Massa Dukung Perpanjang Jabatan Presiden, Obrador Berupaya Ubah Sistem Pemilu
Konstitusi Meksiko membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode selama enam tahun. Obrador mengajukan rencana revisi sistem pemilu.
Oleh
PASCAL S BIN SAJU
·3 menit baca
MEXICO CITY, SENIN — Puluhan ribu orang di Meksiko berpawai bersama Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, Minggu (27/11/2022) waktu setempat, dalam demonstrasi besar-besaran di Mexico City untuk mendukung kepala negara menjelang pemilu 2024. Obrador berusaha mengubah sistem pemilu yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode selama enam tahun.
”Meksiko tidak lagi dijalankan oleh oligarki. Sekarang ada sistem demokrasi yang memprioritaskan orang miskin,” kata Obrador di depan massa yang memadati Alun-alun Zocalo di pusat Mexico City.
Pemerintahan Obrador dalam empat tahun terakhir telah menaikkan upah minimum hingga dua digit. Sekarang dia mengusulkan kenaikan upah pada 2023 yang bisa mencapai sekitar 20 persen. Ia meramalkan pertumbuhan ekonomi negara akan mengalahkan kenaikan upah. Ekspektasi masyarakat bawah terhadap Obrador cukup tinggi sehingga mendorong ia untuk maju lagi.
Umumnya massa pendukung Obrador berdatangan menggunakan bus dari sejumlah daerah di Meksiko. Saat kepala negara berusia 69 tahun itu melintasi alun-alun, sejumlah warga datang untuk berjabat tangan dan berswafoto dengannya. Massa mengibarkan bendera partai Gerakan Regenerasi Nasional (Morena) yang berkuasa.
”Presiden berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia telah melakukan banyak program sosial,” kata Teresa Magana, yang bersama 40 orang melakukan perjalanan 12 jam dari Tabasco, negara bagian asal Obrador. ”Kami ingin dia melanjutkan,” kata Magana merujuk pada kekuasaan presiden, dengan maju lagi pada pemilihan presiden tahun 2024.
Pawai pawai puluhan ribu orang itu berlangsung selama lima jam dengan melintasi Reforma Avenue di pusat Mexico City dan diisi pertunjukan oleh musisi mariachi di alun-alun utama. Tingkat dukungan publik terhadap presiden untuk melanjutkan lagi kekuasaannya mencapai sekitar 60 persen. Alasan pada umumnya adalah karena program-programnya pro-kepentingan umum, terutama rakyat miskin.
Kuatnya dukungan masyarakat terhadap Obrador membuat ia berusaha untuk memperpanjang kekuasaan. Di Meksiko, masa jabatan presiden dibatasi hanya satu periode selama enam tahun. Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard dan Wali Kota Mexico City Claudia Sheinbaum yang juga ikut pawai kemungkinan besar menjadi bakal calon presiden pada Juli 2024.
Pawai massa pendukung Obrador terjadi dua minggu setelah unjuk rasa puluhan ribu orang untuk menolak rencana presiden mereformasi sistem pemilu negara itu. Demonstrasi menentang rencana tersebut sejauh ini merupakan yang terbesar. Awal bulan ini, kongres telah mulai membahas rencana perpanjangan masa jabatan presiden.
Obrador, yang dikenal dengan inisial AMLO, mengatakan, proposalnya itu akan meningkatkan demokrasi, membatasi pengaruh ekonomi dalam politik dan lainnya. Namun, lawan-lawan politiknya khawatir perubahan itu bisa menjadi pertanda perebutan kekuasaan. Rencana itu akan mengurangi anggaran komisi pemilu, INE, dan mengubah cara pemilihan anggota dewan.
Rencana Obrador untuk mereformasi INE telah menuai banyak kecaman elite politik dan warga. Mereka khawatir, jika rencana itu terealisasi, kekuasaan negara akan berpusat pada presiden. Dalam unjuk rasa menentang rencana itu pada 13 November, sebagian massa membawa plakat, spanduk, dan memakai kaus bertuliskan ”Bela INE” dari Reforma Avenue ke Monumen Revolusi.
Beberapa orang pada Minggu melancarkan protes dengan membawa peti mati bertuliskan ”INE”. ”AMLO mengkritik gaji anggota dewan INE,” cuit kolumnis Sergio Negrete di Twitter. ”Dengan biaya pawai yang memperlihatkan egonya, dia bisa membayar gaji 11 anggota dewan INE selama 43 tahun 3 bulan,” cuitnya.
Obrador mengajukan rencana merevisi sistem pemilu oleh lembaga INE sejak April 2022. INE dicurigai telah merekayasa kekalahannya pada pemilihan presiden 2006 dan 2012. Ia menilai, reformasi pemilihan akan memungkinkan warga negara memilih otoritas pemilu dan mengurangi pengaruh kepentingan ekonomi dalam politik serta akan memotong biaya politik dengan pembatasan waktu kampanye.
Kongres telah setuju untuk mulai membahas rancangan tersebut sejak awal November ini. Langkah politik kongres memicu kekhawatiran luas atas rencana perubahan itu karena bakal memungkinkan presiden memiliki kewenangan untuk mengendalikan sistem pemilu. Morena dan anggota koalisinya membutuhkan mayoritas suara di kongres untuk membuat perubahan konstitusi. (REUTERS/AFP)