Israel sudah berulang berulang kali membekukan dana Palestina. Sebagian dana itu dibagikan ke warga Israel,
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
JERUSALEM, SELASA - Ulah Israel pada Palestina tidak hanya berupa serangan bersenjata. Israel dituding menilap uang Palestina hingga 12 miliar dollar AS sejak 2011. Tudingan mengemuka di tengah kemarahan global atas manuver Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang memasuki Masjidil Aqsa pekan lalu.
Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) diundang mengikuti sidang darurat pada Selasa (10/1/2023) ini. Mereka akan membahas manuver Ben-Gvir yang dilakukan di tengah upaya Israel secara sepihak mengubah status quo di sekitar Masjidil Aqsa.
Amerika Serikat sekali pun tidak suka dengan manuver itu. Sementara atas permintaan China dan Uni Emirat Arab, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menggelar sidang darurat gara-gara Ben-Gvir. Seluruh 15 anggota tetap dan tidak tetap DK PBB menyebut manuver itu bisa memicu gelombang kekerasan baru.
Paus Fransiskus juga khawatir dengan potensi gelombang kekerasan baru setelah Ben-Gvir berulah. Ia menegaskan bahwa Kota Tua Jerusalem dimiliki bersama oleh Islam, Kristen, dan Yahudi. Gelombang baru kekerasan akan berdampak serius pada kawasan Kota Tua Jerusalem. Paus juga menekankan Solusi Dua Negara harus segera diwujudkan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Solusi itu harus sesuai dengan resolusi PBB.
Perampasan
Rapat OKI digelar di tengah peningkatan tekanan Israel pada Palestina. Salah satu modusnya dengan merampas dana setidaknya 12 miliar dollar AS milik Palestina. Kantor berita Palestina, WAFA, menulis perampasan itu terjadi hanya pada periode 2011-2022 saja. Dalam laporan pada Senin (9/1/2023) malam waktu Jerusalem atau Selasa pagi WIB, WAFA menyoroti pengumuman Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Dalam pengumuman pada Minggu siang itu, Smotrich menyebut keputusan menahan dana 39,9 juta dollar AS milik pemerintahan Palestina sudah ditandatangani. “Saya tidak berkepentingan pada keberlanjutan mereka (pemerintahan Palestina),” kata dia sebagaimana dikutip sejumlah media Israel seperti Haaretz dan Yedioth Ahronoth.
Selama puluhan tahun, pemerintah Israel mengutip aneka pajak dan retribusi terhadap warga Palestina yang beraktivitas di Israel. Pengutipan dilakukan atas nama pemerintah Palestina. Secara berkala, seharusnya dana itu diserahkan kepada pemerintah Palestina.
Faktanya, sebagaimana dilaporkan WAFA juga Arab News, Israel berulang kali membekukan dana itu. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, Israel rutin mengambil paling sedikit 14 juta dollar AS per bulan dana Palestina sejak Desember 2019.
Bagi-bagi
Oleh Israel, uang itu dibagikan kepada warganya yang disebut sebagai korban serangan orang Palestina. Selain dari kutipan bulanan sejak Desember 2019, sumber dananya termasuk 39,9 juta dollar AS yang pembekuannya diumumkan Smotrich Minggu lalu.
Israel mengeluarkan undang-undang pada 2018 untuk memberi kompensasi pada warganya yang disebut korban serangan orang Palestina. Sumber dananya dari pajak dan retribusi Palestina yang dirampas selama ini.
Israel tidak punya kebijakan kompensasi dalam bentuk apa pun terhadap warga Palestina yang jadi korban serangan aparat dan warga Israel. Padahal, rekaman bukti serangan dan penghancuran Israel terhadap warga Palestina dan harta bendanya amat banyak.
WAFA juga melaporkan, Israel sudah berulang berulang kali membekukan dana Palestina. Selain untuk dibagikan ke warganya, Israel mengaku menyimpan dana itu di rekening penampung khusus. Walakin, Israel tidak pernah mengungkap perkembangan saldonya. Pada 2011-2021 saja, akumulasi saldo di rekening itu ditaksir mencapai 11 miliar dollar AS. Sementara untuk Januari-November 2022, nilainya ditaksir paling sedikit 950 juta dollar AS.
Karena itu, Kedutaan Besar Palestina di berbagai negara diperintahkan menggencarkan kampanye mengungkap kekejaman Israel pada Palestina. Perintah pada Senin (8/1) itu dikeluarkan sehari setelah pengumuman Smotrich.
Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Palestina Ahmed Al-Deek mengatakan, Israel di bawah Benjamin Netanyahu jelas menggencarkan sikap anti-Palestina. Karena itu, Palestina juga perlu menyikapinya dengan semakin kerap mengungkap kebijakan itu kepada dunia. Pernyataan Smotrich jelas menunjukkan pemerintahan Netanyahu mau pemerintahan Palestina lumpuh sepenuhnya. (AFP/REUTERS)