Merangkul Papua Niugini, Menjaga Indonesia

Hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini terjalin sebelum negara itu memperoleh kemerdekaannya dari Australia. Kini, posisi PNG sangat penting bagi diplomasi Indonesia ke Pasifik Selatan.

DOKUMENTASI KBRI PORT MORESBY

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (dua dari kiri) berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Papua Niugini Justin Tkachenko (dua dari kanan) dan Duta Besar RI untuk PNG dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy (paling kanan) disela-sela Pertemuan Archipelagic and Islands States (AIS) Forum di Denpasar, 5 Desember 2022

Hubungan Indonesia dan Papua Niugini berlangsung sejak 1973. Saat itu, Papua Niugini masih menjadi bagian dari Australia. Hubungan berlanjut dan semakin intensif setelah tetangga di sebelah timur itu merdeka dari Australia, 16 September 1975.

Duta Besar RI untuk Papua Niugini (PNG) dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy, dalam wawancara dengan Kompas, Jumat (20/1/2023), menjelaskan, hubungan bilateral kedua negara semakin erat seiring waktu. Indikatornya, antara lain, adanya kunjungan kepala negara kedua negara dalam 10 tahun terakhir.

Baca juga : Meneguhkan Persaudaraan Sepanjang Zaman Selandia Baru dan Indonesia

Sebanyak dua kunjungan di antaranya adalah lawatan Presiden Joko Widodo pada 2015 dan 2018. Kunjungan terakhir dalam konteks Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Bersama Timor Leste dan Malaysia, Papua Nugini adalah negara tetangga yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Indonesia. Panjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari utara ke selatan adalah lebih kurang 780 kilometer, yang ditandai dengan 52 pilar atau tugu batas.

DOKUMENTASI KBRI PORT MORESBY

Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy (tengah, berkemeja biru) bersama sejumlah warga negara Indonesia di Bandara Jackson Port Moresby, Papua Nugini, 30 Juni 2022. Sebanyak 20 WNI dipulangkan ke daerah asalnya karena terindikasi TPPI.

Dalam hal perekonomian, menurut Andriana, hubungan kedua negara terus meningkat. Berdasarkan data Kedutaan Besar RI di Port Moresby, nilai perdagangan Indonesia-PNG pada 2021 adalah 172 juta dollar AS. Setahun kemudian, angkanya melonjak hampir 100 persen menjadi 322 juta dollar AS.

Di luar itu, masih ada perdagangan tradisional lintas batas. Pada 2019, nilainya hampir Rp 60 miliar di pos lintas batas negara Skouw. Total nilai perdagangan kedua negara bisa semakin meningkat jika beberapa proyek kerja sama ekonomi kedua negara terealisasi.

Salah satunya rencana ekspor listrik dari Papua ke PNG yang sampai saat ini belum terealisasi. Menurut Andriana, kelebihan produksi listrik di beberapa pembangkit listrik di Papua dibutuhkan Pemerintah PNG untuk mendukung rencana mereka mengembangkan kawasan ekonomi khusus.

Baca juga : Indonesia Angkat Isu Kedaulatan di Forum Negara Pasifik

Sejauh ini, yang siap untuk menyuplai listrik ke PNG adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Holtekam di Jayapura. Listrik sebesar 2 megawatt siap dialirkan ke Vanimo.

Tak hanya itu, produk makanan siap santap dan susu menjadi salah satu produk yang digemari oleh masyarakat PNG. Ada pula produk tekstil berupa kain dan pakaian jadi. Dalam hal kebutuhan industri, PNG mengimpor, antara lain, aluminium, mesin industri, dan peralatan listrik.

KBRI Port Moresby kini tengah mengusahakan adanya penerbangan langsung dari PNG ke Indonesia. Pilihan yang sedang dijajaki adalah Port Moresby-Jakarta via Denpasar (Bali) atau Port Moresby-Jakarta via Surabaya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Tugu perbatasan Papua Nuigini dengan Indonesia di Distrik Sota, Merauke, Papua, Kamis (24/10). Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA) 24-10-2013 Ekspedisi Kota dan Jejak Peradaban

Selama ini perjalanan Jakarta-Port Moresby atau sebaliknya harus transit dulu di Singapura atau Sydney. ”Terlalu mahal dan terlalu lama,” kata Andriana yang baru saja dianugerahi penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2022.

Ikhtiar merintis perjalanan udara langsung Indonesia-PNG tersebut bertujuan mempermudah arus lalu-lintas warga kedua negara. Terdapat sekitar 1.500 orang warga negara Indonesia yang bekerja di PNG. Kedua negara juga berharap arus lalu lintas barang dan jasa juga semakin lancar.

Papua dan Pasifik Selatan

Sebagai negara yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Indonesia, PNG memiliki posisi penting bagi Indonesia. Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, secara konsisten Pemerintah PNG mendukung Indonesia dengan melarang keras kegiatan-kegiatan anggota-anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di wilayah PNG.

Setiap tahun, aparat keamanan PNG telah melarang tegas pengibaran bendera Bintang Kejora pada upacara peringatan ulang tahun OPM yang dirayakan oleh sekelompok kecil masyarakat warga asal Papua di PNG. Pada Pacific Islands Forum dan Melanesian Spearhead Group, Pemerintah PNG selalu menolak agenda untuk membicarakan OPM.

Baca juga : Diplomasi Menegaskan Identitas Pasifik dan Melanesia

Kepada WNI di PNG, Andriana mengingatkan tiga hal, yaitu soal kerawanan keamanan, kerawanan kesehatan, dan kerawanan ekonomi. Dua hal terakhir, yaitu kesehatan dan ekonomi, kerawanan yang dimaksud terkait dengan pandemi Covid-19 yang juga melanda negara ini.

KBRI Port Moresby melakukan repatriasi WNI dari PNG sebanyak 19 kali terhadap sekitar 2.500 orang. Ini merupakan dampak pandemi, terutama karena banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Seiring pemulihan kegiatan perekonomian, sejumlah WNI kembali ke PNG untuk mencari nafkah lagi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pompa air peninggalan Belanda yang digunakan untuk mengairi areal persawahan di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Merauke, Papua, Selasa (8/11/2022). Wilayah di timur Indonesia itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda (1939-1958) pernah dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk wilayah Pasifik Selatan melalui proyek Padi Kumbe-Kurik. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 8-11-2022

Indonesia menyadari posisi penting PNG dan Kepulauan Solomon dalam kompetisi pengaruh AS-China di Melanesia dan Pasifik. Indonesia memilih jalan kolaborasi, membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik selatan ketimbang jalur konfrontasi.

Andriana menjelaskan, sejak satu dekade terakhir, Indonesia berupaya merangkul PNG dan negara-negara di Pasifik selatan. Indonesia berkomitmen membantu pengembangan dan penyelesaian persoalan mereka.

Hal itu juga ditegaskan dalam konsep ASEAN Outlook on Indo-Pasific. ”Pasifik selatan adalah bagian integral kawasan. Bukannya memperdalam kompetisi, melainkan kolaborasi agar tercipta kawasan yang damai, stabil, dan makmur,” katanya.

Slogan KTT G20 2022 ”Recover Together, Recover Stronger” memberi peluang negara-negara di Pasifik selatan bersuara.

Upaya untuk merangkul itu terus dikembangkan Indonesia melalui berbagai kegiatan, termasuk memberi kesempatan negara-negara di kawasan Pasifik selatan menyampaikan pandangan pada masa presidensi G20 Indonesia.

Indonesia punya prinsip, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Slogan KTT G20 2022 ”Recover Together, Recover Stronger” memberi peluang negara-negara di Pasifik selatan bersuara.