myanmar. NUG telah membuka perwakilan di Washington.
Hal itu antara lain dilakukan Asisten Menteri Luar Negeri AS Daniel Kritenbrink. Ia menemui perwakilan NUG dan sejumlah warga Myanmar di Washington.
Sanksi
Direktur Intelijen Keuangan dan Terorisme Departemen Keuangan AS Brian E. Nelson mengatakan, wujud komitmen AS pada demokrasi Myanmar antara lain berupa sanksi ke junta. “AS akan terus meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang menyediakan keuangan dan bantuan lain sehingga pemberangusan demokrasi di Burma terus berlanjut,” kata dia.
Mulai 1 Februari 2023, AS menambah enam orang dan tiga lembaga terkait junta dalam daftar sanksi. Mereka terlacak membantu junta menghasilkan pendapatan dan membeli persenjataan. Pendapatan itu disalurkan antara lain ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), Angkatan Udara, dan pejabat di Kementerian Energi Myanmar.
Sanksi juga dijatuhkan ke Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Sebab, KPU dinilai AS membantu junta menyiapkan dan akan menyelenggarakan pemilu yang tidak melibatkan seluruh pihak di Myanmar. AS menilai pemilu itu cacat dan tidak mungkin menerapkan prinsip jujur, adil, dan bebas.
AP/SAKCHAI LALIT
Warga Myanmar di Thailand berunjuk rasa di Bangkok, Rabu (1/2/2023). Unjuk rasa itu untuk memprotes kudeta tepat dua tahun lalu
“Tindakan kami hari ini selaras dengan yang dilakukan Inggris dan Kanada. Hingga saat ini, kami telah memberlakukan sanksi, di bawah Perintah Eksekutif 14014, terhadap 80 individu dan 30 entitas untuk merampas sarana rezim untuk melanggengkan kekerasannya dan untuk mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Burma,” tuturnya.
Dengan masuk ke daftar sanksi, seluruh aset pihak-pihak tersebut di AS dilarang dipakai tanpa izin Depkeu AS. Ketentuan itu berlaku juga untuk aneka aset yang hingga 50 persen nilainya dimiliki oleh orang dan lembaga yang masuk daftar sanksi.
Depkeu AS melarang siapa pun bertransaksi dengan melibatkan aset-aset itu tanpa izin tertulis dari Depkeu AS. Larangan itu terutama untuk aneka aktivitas yang bisa menghasilkan manfaat finansial dan digunakan untuk kepentingan pihak di daftar sanksi.
Chollet mengatakan, rangkaian sanksi ke junta dan pendukungnya bagian dari upaya memastikan penurunan kemampuan junta mendapatkan senjata dan memperoleh dana untuk aneka kegiatannya. “Kami melihat sanksi telah berdampak pada junta dan pendukungnya. Tahun lalu, perekonomian Myanmar menciut 20 persen. Kami melihat investor pergi, cadangan valas berkurang. Kami melihat semakin sulit bagi rezim untuk mendapatkan persenjataan, walau memang tetap saja ada pasokan,” tuturnya.
