Sindikat Perdagangan Manusia Iringi Kedatangan Rohingya
Kemenlu menyinyalir pendaratan warga Rohingya di Indonesia tidak murni karena persekusi, tetapi ada keterlibatan sindikat perdagangan manusia. ASEAN dan para pihak perlu memperkuat kerja sama untuk menanggulangi ini.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·5 menit baca
AFP/RAHMAT MIRZA
Warga Rohingya dikawal tentara setelah kapal yang mengangkut 119 orang mendarat di Pantai Bluka Teubai, Aceh Utara, 16 November 2022, setelah berlayar selama lima pekan di laut.
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Luar Negeri menyinyalir ada sindikat perdagangan orang antarnegara dalam gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia selama dua bulan terakhir. Sindikat itu bermain dan mengatur pengungsi Rohingya keluar dari pengungsian serta berlayar ke berbagai negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib di Jakarta, Kamis (19/1/2023), mengatakan, sinyal itu berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang dikumpulkan oleh tim. Sebagian besar dari 644 orang Rohingya itu berstatus sebagai pengungsi dan menanti lampu hijau negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sebagai negara tujuan.
Achsanul menjelaskan, temuan pada pertengahan November 2022 sampai 8 Januari 2023 memperlihatkan, pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh adalah rombongan perpindahan sekunder (secondary movement) dari lokasi semula di Cox’s Bazaar, kamp pengungsi yang didirikan Pemerintah Bangladesh. Perpindahan sekunder terjadi ketika pengungsi atau pencari suaka pindah dari negara tempat mereka pertama kali tiba untuk mencari perlindungan atau permukiman permanen ke tempat lain.
Dalam upayanya mencapai negara transit seperti Indonesia, temuan Kemenlu memperlihatkan pergerakan pengungsi Rohingya ini diketahui banyak pihak. Mereka yang mengetahui keberangkatan itu mengirimkan titik koordinat perahu yang ditumpangi pengungsi ke banyak pihak, seperti organisasi nonpemerintah (NGO), lembaga-lembaga internasional, dan kedutaan besar negara asing. Itu dilakukan terutama jika mereka dalam kondisi darurat, kehabisan logistik dan bahan bakar saat berada di lautan lepas.
DOKUMENTASI POLDA ACEH
Tiga pelaku yang membantu pengungsi Rohingya kabur dari posko penampungan di Kecamatan Jangka, Bireueun, Aceh ditangkap oleh polisi, Minggu (17/4/2022).
Adanya koordinat kapal berdasarkan data GPS (global positioning system) inilah yang memunculkan sinyalemen bahwa kedatangan pengungsi Rohingnya tidak murni lagi karena persekusi,tetapi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). ”Ini diatur oleh sebuah sindikat dan Indonesia menjadi negara transit,” kata Achsanul.
Penyebarluasan koordinat GPS itu juga sampai ke tangan Pemerintah Indonesia dan membuat banyak pihak mendesak Jakarta untuk menyelamatkan pengungsi.
Pekan lalu, Wakil Direktur Human Rights Watch Wilayah Asia Phil Robertson, mengutip keterangan UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi), mengatakan, masih ada kapal layar pengangkut lebih dari 100 orang Rohingya yang hilang. Hingga saat ini, kapal itu belum diketahui nasibnya (Kompas.id, 12 Januari 2023).
Namun, menurut Achsanul, tidak mudah bagi Indonesia melakukan operasi penyelamatan sendiri. Hal ini menyangkut masalah yurisdiksi atau wilayah kedaulatan. ”Operasi penyelamatan tidak sesederhana yang dilihat karena harus dilihat apakah lokasi kapal pengangkut warga Rohingya itu masuk dalam yurisdiksi Indonesia atau tidak,” katanya.
Jika tidak masuk yurisdiksi Indonesia, petugas di lapangan harus berkoordinasi dengan otoritas untuk bisa memasuki teritorial negara lain. Hal itu membutuhkan jenjang birokrasi yang lebih panjang.
Achsanul mengatakan, yang perlu dipikirkan adalah kerja sama negara-negara kawasan dan sekitarnya serta koordinasi menyelamatkan pengungsi yang terombang-ambing di laut lepas. ”Perpindahan sekunder adalah perjalanan berbahaya, melibatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita perlu fokus meningkatkan kapasitas negara-negara di kawasan untuk mencegah jaringan penyelundup menjerat pengungsi ke dalam sindikat mereka, yang ujungnya adalah uang dan bayaran tertentu,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 pengungsi Rohingya. Total, hingga saat ini terdapat 1.500 migran etnis Rohingya teregistrasi di Indonesia.
Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, warga Rohingya yang saat ini berada di Aceh adalah orang-orang yang sudah teregistrasi sebagai pengungsi. Proses relokasi menunggu negara tujuan membuka diri untuk menerima pengungsi. ”Di sinilah peran UNHCR, memastikan negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi tersebut,” katanya,
Ia menambahkan, ada kecenderungan negara-negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 mengurangi kesediaannya menerima pengungsi karena konflik Ukraina-Rusia. Hal penting lainnya adalah menyelesaikan akar persoalan, khususnya di Myanmar.
Junta Myanmar
AP PHOTO/MANISH SWARUP/FILE
Foto yang diambil pada 24 Januari 2018 ini memperlihatkan sejumlah warga Rohingya membawa barang saat memasuki sebuah kawasan di Bandarban, yang berada di perbatasan Myanmar dan Bangladesh.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R Suryodipuro pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia selalu mencoba mengedepankan pembahasan isu Rohingya ke negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan. Yang diperlukan adalah komitmen segenap pihak di Myanmar untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga Rohingya. ”Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, terutama karena masalah Rohingya ini terkait dengan stabilitas kawasan,” kata Sidharto.
Penanganan masalah Rohingya beririsan dengan masalah konflik pascakudeta militer Myanmar, yang akan memasuki tahun kedua pada 1 Februari 2023.
Sidharto menjelaskan, rencana Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politik. ”Ini proses yang dipimpin rakyat Myanmar dan menjadi hak rakyat Myanmar. ASEAN hanya membantu, mendorong, dan memfasilitas dialog inklusif agar ada titik temu,” katanya.
Peran Indonesia berkaca dari pengalaman di dalam negeri, terutama saat penyelesaian konflik Jakarta-Aceh dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). ”Semangat untuk membantu menyelesaikan konflik itu akan coba dilakukan Indonesia dalam konteks Myanmar,” ujar Sidharto.
Mengenai utusan khusus, Sidharto menjelaskan, saat ini posisi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebagai utusan khusus terkait posisinya sebagai chairman, pemegang keketuaan ASEAN. Namun, nantinya, kata Sidharto, pemerintah akan menunjuk utusan khusus untuk membantu kerja ketua ASEAN dalam menangani situasi di Myanmar. ”Akan ditunjuk oleh presiden berdasar masukan dari menteri luar negeri,” katanya.
Untuk saat ini, Menlu dalam statusnya sebagai utusan khusus ASEAN belum berencana mengunjungi Myanmar. Namun, kunjungan itu akan dimungkinkan jika ada hal-hal yang disepakati oleh para pihak, terutama junta militer Myanmar. Junta, seperti pada KTT November 2022, tidak akan diundang dalam KTT ASEAN mendatang. ”Hanya sepuluh negara yang akan diundang,” kata Sidharto.
