Palestina dan Jordania menanti tindakan konkret dunia internasioal terhadap Israel setelah aksi provokatif Itamar Ben-Gvir. Raja Abdullah pun menyatakan negaranya siap berperang.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·5 menit baca
AP PHOTO/JEENAH MOON
Duta Besar Palestina Riyad H Mansour berbicara dalam pertemuan Komite Khusus Politik dan Dekolonisasi di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (11/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Potensi siklus kekerasan baru di wilayah Palestina terbuka lebar jika komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tinggal diam dan hanya mengeluarkan pernyataan manis atas kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al Aqsa. Indonesia mengecam keras kunjungan tersebut dan menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama.
Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, Kamis (5/1/2023), Indonesia menyebut kunjungan Ben-Gvir sebagai provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina. ”Indonesia menyerukan Israel menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Jerusalem. Indonesia menyerukan masyarakat internasional, khususnya PBB, untuk terus mendesak Israel menghentikan segala tindakan yang dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan kawasan,” demikian pernyataan tersebut.
Indonesia menekankan pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip ”Solusi Dua Negara” sesuai parameter yang disepakati secara internasional.
Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada Kamis sore waktu setempat atau Jumat (6/1/2023) dini hari waktu Indonesia atas usul Uni Emirat Arab, China, dan Malta. Sebelum pertemuan, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, negaranya tidak akan puas dengan pernyataan manis semata untuk menyikapi tindakan Ben-Gvir mengunjungi kompleks Masjid Al Aqsa.
Sejumlah polisi Israel berada di dalam kompleks Masjid Al Aqsa, Jerussalem, Jumat (15/4/2022), usai bentrok dengan warga Palestina.
”Kami tidak akan puas dengan pernyataan indah yang akan diucapkan. Kami ingin (isi pernyataan) diimplementasikan secara konkret. Kami ingin perilaku ini tidak terulang di Masjid Al Aqsa dan Al-Haram Al-Sharif, dan kami menginginkan jaminan untuk menghormati status quo dalam perbuatan, tidak hanya dalam kata-kata,” kata Mansour.
Duta Besar Jordania untuk PBB Mahmoud Hmoud mengatakan, negaranya prihatin dengan tindakan anggota kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jordania menganggap kunjungan Ben-Gvir sebagai serangan terhadap kompleks Masjid Al Aqsa.
”Ini tindakan ekstremisme yang dimaksudkan untuk menciptakan siklus kekerasan baru. Dewan Keamanan harus mengambil tanggung jawabnya dengan serius dan menghentikan upaya semacam itu,” katanya.
Hmoud mengatakan, jauh sebelumnya Israel telah berkomitmen untuk menghormati status quo pengelolaan kompleks Masjid Al Aqsa. Tindakan Ben-Gvir dinilainya melanggar komitmen yang sudah lama dibuat oleh Israel. ”Harus ada sikap tegas dari masyarakat internasional terhadap hal ini karena ini akan terjadi lagi, dan begitu terjadi lagi, siklus kekerasan baru akan terjadi,” katanya memperingatkan.
Ben-Gvir sudah lama mengadvokasi akses yang lebih luas bagi warga Yahudi untuk berkunjung ke kompleks Masjid Al Aqsa. Pelarangan warga Yahudi untuk memasuki kompleks tempat suci ketiga bagi umat Islam itu dianggap oleh Ben-Gvir sebagai tindakan rasisme.
AFP/HAZEM BADER
Aparat keamanan Israel menanyai seorang warga di titik pemeriksaan di Kota Tua Jerusalem, Jumat (22/4/2022). Jelang subuh, bentrokan kembali terjadi antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel di kompleks Masjid Al Aqsa.
Tak lama setelah informasi kunjungannya meluas, Ben-Gvir mencuit bahwa Bukit Kuil (Temple Mount) terbuka untuk semua. Cuitan ini dianggap semakin menjelaskan keinginan Pemerintah Israel untuk mengubah status quo kompleks Masjid Al Aqsa (Kompas.id, 3 Januari 2023).
Kelompok Hamas dilaporkan telah bertemu sejumlah kelompok lainnya di Palestina tak lama setelah kunjungan Ben-Gvir. Beberapa sumber di dalam gerakan itu kepada kantor berita AFP mengatakan, mereka membahas kemungkinan reaksi balik yang proporsional tanpa menjelaskan lebih detail.
Namun, pada Rabu (4/1/2023) malam, sebuah roket yang mengarah ke wilayah Israel ditembakkan dari Gaza. Roket itu gagal menyeberang ke wilayah Israel. Tidak ada satu pun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Jamal al-Fadi, profesor politik di Universitas Al-Azhar Gaza, mengatakan, Hamas tidak menginginkan eskalasi militer baru dan memilih menunggu reaksi Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Tak hanya itu, menurut Fadi, Hamas memilih menahan diri sebagai taktik negosiasi untuk mencari keuntungan bagi para pendukungnya serta 2,3 juta penduduk Gaza yang diblokade oleh Israel.
”Hamas tidak akan membuat reaksi emosional. Namun, jika terjadi serangan berulang di tempat-tempat suci, yang akan menjadi provokasi besar bagi Palestina dan dunia Arab-Muslim, itu akan menciptakan tekanan untuk eskalasi,” kata Fadi.
AFP/AHMAD GHARABLI
Sejumlah pemuda Palestina melempari aparat keamanan Israel dengan batu ketika kedua pihak bentrok, Jumat (22/4/2022). Liga Arab mengecam tindakan aparat keamanan Israel yang mengizinkan warga Yahudi beribadah di kompleks Masjid Al Aqsa sebagai tindakan yang provokatif dan ilegal.
Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bertemu pada Kamis. Belum ada tanggapan resmi dari PLO mengenai tindakan Ben-Gvir, meski pemimpin PLO Mahmoud Abbas sudah mengeluarkan pernyataan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Palestina.
Nour Odeh, analis Palestina, mengatakan, Ben-Gvir telah menambah ketegangan di lapangan. ”Dia mendorong ledakan. Seperti apa ledakan itu, tidak ada yang tahu,” katanya.
Siap
Beberapa hari sebelum Ben-Gvir berkunjung ke kompleks Masjid Al Aqsa, Raja Jordania Abdullah II memperingatkan bahwa negaranya cukup siap menghadapi Israel jika perang tidak bisa dihindari. Apalagi jika pemerintahan sayap kanan Israel melewati garis merah yang telah disepakati, yaitu mengubah status perwalian situs suci umat Muslim dan Kristen di Jerusalem Timur yang kini diduduki Israel.
”Jika orang ingin terlibat konflik dengan kami, kami cukup siap. Kami memiliki garis merah tertentu. Jika orang ingin mendorong garis merah itu, kami akan menghadapinya,” kata Abdullah dalam wawancara dengan stasiun televisi AS, CNN.
AFP
Sebuah foto yang dirilis Istana Kerajaan Jordania memperlihatkan Raja Jordania Raja Abdullah II (kiri) berbincang dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan di Istana Al Shati di Abu Dhabi, Rabu (4/1/2023) .
Dalam wawancara itu, Abdullah mengingatkan kembali soal gerakan intifada dan kemungkinan terulangnya kembali gerakan yang sama kali ini. Abdullah mengatakan, tidak ada pihak yang diuntungkan dengan kondisi tersebut jika hal itu memang benar-benar terjadi.
Beberapa gereja di Israel juga membunyikan alarm tentang status umat Kristiani di sana. Dalam pesan Natal, Kepala Gereja di Jerusalem, sebuah kelompok gereja Palestina, mengecam penyerangan terhadap pelaksanaan ibadah agama mereka dan pembatasan ibadah yang tidak beralasan.
Pada Juli 2022, Komite Kepresidenan Tinggi Urusan Gereja di Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan oleh pemukim garis keras Israel terhadap Gereja Roh Kudus dan Taman Yunani.
AFP/MAHMUD HAMS
Perempuan Palestina melewati puing-puing bangunan di depan rumahnya di kota Gaza, Palestina, yang luluh lantak karena serangan Israle, Senin (8/8/2022). Setelah tiga hari konflik, Israel dan Palestina menyepakati gencatan senjata.
Lebih dari separuh populasi Jordania yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa adalah keturunan Palestina. Jordania merupakan negara Arab kedua yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir. Ditandatanganinya Perjanjian Abraham, Agustus 2020 di Gedung Putih, empat negara Arab lain menyusul normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Negara Arab lainnya, yaitu Oman, dikabarkan akan menyusul keenam negara yang sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Namun, dikutip dari laman Times of Israel, Oman menundanya setelah perkembangan terakhir di Al Aqsa. Parlemen negara itu mengesahkan undang-undan yang akan mengkriminalisasi setiap hubungan atau interaksi dengan entitas Zionis. (AP/AFP)
