Tiga Hari Pascapemilu, Malaysia Belum Punya Perdana Menteri Definitif

Politisi Barisan Nasional, Ismail Sabri Yaakob, tetap menjadi Perdana Menteri sementara Malaysia. Raja meminta Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin membentuk pemerintahan inklusif dan melibatkan semua golongan.

AFP/MOHD RASFAN

Seorang perempuan memasukkan surat suara ke kotak suara di tempat pemungutan suara di Bera, Negara Bagian Pahang, saat pemilu ke-15 parlemen Malaysia, 19 November 2022.

KUALA LUMPUR, SELASA — Manuver Barisan Nasional (BN) dan Gabungan Partai Serawak ikut memperpanjang kebuntuan politik di Malaysia. Hingga hari ketiga selepas pemungutan suara, Malaysia belum punya perdana menteri definitif. Sementara ini, Malaysia dikelola pemerintahan sementara yang dikendalikan Barisan Nasional.

Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI telah memanggil para pejabat dan politisi utama, Selasa (22/11/2022), ke Istana Negara. Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yasin, Ketua DPR Azhar Harun, dan Jaksa Agung Idrus Harun dipanggil Raja. Mereka diundang ke Istana selepas tenggat pembentukan pemerintahan kembali terlewati.

Baca juga: Kiprah Politisi Berdarah Jawa-Batak Membentuk Pemerintahan Malaysia

Selepas pertemuan, Anwar mengumumkan Raja belum menunjuk siapa pun menjadi PM. ”Sekarang (kursi PM) kosong,” ujarnya.

Dengan keputusan itu, politisi Barisan Nasional (BN), Ismail Sabri Yaakob, tetap menjadi PM sementara. Status itu disandang Ismail sejak parlemen dibubarkan pada 10 Oktober 2022.

AFP/ARIF KARTONO

Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim.

Dalam pertemuan, menurut Anwar, Raja meminta ia dan Muhyiddin membentuk pemerintahan inklusif dan melibatkan semua golongan. Raja juga meminta pemerintahan baru disokong koalisi yang kuat. Permintaan itu tidak mudah dilakukan karena Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) sama-sama kekurangan kursi untuk membentuk pemerintahan.

Meski mengklaim sudah disokong 112 dari 221 anggota parlemen, Muhyiddin ternyata belum ditunjuk Raja menjadi PM. Selepas dipanggil ke Istana, Muhyiddin menolak memberi pernyataan apa pun. Ia keluar dari ruang pertemuan lalu menuju mobil yang membawanya kembali ke rumah.

Baca juga: Barisan Nasional Terpecah, Pembentukan Pemerintah Baru Makin Rumit

Dari 221 kursi parlemen, PH mendapat 82 kursi dan PN 73 kursi. PH nyaris mendapat jumlah minimal, 112 kursi, selepas berunding dengan BN di Kuala Lumpur pada Senin pagi. Sayangnya, sejumlah tokoh BN menolak berkoalisi dengan PH.

Bahkan, selepas pertemuan darurat pada Selasa pagi, BN memutuskan menjadi oposisi. Dengan demikian, BN yang punya 30 dari 222 kursi parlemen tidak akan mendukung PH atau PN.

ZARITH ZULKIFLI/MALAYSIA’S DEPARTMENT OF INFORMATION VIA AP

Muhyiddin Yassin saat masih menjabat Perdana Menteri Malaysia, difoto pada 26 November 2020.

Posisi PN juga semakin terjepit selepas Gabungan Partai Sarawak (GPS) mengembalikan hak penunjukan PM kepada Raja. Ketua GPS Abdul Rahman Zohari Openg mengumumkan sikap terbaru koalisi pemilik 23 dari 222 kursi parlemen itu pada Selasa pagi.

Pengumuman disampaikan setelah BN menyanggah meyokong PN. Sebelumnya, Zohari mengklaim Muhyiddin dicalonkan koalisi PN, BN, GPS, dan Gabungan Rakyat Serawak (GRS). Berdasarkan klaim Zohari, koalisi itu punya 132 kursi di parlemen.