Barisan Nasional Terpecah, Pembentukan Pemerintah Baru Makin Rumit
Dukungan Barisan Nasional kepada salah satu blok politik akan memastikan terbentuknya pemerintahan Malaysia yang baru. Akan tetapi, perpecahan di blok ini memperumit situasi.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AFP/MOHD RASFAN
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakob (kanan) mengantre bersama sejumlah warga di tempat pemungutan suara di Bera, Negara Bagian Pahang, Malaysia, Sabtu (19/11/2022). Ismail dikabarkan berbeda sikap dengan Ketua Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi soal ke mana suara mereka akan diarahkan.
KUALA LUMPUR, SENIN — Dukungan Barisan Nasional dibutuhkan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional untuk bisa membentuk pemerintahan federal Malaysia yang baru sekaligus menguasai kursi perdana menteri. Akan tetapi, dinamika di dalam Barisan Nasional sendiri membuat situasi tidak mudah hingga detik-detik terakhir, seperti yang diinginkan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI.
Peneliti senior di Institut Hubungan Internasional Singapura, Oh Ei Sun, dikutip dari laman media Malaysia, The Star, Senin (21/11/2022), mengatakan, kedua blok politik itu masih memiliki peluang untuk meminang suara dari Barisan Nasional. Antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dinilai memiliki nilai-nilai yang bisa mendekatkan keduanya dengan Barisan Nasional.
Oh menilai, antara kelompok konservatif Malaysia yang ada di Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak ada persaingan yang kuat. Hal ini menguntungkan Pakatan Harapan jika blok politik ini ingin meminang Barisan Nasional dalam bloknya dan membentuk pemerintahan federal bersama.
Sementara dalam pandangan pengamat politik Universitas Islam Internasional Malaysia, Tunku Mohar Tunku Mohd Mokhtar, Barisan Nasional akan memilih bergabung dalam barisan Perikatan Nasional. ”Meskipun mungkin masih ada perlawanan dari kelompok pro-Zahid, saya kira pada akhirnya UMNO akan memutuskan untuk membawa Barisan bergabung dalam koalisi ini. Ada ketidakpuasan yang tumbuh di dalam partai dan seruan agar Ketua Barisan Ahmad Zahid mundur semakin keras,” katanya.
Dikutip dari The Star, perpecahan di tubuh Barisan Nasional semakin kuat setelah ketuanya, Ahmad Zahid Hamidi, kalah dalam pemilu ini. Meski diminta mundur, sampai saat ini, dia belum mau melepaskan jabatannya.
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Pemimpin oposisi Malaysia dan pemimpin blok politik Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, keluar dari mobil jelang pertemuan dengan para pemimpin UMNO di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (21/11/2022). Anwar tengah berjuang mendapatkan dukungan dari Barisan Nasional-UMNO untuk bisa membentuk pemerintah federal yang baru.
Menurut sumber The Star, Zahid berseberangan dengan senior Barisan Nasional, Perdana Menteri Ismail Sabri Yakob. Zahid telah berupaya mendorong kolega-koleganya untuk mengamini pendapatnya, mendorong Barisan Nasional berada dalam satu gerbong dengan Pakatan Harapan. Akan tetapi, Ismail yang juga Wakil Ketua Barisan Nasional, menolaknya. Bahkan, dalam satu sesi pertemuan pada Minggu (20/11/2022), Ismail keluar dari pertemuan tertutup para petinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) karena ketidaksepakatan itu.
”Ismail ada di rumah, dia tidak menerima telepon apa pun. Saya yakin dia tidak mau berurusan dengan rencana yang melibatkan Anwar,” ujar sahabat baiknya, Faizal Abdullah.
Untuk menyatakan ketidaksepakatannya dengan Zahid, Ismail juga tidak hadir di rapat biro politik UMNO yang berlangsung pada Minggu sore. Ketidaksepakatan itu telah membuat dua politisi senior Barisan Nasional, yaitu Hasni Mohamed dan Tan Sri Noh Omar, mundur. Mereka menentang rencana Zahid.
Keduanya menekankan bahwa jajaran partai lebih memilih Perikatan. Mereka juga berpendapat Perikatan akan menjadi pasangan yang lebih cocok untuk agenda UMNO yang Melayu-sentris. Tunku Mohar menilai, posisi Barisan Nasional sangat dilematis saat ini. ”Ia harus memilih antara menjadi mitra koalisi yang lemah dengan Perikatan dan yang sedikit lebih kuat dengan Pakatan. Ini dilematis karena juga akan memengaruhi kelangsungan hidupnya,” tuturnya.
Zahid telah mengultimatum anggotanya yang terpilih dalam pemilu kali ini untuk tidak membelot, mengambil jalan berbeda dengan kebijakan partai. ”Setiap anggota parlemen yang melanggar instruksi partai akan mengakibatkan diskualifikasi keanggotaan partainya, termasuk kursi parlemen, sejalan dengan undang-undang antipelompatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49A Konstitusi Federal,” katanya.
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Sukarelawan Pakatan Harapan berkumpul pada saat kampanye di ruang terbuka di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (16/11/2022). Para calon pemilih berharap ada perbaikan situasi ekonomi dan kesejahteraan oleh pemerintahan yang baru nanti.
Situasi pelik dalam pembentukan pemerintahan federal Malaysia pascapemilu terjadi setelah tidak ada blok politik yang memenangi kursi mayoritas di parlemen sebagai syarat utama pembentukan kabinet. Pada Minggu sore, Ketua Gabungan Parti Sarawak (GPS) Tan Sri Abang Johari Tun Openg sempat mengumumkan bahwa mereka telah sepakat dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) untuk membentuk pemerintahan baru Malaysia. Muhyiddin Yassin, pemimpin Perikatan Nasional, akan memimpin pemerintahan baru itu. Akan tetapi, Barisan Nasional membantah hal itu dan menyatakan belum menyatakan sikap apa pun.
Polemik di Tubuh Barisan Nasional membuat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang tengah menjalani hukuman penjara karena kasus korupsi, urun bicara. Najib mengirimkan pesan melalui putrinya, Nooryana Najwa Najib, mengatakan, Barisan Nasional harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang UMNO dan koalisi. Negosiasi dengan semua pihak dalam situasi ini menjadi sangat menentukan.
”Negosiasi ini perlu mengesampingkan perbedaan sentimen dan perlu mempertimbangkan pendapat semua anggota parlemen Barisan yang sukses di GE15 (pemilu Malaysia),” kata Najib, yang disampaikan Nooryana melalui akun Facebook.
