Demokrasi tidak hanya perlu disemai di dalam negeri. Nilai demokrasi harus diterapkan dalam hubungan antarnegara. Demokrasi yang konsisten dalam hubungan antarnegara bisa meredakan ketegangan geopolitik.
Oleh
KRIS MADA, COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·4 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Indonesia menolak dominasi negara tertentu pada tatanan dan norma global. Relasi antarnegara harus menghindari pemaksaan kehendak oleh satu negara ke negara lain.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, nilai demokrasi harus menjadi dasar hubungan antarbangsa. Indonesia terus mendorong nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antarbangsa. ”Norma internasional serta tata kelola global tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir negara,” katanya dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-15, Kamis (8/12/2022), di Badung, Bali.
Mengusung tema ”Democracy in Changing World: Leadership and Solidarity”, BDF 15 dihadiri 323 peserta dari 112 negara. Di antara peserta, 52 perwakilan hadir secara virtual. Duta Besar Ukraina di Jakarta Vasyl Hamianin termasuk peserta yang hadir di lokasi. Sementara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan sambutan secara virtual.
Demokrasi tidak hanya perlu disemai di dalam negeri. Nilai demokrasi juga harus diterapkan dalam hubungan antarnegara. ”Jangan memakai (pendekatan) take it or leave it. (Pendekatan) Itu bukan demokrasi,” kata Retno.
Ia meyakini, penerapan demokrasi yang konsisten dalam hubungan antarnegara bisa meredakan ketegangan geopolitik. Penerapan demokrasi di aras hubungan antarnegara, antara lain, dilakukan Indonesia selama menjadi Ketua G20. ”Nilai-nilai demokratis, seperti inklusivitas dan dialog, menjadi pegangan Indonesia dalam menjalankan presidensi G20 sehingga hasilnya baik di tengah tingginya pesimisme pada saat itu,” ujarnya.
Di kawasan, menurut Retno, prinsip demokrasi dibutuhkan untuk menjaga Asia Tenggara selalu damai dan tanpa konflik. Kedamaian Asia Tenggara akan memungkinkan ASEAN membawa perdamaian ke lingkup lebih luas, yakni Indo-Pasifik.
Menurun
Sementara Guterres menyoroti tren penurunan demokrasi. Semua warga bumi bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi demokrasi global. Warga dunia perlu terus mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti inklusivitas dan dialog, yang menjadi kunci perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Dunia membutuhkan solidaritas dan kepemimpinan untuk memastikan pemerataan akses pada sumber daya.
Retno mengatakan, berbagai lembaga independen mencatat penurunan demokrasi. Bahkan, penurunan terjadi pula di negara-negara yang telah menerapkan demokrasi.
Pernyataan Retno selaras dengan kesimpulan Freedom House, salah satu lembaga yang memantau perkembangan demokrasi global. Lembaga itu mencatat AS sebagai salah satu negara dengan penurunan demokrasi terburuk. Kekuatan antidemokrasi di AS semakin gencar melemahkan demokrasi di negara itu.
Kini, poin demokrasi AS sama dengan Panama, Romania, dan Korea Selatan. Nilai AS lebih rendah dibandingkan Jerman dan Inggris. Untuk masalah kebebasan berpendapat, AS lebih rendah dibandingkan, antara lain, dengan Afrika Selatan, India, dan Romania. Kondisi itu ironis karena AS paling getol mengampanyekan demokrasi di negara lain.
Bahkan, pemerintah di sejumlah negara bagian AS gencar membuat aturan yang melemahkan demokrasi. Ada aturan yang bisa membatasi hak pilih seseorang hanya karena warna kulitnya.
Freedom House mencatat, tren penurunan demokrasi AS sudah terjadi sejak masa pemerintahan mantan Presiden George Bush. Pemerintah dan legislatif AS saling sandera. Ada pula rekayasa daerah pemilihan demi kemenangan calon tertentu di pemilu. Selain itu, politik AS semakin dipengaruhi kepentingan tertentu. Masalah tidak kalah pelik di AS adalah diskriminasi rasial yang masih terus terjadi. Belum lagi soal penyebaran masif informasi palsu.
Di masa pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden, kebebasan di AS menurun, antara lain, karena kampanye antikorupsi yang salah penerapan. Selain itu, ada juga kesewenang-wenangan oleh aparat. Sampai di masa pemerintahan Biden sekali pun, masalah-masalah itu tidak kunjung teratasi. ”Pemerintahan Biden gagal memperbaiki kebijakan suaka dan imigrasi,” sebut Freedom House.
ASEAN
Retno menyinggung soal demokrasi di kawasan. Salah satu pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai di ASEAN adalah Myanmar. ”Indonesia sangat khawatir dengan perkembangan di Myanmar,” katanya.
Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menegaskan, ASEAN hanya bisa membantu. Masalah Myanmar hanya bisa diselesaikan jika Myanmar mau. Sayangnya, junta militer Myanmar tidak kunjung menunjukkan keinginan menyelesaikan masalah di negara itu.
Sampai sekarang belum ada tanda junta mau menerapkan lima butir kesepakatan pemimpin ASEAN. Diputuskan pada April 2021 di Jakarta, ASEAN merekomendasikan lima hal untuk memulihkan demokrasi di Myanmar selepas kudeta Februari 2021.
Dalam pertemuan pemimpin ASEAN pada April 2021 diputuskan penghentian kekerasan dan sikap menahan diri oleh semua pihak, dialog konstruktif melibatkan semua pihak, pengiriman bantuan kemanusiaan yang dikoordinasi oleh ASEAN, penunjukan utusan khusus ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Sampai sekarang, baru penunjukan utusan khusus yang terlaksana. Kunjungan utusan khusus pun belum benar-benar sesuai dengan kehendak ASEAN. ”Jika junta tidak mengimplementasikan lima poin konsensus, situasi Myanmar tidak akan membaik,” kata Retno. (AFP/REUTERS)