Ambisi Militer Jepang dan Peluang Kerja Sama dengan Indonesia

Jepang terbuka pada peluang kerja sama bidang pertahanan dengan Indonesia sesuai kebutuhan Indonesia. Jika sebelumnya kerja sama berfokus pada ekonomi, peluang kerja sama pertahanan menjadi semakin penting.

LUKI AULIA

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, bersama Atase Pertahanan Jepang, Mizuno Hidenori, berfoto bersama dalam resepsi Hari Pasukan Bela Diri Jepang, Jumat (16/12/2022), di Jakarta.

Sejak lama kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang berfokus pada bidang ekonomi dan perdagangan. Namun, belakangan ada kebutuhan yang meningkat untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan. Apalagi mengingat posisi Indonesia dan Jepang sama-sama berada di kawasan Indo-Pasifik.

”Kedua negara memiliki kepentingan strategis dan tujuan yang sama. Kita punya alasan kuat untuk menjalin kerja sama lebih erat terutama dalam bidang pertahanan. Untuk kerja sama lebih lanjut, tergantung pada keinginan dan kebutuhan Indonesia saja,” kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, di sela-sela acara Hari Pasukan Bela Diri Jepang, Jumat (16/12/2022) malam, di Jakarta.

Pada dasarnya, kami ingin bekerja sama dalam bidang apa saja yang memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Kerja sama kedua negara menjadi semakin penting ketika Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN. Sementara Jepang menjadi ketua Kelompok Tujuh atau G7. Pada posisi penting itu, menurut Kanasugi, Indonesia dan Jepang dapat membicarakan dan mengoordinasikan isu-isu global, seperti perang di Ukraina, krisis energi, dan krisis pangan.

”Pada dasarnya, kami ingin bekerja sama dalam bidang apa saja yang memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Tetapi, nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi,” ujarnya.

KYODO NEWS VIA AP

Pesawat tempur Jepang, A F-2, di pangkalan udara Tsuiki, Prefektur Fukuoka, Jepang, Maret 2010. Pada 9 Desember 2022, Jepang mengumumkan akan mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya bersama dengan Inggris dan Italia. (Kyodo News via AP)

Kabinet Jepang, Jumat (16/12), menyetujui rencana perombakan kekuatan militer terbesar sejak Perang Dunia II. Alokasi anggaran pertahanan disetujui hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama lima tahun, 2023-2027. Nilainya mencapai 320 miliar dollar AS.

Anggaran itu antara lain akan dibelanjakan untuk membeli rudal sebagai persiapan antisipasi konflik, termasuk dengan China. Jepang menganggap China sebagai "tantangan strategis terbesar yang pernah ada" terhadap keamanan negara. Alokasi lainnya adalah untuk merombak komando militer dan membeli rudal baru yang mampu menyerang lokasi peluncuran musuh yang jauh.

Alokasi anggaran pertahanan disetujui hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama lima tahun, 2023-2027. Nilainya mencapai 320 miliar dollar AS.

"Ini jawaban saya untuk berbagai tantangan keamanan yang kita hadapi," kata Perdana Menteri Fumio Kishida yang menggambarkan Jepang dan rakyatnya berada di "titik balik dalam sejarah".

Jepang khawatir bahwa invasi Rusia ke Ukraina menjadi preseden yang akan mendorong China menyerang Taiwan. Langkah ini mengancam pulau-pulau Jepang di dekatnya sekaligus mengganggu pasokan semikonduktor canggih, dan berpotensi menghambat jalur laut yang memasok minyak Timur Tengah.

"Ini arah baru bagi Jepang. Jika dilaksanakan dengan tepat, Pasukan Bela Diri akan menjadi kekuatan nyata kelas dunia yang efektif,” kata mantan Laksamana Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, Yoji Koda, yang memimpin armada Jepang pada 2008.

AFP/RODRIGO REYES MARIN/POOL

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara pada konferensi pers di kantornya di Tokyo, 10 Agustus 2022. (Photo by Rodrigo Reyes Marin / POOL / AFP)

Dalam rencana lima tahun, yang dulunya tidak terpikirkan oleh Jepang yang pasifis, pemerintah Jepang mengatakan akan menyimpan stok suku cadang dan amunisi lain, memperluas kapasitas transportasi, dan mengembangkan kemampuan perang dunia maya. Dalam konstitusi pascaperang yang dibuat oleh Amerika Serikat, Jepang menyerahkan hak untuk mengobarkan perang dan sarana untuk melakukannya.

"Invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang melarang penggunaan kekuatan dan mengguncang fondasi tatanan internasional. Tantangan strategis yang ditimbulkan oleh China adalah yang terbesar yang pernah dihadapi Jepang. China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil Taiwan," kata dokumen strategi itu.

Saat ini, pengeluaran pertahanan China lebih dari empat kali pengeluaran Jepang.

“Perang Ukraina menunjukkan kepada kita perlunya mempertahankan pertempuran, dan itu adalah sesuatu yang belum dipersiapkan Jepang. Jepang terlambat memulai, seperti kita tertinggal 200 meter dalam sprint 400 meter,” kata Toshimichi Nagaiwa, pensiunan jenderal Angkatan Udara Bela Diri.

Saat ini, pengeluaran pertahanan China lebih dari empat kali pengeluaran Jepang. Rencana Kishida meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2 persen dari PDB selama lima tahun akan meningkatkan anggaran kementerian pertahanan menjadi sekitar sepersepuluh dari semua pengeluaran publik pada posisi saat ini.

Langkah ini akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan belanja militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China, berdasarkan anggaran 2022. Saat ini, Jepang di peringkat ke-7 dunia. Belanja anggaran militer Jepang selama ini sebesar 1 persen dari PDB, terhitung sejak 1976.

LI GANG/XINHUA VIA AP

Foto yang dirilis Kantor Berita China, Xinhua, menunjukkan Presiden China Xi Jinping menyerahkan bendera Tentara Pembebasan Rakyat kepada kapten Kapal Hainan di Sanya, Provinsi Hainan, China, Sabtu (24/4/2021). (Li Gang/Xinhua via AP)

Peningkatan alokasi anggaran tersebut akan menggenjot anggaran kementerian pertahanan menjadi sekitar sepersepuluh dari semua pengeluaran publik pada tingkat saat ini dan akan menjadikan Jepang pembelanja militer terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China, berdasarkan anggaran saat ini.

Penambahan anggaran belanja militer ini akan menguntungkan perusahaan produsen peralatan militer Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI) yang diperkirakan akan mengembangkan tiga rudal jarak jauh yang akan menjadi bagian dari kekuatan rudal baru Jepang. MHI juga akan membangun jet tempur Jepang generasi baru bersama BAE Systems PLC dan Leonardo SPA dalam proyek bersama antara Jepang, Inggris, dan Italia. Jepang mengalokasikan 5,6 miliar dollar AS untuk itu dalam program pertahanan lima tahun.

Langkah ini akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan belanja militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China.

Perusahaan asing juga akan diuntungkan karena Jepang ingin meluncurkan rudal jelajah Tomahawk AS yang diluncurkan oleh kapal buatan Raytheon Technologies. Item lain dalam daftar belanja militer Jepang selama lima tahun ke depan termasuk rudal pencegat untuk pertahanan rudal balistik, drone serang dan pengintai, peralatan komunikasi satelit, pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35, helikopter, kapal selam, kapal perang, dan pesawat jet pengangkut alat berat.

Untuk membayar kebutuhan pertahanan itu, Jepang akan menaikkan pajak pendapatan tembakau, perusahaan, dan rekonstruksi bencana. Namun, dengan penentangan terhadap kenaikan pajak di dalam partai Liberal Demokrat yang masih kuat, pemerintah belum memastikan kapan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi. (REUTERS)