PM Albanese Lepas Tangan soal Lawatan Delegasi Australia ke Taiwan
Australia tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan menolak mendukung kemerdekaan Taiwan. Canberra mengakui RRC sebagai pemerintahan yang sah dan berhak menyandang nama China di forum internasional.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
CHINA FOREIGN MINISTRY/XINHUA
Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) bertemu di Bali, Selasa (15/11/2022). Pertemuan ini dianggap salah satu awal pencairan ketegangan hubungan Australia-China. Hubungan Beijing-Canberra menegang beberapa tahun terakhir.
CANBERRA, SABTU — Perdana Menteri Australia Anthony Albanese lepas tangan dari rencana sejumlah politisi Australia bertandang ke Taiwan, mulai hari Minggu (4/12/2022). Lawatan itu dilakukan hampir tiga pekan setelah Albanese bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas pencairan hubungan Beijing-Canberra.
Albanese menyebut lawatan sejenis sudah sering dilakukan sejak dulu. ”Bukan lawatan pemerintahan. Akan tetap ada posisi bersama tentang China dan dukungan pada status quo terkait Taiwan,” ujarnya, Sabtu (3/12/2022), di Canberra.
Pada Minggu (4/12/2022), enam anggota parlemen Australia akan memulai lawatan lima hari ke Taiwan. Mereka antara lain terdiri dari politisi partai Liberal Nasional (LNP) dan Buruh. Albanese merupakan Ketua Partai Buruh Australia dan pernah melawat ke Taiwan pada 2018. ”Tanya mereka, saya tidak berangkat,” kata Albanese saat ditanya soal agenda lawatan itu.
Salah seorang anggota rombongan, Scott Buchholz, menyebut Canberra tetap mengakui China. Canberra perlu menjalin hubungan baik dengan Beijing maupun Taipei. ”Berteman dengan Taiwan tidak berarti tidak bisa berteman dengan China,” kata politisi LNP itu, sebagaimana dikutip Weekend Australia.
Rencana lawatan sengaja ditutup rapat sampai menjelang keberangkatan. Hal itu untuk mencegah potensi China melobi untuk menggagalkan lawatan tersebut. Buchholz menyebut, rombongan antara lain akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu.
AFP/SAM YEH
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) mengacungkan jari jempol saat menghadiri perayaan Hari Nasional di depan Istana Kepresidenan di Taipei, Taiwan, pada 10 Oktober 2018.
Belum diketahui sikap China atas rencana lawatan itu. Media China, seperti Xinhua, Global Times, dan CGTN, belum menyiarkan sikap Beijing. Biasanya, China akan menunjukkan kemarahan atas lawatan pejabat asing ke Taiwan. Beijing menyebut lawatan-lawatan itu sebagai pelanggaran kedaulatan China. Beijing berkeras bahwa Taiwan bagian dari China.
Bukan negara
Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Australia, tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Mereka juga mengakui Republik Rakyat China sebagai pemerintahan yang sah dan berhak menyandang nama China di forum internasional. Meski demikian, mereka terus menjalin hubungan dengan Taiwan. Lawatan-lawatan pejabat AS, Inggris, hingga Australia sering dipandang sebagai bentuk sokongan pada Taiwan.
Albanese juga menegaskan, Australia tidak menganggap Taiwan sebagai negara. Karena itu, pada November 2022, Albanese menolak mendukung Taiwan bergabung dalam Kesepakatan Kemitraan Trans-Pasifik Menyeluruh dan Maju (CPTPP).
Ia menyatakan hal itu selepas bertemu Xi di sela KTT G20 Bali pada 15 November 2022. Pertemuan tersebut merupakan salah satu upacara pencairan kebekuan hubungan Beijing-Canberra selama beberapa tahun terakhir.
AP/POOL PHOTO/WILLY KURNIAWAN
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berbicara pada sesi plenary KTT G20 di Nusa Dua, Bali, 16 November 2022.
Dalam pertemuan di Bali, Xi menyebut China-Australia seharusnya meningkatkan, menjaga, dan membangun hubungan yang telah mengalami sejumlah kesulitan beberapa tahun ini. ”Hubungan China-Australia sejak lama menjadi salah satu hal utama di antara hubungan China dengan negara-negara maju,” ujarnya.
Hubungan Australia-China terus menegang sejak pemerintahan Malcolm Turnbull melarang perusahaan China, Huawei, terlibat proyek 5G. Kemarahan Beijing memuncak saat Canberra terus membahas soal pelanggaran hak asaai manusia di Xinjiang dan mendorong penyelidikan asal-asal Covid-19. Beijing merasa Australia menuding China sebagai penyebab Covid-19.
Sebagai balasan, China akhirnya menaikkan bea masuk impor aneka komoditas dari Australia. China juga melarang impor sebagian komoditas dari Australia karena dianggap tidak memenuhi standar nasional China. Australia kehilangan pasar hampir 100 miliar dollar AS per tahun gara-gara larangan itu.
Berbeda
Sejak menang pemilu, Albanese mencitrakan pemerintahannya berbeda dibandingkan dengan pemerintahan Partai Liberal. Ia antara lain menyebut kebijakan pemerintahannya pada Beijing tidak akan mengabaikan kepentingan nasional sekaligus tidak perlu memusuhi China. Apalagi, jika permusuhan pada China dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam politik domestik.
Kala masih menjadi anggota oposisi, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut hal senada. Pada November 2021, Wong menyebut pemerintahan Scott Morrison menjadikan Taiwan sebagai bidak untuk kepentingan politik domestik.
Setelah Partai Buruh berkuasa, Albanese dan para pejabat Australia terus menegaskan Australia tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan. Di sisi lain, Canberra juga berharap tidak ada perubahan status quo di Taiwan.
AP PHOTO/EVAN VUCCI
(Dari kiri ke kanan) Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, PM India Narendra Modi, dan PM Jepang Fumio Kishida berjalan beriringan jelang pertemuan QUAD di Istana Kantei, Tokyo, Jepang, 24 Mei 2022.
Sejak 2012, China merupakan tujuan ekspor utama Australia. Nilai ekspor Australia ke China bisa setara 10 kali lipat ekspor Australia ke Amerika Serikat atau Taiwan. Pada 2021, ekspor Australia ke China, Jepang, AS, dan Taiwan berturut-turut bernilai 115,5 miliar dollar AS; 29,7 miliar dollar AS; 12 miliar dollar AS; dan 9,1 miliar dollar AS.
Dari 248 miliar dollar AS surplus neraca perdagangan Australia pada 2021, sebanyak 67,9 miliar dollar AS dihasilkan dari berdagang dengan China. Sementara Jepang, AS, dan Taiwan memberikan surplus secara berurutan 15,17 miliar dollar AS; 25,5 miliar dollar AS; dan 4,3 miliar dollar AS. (AFP/REUTERS)
