Sejuta Warga Perancis Demonstrasi Protes Kenaikan Batas Minimal Usia Pensiun
Rakyat Perancis menolak kenaikan umur pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
FM
Massa berunjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah menaikkan batas minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun di Strasbourg, Perancis, 31 Januari 2023.
PARIS, RABU — Perancis mengalami gelombang kedua unjuk rasa memprotes keputusan pemerintah menaikkan minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Polisi memperkirakan ada 1,27 juta warga yang turun ke jalan di seantero Perancis dan wilayah-wilayah kekuasaan negara itu.
Di ibu kota Paris, Rabu (1/2/2023), warga berunjuk rasa dengan meneriakkan yel-yel, di antaranya ”kembalikan usia pensiun ke 60 tahun” dan ”saya tidak mau bekerja sampai tua”. Gelombang pertama unjuk rasa kebijakan usia pensiun berlangsung pada 19 Januari 2023.
”Saya tidak akan mampu bekerja hingga umur 64 tahun. Badan saya tidak akan bisa menerima tekanan,” kata Said Belaiba, seorang buruh bangunan.
Tidak hanya pekerja kerah biru yang berdemo, pegawai negeri sipil turut serta. Guru, pegawai perusahaan penyiaran negara, dan pekerja dinas transportasi tidak ketinggalan. Bahkan, perusahaan TotalEnergies melaporkan, 75 persen pegawai mereka ikut berunjuk rasa. Layanan transportasi, termasuk kereta api cepat TGV, terganggu.
JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Massa berunjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah menaikkan batas minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun di Lyon, Perancis, 31 Januari 2023.
Ketua Bidang PNS CFDT Mylene Jacquot, yang merupakan salah satu serikat pekerja, mengatakan, dengan jumlah pengunjuk rasa di setiap demonstrasi mencapai 1 juta orang, akan bodoh bagi pemerintah apabila tidak mengikuti kemauan rakyat. Apalagi, jajak pendapat mengungkapkan bahwa 68 persen rakyat menolak kebijakan kenaikan usia pensiun minimal itu.
Namun, banyak juga warga yang pesimistis. Ini bukan pertama kalinya Presiden Emmanuel Macron diprotes besar-besaran. Pada 2018, rakyat menolak kebijakan kenaikan harga energi dan listrik yang meluncurkan gerakan Rompi Kuning.
Macron, dalam wawancara per 30 Januari, dikutip oleh Euronews, mengatakan, kebijakan ini mutlak dan efektif berlaku mulai 2030. Menurut dia, ini satu-satunya cara menyelamatkan dana sistem pensiun di Perancis yang jumlahnya setara dengan 14 persen pendapatan domestik bruto negara tersebut. Ia menjanjikan tunjangan minimal 1.200 euro setiap bulan untuk para pensiunan.
Berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dengan usia pensiun 64 tahun sekalipun, Perancis tetap menjadi negara dengan usia pensiun termuda di antara negara-negara maju. Sebagai pembanding, usia pensiun di Inggris adalah 68 tahun, Jerman 67 tahun, dan Spanyol 65 tahun 10 bulan.
Pemerintah Perancis berpendapat, menaikkan umur pensiun minimal ini penting karena rasio pekerja aktif dengan pensiunan semakin menipis. Keputusan ini diambil sejak 1995 ketika batas umur pensiun dinaikkan dari 55 tahun ke 60 tahun.
Kemudian pada 2012, Presiden Francois Hollande menaikkannya lagi menjadi 62 tahun. Ia juga menghadapi protes besar-besaran. Perhitungan pemerintah adalah rasio pekerja dengan pensiunan di tahun itu 1,8. Pada 2050, angkanya diperkirakan menipis menjadi 1,2.
BC
Massa berunjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah menaikkan batas minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun di Paris, Perancis, 31 Januari 2023.
Hal ini karena angka harapan hidup meningkat. Sementara angka kelahiran menurun. Angka harapan hidup di Perancis adalah 82,8 tahun. Angka kelahirannya 1,83 atau setara dengan sebelas kelahiran per 1.000 penduduk. Jika tidak ada intervensi, tabungan dana pensiun negara akan habis.
Pada Maret 2022, ketika pertama kali mengenalkan rencana ini ke masyarakat, Kementerian Tenaga Kerja Perancis menerangkan bahwa menaikkan umur pensiun dari 62 tahun ke 64 tahun akan menyumbang dana tahunan sebesar 17,7 miliar euro ke tabungan pensiun negara. Jika tidak, dalam sepuluh tahun mendatang tabungan ini defisit 150 miliar euro.
Namun, pendekatan yang diambil pemerintah ditolak oleh serikat pekerja dan partai oposisi. Mereka berpendapat, daripada menaikkan usia pensiun minimal, lebih baik pemerintah menaikkan pajak perusahaan dan orang kaya.
Surat kabar Le Monde melaporkan, rancangan undang-undang masih dirapatkan di parlemen. Macron dan Perdana Menteri Elizabeth Borne telah mendapatkan konsesi di sayap kanan. Namun, para anggota parlemen masih ragu untuk mengesahkannya menjadi undang-undang sehingga sukar dicapai kebutuhan 289 suara minimal. Koalisi pemerintah menduduki 250 suara. (AP/REUTERS)
