Indonesia Angkat Isu Kedaulatan di Forum Negara Pasifik
Indonesia mendorong bangsa-bangsa kawasan Pasifik membuat pelantar pembangunan yang merangkul semua pihak. Pintu kerja sama harus dibuka untuk semua negara tanpa terkecuali.
Oleh
KRIS MADA, COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
KOMPAS/KRIS MADA
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi (barisan depan, tengah) berfoto bersama para pejabat sejumlah negara Pasifik dalam pembukaan Indonesia-Pacific Forum for Development, Rabu (7/12/2022), di Badung, Bali.
BADUNG, KOMPAS — Indonesia kembali menekankan kepada para mitranya soal penghormatan pada kedaulatan negara dan hukum internasional. Indonesia juga menolak pengucilan terhadap suatu negara di kawasan. Penekanan itu disampaikan Indonesia di depan perwakilan Amerika Serikat, China, Australia, dan sejumlah negara Pasifik, Rabu (7/12/2022).
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, komitmen Indonesia pada kawasan Pasifik tidak pernah kendur. Indonesia menganggap Pasifik sebagai keluarganya. Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) adalah salah satu wujud upaya Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan dengan Pasifik.
Diselenggarakan di Badung, Bali, pada 7-8 Desember 2022, IPFD digagas Indonesia menjadi forum peningkatan kerja sama kawasan. Selain pertemuan tingkat menteri dan pejabat tinggi, forum itu juga diisi dengan sejumlah lokakarya terkait pemberdayaan perempuan, mitigasi perubahan iklim, dan kerja sama pengembangan usaha.
Forum itu dihadiri para pemimpin dua organisasi utama negara-negara Pasifik Selatan, yakni Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF). Petinggi sejumlah negara Pasifik Selatan, seperti Niue, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall, hadir di IPFD. Perwakilan dari Australia, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan juga hadir.
Retno mengatakan, bangsa-bangsa Pasifik perlu menjaga Pasifik sebagai kawasan yang makmur, stabil, dan damai. Karena itu, bangsa-bangsa di kawasan itu perlu menyemai saling percaya dan semangat kerja sama. ”Di saat yang sama, kita harus menghormati prinsip dasar hukum internasional, termasuk keutuhan dan kedaulatan wilayah,” ujarnya.
Kerja sama
Indonesia juga mengajak bangsa-bangsa Pasifik membuat kerja sama nyata. ”Kerja sama kita sebaiknya dimulai dengan masalah yang jadi kepentingan bersama, seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan mitigasi risiko bencana. Kita juga perlu meningkatkan kerja sama pada ekonomi kelautan berkelanjutan karena kehidupan kita amat bergantung pada itu,” tutur Retno.
Bangsa-bangsa Pasifik juga perlu membuat pelantar pembangunan yang merangkul semua pihak. Pintu kerja sama harus dibuka untuk semua negara tanpa terkecuali.
”IPFD menghubungkan negara-negara Pasifik dengan mitra pembangunan di kawasan dan luar kawasan. Kami mendorong mereka mendukung program spesifik, dan Indonesia tidak sabar menjajaki berbagai model kerja sama,” ujar Retno.
KOMPAS/KRIS MADA
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyambut Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group Leonard Loema menjelang pembukaan Indonesia-Pacific Forum for Development, Rabu (7/12/2022), di Badung, Bali.
Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia juga berharap semakin mendekatkan hubungan ASEAN dengan Pasifik Selatan. ”Termasuk dengan mendorong penerapan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP),” kata Retno.
AOIP diadopsi ASEAN pada 2019. Konsep itu menekankan pada kerja sama terbuka dan program-program nyata. ASEAN menekankan kerja sama ekonomi, bukan aliansi-aliansi militer yang bisa meningkatkan ketegangan kawasan.
Menurut Retno, peningkatan hubungan bangsa-bangsa di sekitar Pasifik tidak hanya melalui hubungan perwakilan pemerintah. Yang tidak kalah penting juga mendorong peningkatan hubungan antarwarga negara. ”Bisa melalui pendidikan, olahraga, dan kebudayaan,” ujarnya.
Melanesia
Meski mengundang Direktur Jenderal MSG Leonard Loema, IPFD tidak diisi dengan pembahasan keanggotaan Indonesia di forum itu. Kini, Indonesia menjadi anggota rekanan (associate member) di organisasi bangsa-bangsa Melanesia tersebut. Indonesia menjadi pemantau pada Maret 2011. Selanjutnya, sejak 2015, status Indonesia dinaikkan menjadi associate member.
Indonesia menjadi anggota MSG 25 tahun setelah organisasi itu dibentuk sebagai wadah memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa Melanesia. Meski berstatus associate member, Indonesia merupakan negara dengan populasi Melanesia terbesar. Orang Melanesia Indonesia tersebar di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
KOMPAS/KRIS MADA
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut Menteri Utama Niue Dalton Takelagi menjelang pembukaan Indonesia-Pacific Forum for Development, Rabu (7/12/2022), di Badung, Bali.
Pendekatan Indonesia kepada bangsa-bangsa Pasifik tidak hanya melalui MSG. Indonesia juga semakin sering berkomunikasi dengan PIF. Meski sama-sama fokus di Pasifik, PIF tidak hanya beranggota negara dengan penduduk mayoritas orang Melanesia.
Indonesia menjadikan kerja sama dengan PIF dan bangsa-bangsa Pasifik sebagai salah satu fokus selama menjadi Ketua ASEAN 2023. Indonesia mendorong kerja sama lebih erat antara ASEAN dan PIF.
Indonesia mengundang negara-negara yang berada di tepian Pasifik untuk hadir dalam IPFD. Hal itu berlaku untuk Kanada, Amerika Serikat, dan China. Undangan itu mencerminkan keinginan Indonesia merangkul sejumlah pihak untuk memajukan Pasifik.
