Untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan salah perhitungan, Filipina dan China akan menjalin komunikasi langsung diantara kementerian luar negarei masing-masing.
Oleh
LUKI AULIA
·2 menit baca
AP PHOTO/BULLIT MARQUEZ, FILE
Dalam arsip foto tanggal 14 Juni 2018 ini, para pengunjukrasa memprotes China atas penyitaan ikan yang ditangkap penjaga pantainya oleh nelayan Filipina di dekat Scarborough Shoal yang diperebutkan di Laut China Selatan di dekat baywalk di Manila, Filipina. Pemerintah Filipina mengajukan protes diplomatik setelah pasukan China menyita peralatan memancing yang dipasang warga Filipina di area yang disengketakan.
Manila, Kamis - Filipina dan China akan menjalin komunikasi langsung melalui kementerian luar negeri masing-masing untuk menghindari "salah perhitungan dan kesalahpahaman di wilayah Laut China Selatan yang dipersengketakan. Kesepakatan ini akan ditandatangani di sela-sela kunjungan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, ke Beijing, China, pada pekan depan. Marcos dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.
Sejak terpilih menjadi presiden, Marcos bersikeras tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Filipina di laut. Sikap ini berbeda dengan pendahulunya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang selalu enggan mengkritik China. Pada pekan lalu, Filipina memerintahkan militernya untuk meningkatkan kehadiran mereka di Laut China Selatan (LCS) setelah adanya laporan China mulai merebut kembali sejumlah lahan kosong di sekitar Kepulauan Spratly.
“Untuk menghindari salah perhitungan dan miskomunikasi di Laut Filipina Barat, kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian yang membangun komunikasi langsung antarkementerian luar negeri kedua negara di berbagai tingkatan,” kata Neal Imperial, Asisten Menlu Filipina untuk urusan Asia dan Pasifik, Kamis (29/12/2022).
AP PHOTO/AARON FAVILA
Para pengunjuk rasa mengenakan topeng Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden China Xi Jinping saat berunjukrasa di luar konsulat China di Metro Manila, Filipina, Jumat (7/5/2021). Kelompok itu menuntut China keluar dari wilayah yang diklaim Filipina di Laut Cina Selatan. (AP/Aaron Favila)
Imperial melanjutkan perjanjian itu akan memformalkan "prosedur" untuk kontak antara kedua negara ketika perselisihan muncul. Selama ini yang terjadi hanya saling tunggu. Terkadang Angkatan Bersenjata Filipina yang mengontak dan terkadang pihak-pihak lain termasuk kemlu Filipina. Selama ini China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah LCS dan mengabaikan keputusan pengadilan internasional bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih atas bagian-bagiannya.
Selama pertemuannya dengan Xi dan para pejabat tinggi lainnya, Marcos akan terus menegakkan kedaulatan Filipina. "Presiden menginginkan situasi damai dan stabil di wilayah Laut Filipina Barat," kata Imperial.
China sudah memperkuat pendiriannya di LCS dengan merusak ribuan hektar terumbu karang dengan membangun pulau buatan di Kepulauan Spratly. Pulau-pulau itu memiliki landasan pacu, pelabuhan, dan sistem radar untuk kepentingan militer. Harian Bloomberg pada pekan lalu mengutip citra satelit dari pejabat Amerika Serikat dan menyebutkan formasi daratan baru sudah muncul di Spratly, Eldad Reef, Whitsun Reef, Lankiam Cay, dan Sandy Cay.
Filipina "sangat prihatin" dengan laporan itu lalu memerintahkan militernya untuk memperkuat kehadiran mereka di perairan. Namun, Kemlu China merespon, laporan itu "sama sekali tidak berdasar".
Selama kunjungan Marcos pada 3-5 Januari mendatang, kemungkinan akan ada 14 perjanjian bilateral yang akan ditandatangani. Untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19, Marcos dan seluruh delegasinya, termasuk mantan Presiden, Gloria Arroyo, dan jajaran menteri senior dan pelaku bisnis, akan melakukan perjalanan dalam "gelembung" yang artinya semua akses dibatasi. (AFP)
