Dewan HAM PBB Selidiki Kekerasan Mematikan oleh Aparat Iran

AFP

Walaupun banyak yang kontra dengan Pemerintah Iran, banyak juga pengunjuk rasa yang mendukung pemerintah. Seperti yang terlihat saat unjuk rasa di Teheran, Iran, para pengunjuk rasa pro-Pemerintah Iran membakar bendera AS, Israel, dan Inggris menentang protes antipemerintah, Minggu (25/9/2022).

GENEVA, JUMAT — Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNHRC, mengecam penindasan oleh aparat Iran terhadap demonstrasi damai yang memprotes kematian seorang perempuan Kurdi, Masha Amini. Mayoritas anggota UNHRC, Kamis (24/11/2022), memilih untuk mendukung pembentukan tim pencari fakta atas tindakan keras aparat Iran yang telah menewaskan ratusan orang.

Teheran sempat melobi agar resolusi yang mengecam Iran dan mendukung penyelidikan tidak disepakati. China di menit-menit terakhir berupaya melemahkan resolusi. Pada akhirnya, tepuk tangan meriah membahana ketika resolusi disahkan dengan 25 suara mendukung, 16 suara abstain, dan 6 negara menentang, yakni China, Armenia, Kuba, Eritrea, Pakistan, dan Venezuela.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memuji pemungutan suara yang melibatkan 47 negara anggota Dewan HAM. Dia mengatakan, hasil akhir yang mengecam Iran dan menyerukan penyelidikan menunjukkan UNHRC mengakui gawatnya situasi di Iran. Dia berharap agar para pihak yang terlibat dalam kekerasan terhadap pengunjuk rasa dapat diidentifikasi dan didokumentasikan.

Baca Juga: Gelombang Unjuk Rasa di Iran Memasuki Bulan Ketiga

”Misi pencari fakta yang dibentuk hari ini akan membantu memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penindasan dengan kekerasan, yang sedang berlangsung terhadap rakyat Iran, dapat diidentifikasi dan tindakan mereka didokumentasikan,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Pemungutan suara untuk mengecam Iran digelar pada akhir pertemuan darurat di markas UNHRC di Geneva, Swsiss. Sesi tersebut diminta oleh Jerman dan Eslandia dengan dukungan 50 negara untuk membahas situasi di Iran, negara yang diguncang protes selama dua bulan pascakematian Amini, wanita Kurdi berusia 22 tahun, di tahanan di Teheran, 16 September 2022.

AP PHOTO/CHRISTOPHE ENA

Para demonstran dari kelompok oposisi Iran PMOI (Organisasi Mujahidin Rakyat) menggelar aksi solidaritas di dekat kantor Kedubes Iran di Paris, Perancis, 3 Januari 2018, untuk mendukung rekan-rekannya yang tengah menggelar protes antipemerintah di Iran.

Amini ditangkap karena diduga telah melanggar aturan berpakaian di Iran untuk wanita semua golongan berdasarkan hukum syariah Islam. Otoritas Iran menjadi semakin keras dalam menanggapi demonstrasi yang menyebar ke seluruh negeri dan menggelembung menjadi gerakan luas untuk melawan teokrasi yang memerintah Iran sejak 1979.

Selama sesi pada Kamis, Komisaris Tinggi UNHRC Volker Turk berkeras bahwa penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional harus diakhiri. Turk mengatakan, lebih dari 300 orang telah terbunuh sejak kematian Amini. Ia mengungkapkan kepada wartawan telah menawarkan kunjungan ke Iran, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Teheran.

Baca Juga: Amini dan Kejenuhan Terhadap Negara yang Jadi Polisi Moral

Kelompok pegiat HAM Iran yang berbasis di Norwegia menyebutkan, jumlah korban di atas 400 orang, termasuk lebih dari 50 anak-anak. Menurut Turk, sebanyak 14.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap dalam protes tersebut. Kelompok tersebut menggambarkan situasi itu ”mengejutkan” dan mengecam tindakan eksekusi mati terhadap enam orang, terutama dari kalangan demonstran.

Aparat Iran juga menangkap ribuan orang dari kalangan demonstran, aktivis kemanusiaan, selebritas, hingga pemain sepak bola yang menyatakan dukungannya kepada para pengunjuk rasa. Mereka termasuk pemain sepak bola Iran, Voria Ghafouri, yang ditangkap pada Kamis dengan tuduhan ”propaganda antinegara”.

MARINA EKATARI

Protes atas kematian Mahsa Amini (22) oleh polisi moral meluas di Iran. Demonstrasi yang selama ini terkonsentrasi hanya di sekitar 15 kota, termasuk ibu kota Teheran, kini telah meluas hingga 46 kota, termasuk kota-kota kecil dan perdesaan.

Para diplomat Barat pun turun ke jalan di Geneva, Kamis, untuk mengecam tindakan keras Iran. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock meminta semua negara mendukung misi pencari fakta internasional independen untuk menyelidiki pelanggaran terkait protes yang berlangsung untuk memastikan mereka yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.

”Impunitas mencegah keadilan. Keadilan untuk saudara perempuan, anak laki-laki, dan kaum ibu. Mereka punya nama. Jina, Abolfazl, Minoo,” katanya, menyebutkan beberapa nama dari ratusan warga yang dibunuh aparat Iran. Baerbock mengatakan kepada wartawan bahwa penyelidikan akan mengumpulkan bukti untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Baca Juga: Gagal Redam Pengunjuk Rasa, Pemerintah Iran Tawarkan Pintu Dialog

”Jika kita tidak mengumpulkan bukti hari ini, keadilan tidak akan pernah dirasakan para korban,” kata Baerbock yang diamini Menteri Luar Negeri Eslandia Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir. Menurut Gylfadottir, langkah UNHRC adalah tentang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Puluhan orang menggelar protes di luar markas PBB di Geneva. Mereka mengibarkan bendera yang digunakan di Iran sebelum revolusi 1979 sambil memperlihatkan foto-foto para korban kekerasan aparat Iran. Penyelenggara demonstrasi itu, Organisasi Rakyat Mujahidin Iran menyebut langkah UNHRC sebagai positif dan penting dan menegaskan budaya impunitas harus diakhiri.

Kelompok HAM juga memuji langkah UNHRC. Amnesty International menggambarkannya sebagai tindakan bersejarah. Human Rights Watch mengatakan itu langkah yang baik menuju akuntabilitas.

AFP/OZAN KOSE

Unjuk rasa mendukung Mahsa Amini di Jalan Istiklal, Istanbul, Turki, 20 September 20222. Amini meninggal dalam tahanan polisi moral Iran di Teheran setelah koma selama tiga hari. Ia ditangkap karena dianggap tidak menggunakan jilbab sesuai aturan negara.

Namun, Teheran mengecam negara-negara Barat. ”Eropa dan Amerika Serikat kurang memiliki kredibilitas moral untuk berbicara tentang HAM,” kata Khadijeh Karimi, Wakil Presiden Iran untuk Urusan Wanita dan Keluarga. ”Menyederhanakan penyebab umum HAM menjadi alat untuk tujuan politik kelompok tertentu di Barat sangatlah mengerikan dan memalukan,” ujarnya.

Iran mendapat dukungan dari beberapa negara. Pakistan, Venezuela, dan lainnya mengecam politisasi yang berkembang di UNHRC. Diplomat China, Chen Xu, mengatakan, jangan menjadikan HAM alat untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain. China meminta upaya penyelidikan dihapus, tetapi hanya enam negara yang mendukung permintaan itu. (AFP/AP/REUTERS)