Politisi Sayap Kanan Kuasai Kementerian Pertahanan dan Keamanan
Benjamin Netanyahu memberikan jatah kementerian pertahanan dan pengawasan aparat keamanan Israel pada politisi sayap kanan. Ketegangan antara Palestina-Israel diperkirakan semakin meningkat,
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AP PHOTO/ABIR SULTAN
Politisi sayap kanan Israel Itamar Ben Gavir (kiri) dan Bezalel Smotrich (kanan) berbincang saat pelantikannya sebagai anggota Knesset di Jerussalem, SElasa (15/11/2022). Di kabinet baru Israel, Ben Gavir ditunjuk sebagai menteri keamanan nasional. Sementara Smotrich mengincar posisi sebagai pemimpin Badan Administrasi SIpil yang salah satu tugasnya adalah menghancurkan pemukiman warga Palestina.
TEL AVIV, JUMAT — Benjamin Netanyahu akhirnya memberikan kekuasaan Kementerian Keamanan Nasional Israel pada politisi sayap kanan, Itamar Ben Gavir. Tugas dan kewenangan kementerian diyakini akan mengalami perubahan, mulai dari pemberian kekebalan pada tentara Israel yang menembak warga Palestina, menjatuhkan hukuman mati pada warga Palestina yang dihukum karena menyerang warga Yahudi Israel hingga memberikan pengesahan pembangunan pemukiman serta penghancuran bangunan yang dianggap ilegal.
Jika permintaan perluasan kewenangan ini dipenuhi, banyak pihak mengkhawatirkan peningkatan tensi konflik antara warga Palestina dan Israel.
“Kami mengambil langkah menuju kesepakatan koalisi penuh menuju pembentukan pemerintahan sayap kanan sepenuhnya,” kata Ben Gavir dalam pernyataannya, Kamis (24/11/2022).
Ini adalah bagian dari kompromi yang coba didapatkan oleh Netanyahu dan Partai Likud. Dengan penguasaan kursi parlemen mayoritas, aliansi sayap kanan berusaha mendapatkan konsesi besar atas rencana “menyelamatkan” Netanyahu dari jeratan hukum karena dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan ketika memerintah beberapa tahun lalu.
AP PHOTO/TSAFRIR ABAYOV
Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Likud dan istrinya, Sara, melambaikan tangan ke para pendukungnya di markas pemenangan partai di Jerussalem, Selasa (2/11/2022). Hasil jajak pendapat memperlihatkan Likud bersama sejumlah partai sayap kanan diprediksi memenangi pemilihan. Netanyahu membuka peluang untuk kembali berkuasa.
Sekutunya meminta sejumlah kewenangan yang cukup besr, mulai dari Keuangan, pertahanan dan Keamanan publik. Selain rencana di atas, mereka juga ingin pemerintah menaikkan tunjangan bagi puluhan ribu Yahudi ultra-Ortodoks yang mempelajari berbagai teks Yahudi.
Perluasan kewenangan Kementerian Pertahanan atau lembaga keamanan Israel yang diinginkan oleh Kelompok sayap kanan, khususnya Partai Zionisme Religius adalah perkuatan wewenang Administrasi Sipil. Dikutip dari laman media Israel Haaretz, Administrasi Sipil adalah badan militer di bawah kementerian pertahanan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pemukiman di kota-kota Palestina di Area C, bagian dari Tepi Barat yang secara resmi berada di bawah kendali penuh Israel; membangun infrastruktur, termasuk jalan, masalah pertanian hingga infrastruktur air.
Badan ini juga mengeluarkan izin bagi warga Palestina yang ingin memasuki Israel dengan alasan apa pun dan bertanggung jawab untuk koordinasi keamanan dengan Otoritas Palestina.
Selama masa pemerintahan sebelumnya, menurut Times of Israel, Netanyahu disebut sering memveto rencana pembangunan pemukiman warga Yahudi yang dikeluarkan Kemenhan karena sensitivitas isu ini di mata internasional, terutama Amerika Serikat.
AP/MAHMOUD ILLEAN
Di tengah rintik hujan, seorang perempuan berdiri di atas sisa bangunan rumah warga Palestina yang dihancurkan aparat Israel di Sheikh Jarrah, Yerussalem, Rabu (19/1). Israel terus mengupayakan pembangunan pemukiman warga Yahudi di atas lahan warga Palestina meski dunia internasional menolaknya.
Selain itu, badan Administrasi Sipil juga ikut menentukan status tanah dan Bangunan yang disengketakan oleh warga Palestina yang menjadi faktor penting untuk melegalkan pos-pos terdepan. Dengan menguasai lembaga ini, Kelompok sayap kanan Israel berencana untuk melegalisasi banyak pos terdepan yang selama ini dipandang ilegal oleh Otoritas Palestina dan dunia internasional.
Pemimpin Partai Zionisme Religius Bezael Smotrich berulang kali memrotes penghancuran pos-pos pemeriksaan tersebut. Bahkan, menurut laporan Times of Israel, bulan Agustus lalu, dia mendorong pendukungnya untuk menyumbang dana pembangunan kembali pos Ramat Migron, yang sebelumnya dihancurkan oleh Administrasi Sipil.
Pada saat yang sama, lembaga ini menghancurkan rumah keluarga Palestina di perbukitan di wilayah Hebron selatan.
Anggota Knesset, parlemen Israel dari Partai Likud Yaron Levin memuji kesepakatan itu sebagai perjanjian pertama untuk membangun pemerintahan sayap kanan yang stabil yang dipimpin Netanyahu.
Protes Warga Palestina
Protes warga Palestina atas pengambilan paksa lahan dan rumah mereka terjadi di wilayah selatan dan timur Kota Nablus yang terletak di Tepi Barat. Dikutip dari kantor berita Palestina Waafa, sebanyak 10 orang warga Palestina terluka akibat bentrokan dengan aparat keamanan Israel.
Warga Palestina menolak pengesahan pembangunan pemukiman warga Yahudi baru, Givat Eviatar, yang terletak di Jabal Sabih.
Selain di Jabal Sabih, aparat keamanan Israel juga mendirikan pos pemukiman di Gunung Al-Arma, yang berada di lokasi strategis karena menghadap langsung ke Lembah Yordan dan panorama Nablus.
AP PHOTO/MUHAMMED MUHEISEN
Foto yang diambil pada 14 April 2005 memperlihatkan papan penunjuk jalan di depan tembok pembatas pemukiman Yahudi dan wilayah Palestina di Hizma, Yerussalem. Lembaga advokasi global, Selasa (1/2/2022) mengeluarkan laporan yang menyebut bahwa Pemerintah Israel telah menjalankan kebijakan apartheid terhadap rakyat Palestina.
Pembangunan pemukiman warga Yahudi dan pos-pos keamanan di dua lokasi itu dipandang sebagai upaya pemerintah Israel untuk mengunci pemukiman warga Palestina dengan tembok dan instalasi militer. Menurut catatan Waafa, jumlah pemukim Yahudi di Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat telah melonjak menjadi lebih dari 700.000 jiwa dan perluasan pemukiman kolonial meningkat tiga kali lipat sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo pada tahun 1993.
Upaya untuk mengerdilkan rakyat Palestina, termasuk dalam bidang pendidikan, juga dilakukan oleh aparat keamanan Israel. Sekolah dasar di wilayah Masafer Yatta yang pendiriannya disokong oleh Uni Eropa, dihancurkan oleh aparat keamanan Israel. (AP/Reuters)
Editor:
MUHAMMAD SAMSUL HADI, BONIFASIUS JOSIE SUSILO HARDIANTO
