Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Adu Cepat Bangun Koalisi
Tidak ada partai atau koalisi meraih sekurangnya 112 kursi di parlemen. Partai mulai berunding membangun koalisi untuk meraih jumlah kursi minimal yang dibutuhkan dalam pembentukan pemerintahan.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
KUALA LUMPUR, MINGGU — Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional tengah berpacu membentuk pemerintahan baru Malaysia. Koalisi peraih suara terbanyak pemilu Malaysia itu butuh tambahan hingga 39 kursi untuk membentuk pemerintahan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaysia Abdul Ghani Salleh mengatakan, perhitungan suara hasil pemilu Sabtu (19/11/2022) sudah tuntas di sebagian daerah pemilihan. Sejauh ini, tidak ada partai atau koalisi partai meraih sekurangnya 112 kursi di parlemen. Ia mengacu pada jumlah minimal kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Hingga Minggu (20/11/2022), KPU menyebut Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim meraih 78 kursi. Sementara Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yasin meraih 73 kursi. Koalisi yang pernah menguasai Malaysia puluhan tahun, Barisan Nasional, hanya meraih 29 kursi.
KPU juga mencatat, Gabungan Parti Sarawak (GPS) mendapat 29 kursi. Gabungan Rakyat Sabah (GRS) meraih 6 kursi dan Partai Warisan memperoleh 3 kursi. Sisa 10 kursi parlemen belum diketahui pemenangnya.
Sebab, pemungutan suara di sejumlah daerah pemilihan harus ditunda gara-gara banjir. Ada juga penundaan pemilu karena salah satu calon anggota parlemen meninggal.
Sementara pemilu negara bagian di Perak dan Pahang juga tidak menghasilkan partai atau koalisi yang bisa membentuk pemerintahan segera. Sebab, tidak ada partai dan koalisi meraih sekurangnya 50 persen suara di parlemen.
Koalisi
Anwar dan Muhyiddin meyakini sebagai paling berhak dan bisa membentuk pemerintahan. Pakatan Harapan (PH) hanya butuh tambahan sekurangnya 34 kursi. Sementara Perikatan Nasional (PN) butuh minimal 39 kursi.
Anwar menyebut, PH meraih kursi terbanyak di parlemen dan yakin bisa membentuk pemerintahan. Namun, ia tidak mau mengungkap partai mana yang akan digandeng. Menurut dia, tidak pantas mengungkap mitra koalisi sebelum pemerintahan benar-benar terbentuk.
”Kami harus mengakui tidak ada partai bisa mencapai mayoritas tipis. Karena itu, kami harus berunding dan hasilnya, saya sampaikan, kami telah meraih dukungan untuk membentuk pemerintah dengan mayoritas tipis,” katanya sebagaimana dikutip Bernama dan Free Malaysia Today.
Ia juga mengingatkan, pembentukan pemerintahan harus atas persetujuan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung 16. Menurut dia, PH sudah mengajukan permohonan bertemu Raja.
Anwar menyebut, tidak mungkin PN bisa meraih dukungan untuk membentuk pemerintahan. Sebab, PN mengklaim telah mengantongi pernyataan dukungan dari sejumlah anggota parlemen dengan jumlah minimal untuk pembentukan pemerintahan.
PH menegasan tidak akan berkoalisi dengan PN dan BN. Sebab, koalisi itu akan melanggar prinsip antikorupsi PH. ”Kami ingin memastikan negara ini dikelola dengan benar, bebas korupsi,” katanya.
PH mengangkat korupsi sebagai isu utama dalam kampanye menghantam BN. Sampai beberapa pekan menjelang pemilu, Ketua BN sekaligus Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Ahmad Zahid Hamidi, berstatus terdakwa penyuapan, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pengadilan membebaskan dia dari semua dakwaan pada Oktober 2022. Sementara bekas Ketua BN dan bekas Presiden UMNO Najib Razak malah sudah dipenjara karena suap, korupsi, dan TPPU.
Sebaliknya Muhyiddin menyebut, PN bisa saja berkoalisi dengan BN. Kala ia menjadi Perdana Menteri Malaysia selama periode Maret 2020-Agustus 2021, Muhyiddin mendapat sokongan BN. Belakangan, ia terguling karena BN menarik dukungan. Wakil Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob akhirnya jadi PM Malaysia.
Saat Muhyiddin mengumumkan rencana pembentukan pemerintah, pendukung PN meneriakkan penolakan pada PH dan BN. Secara spesifik, mereka juga menolak kerja sama dengan Ahmad Zahid Hamidi.
Muhyiddin sudah memastikan tidak akan berkoalisi dengan PH. Ia berharap bisa membentuk pemerintahan sebelum Rabu mendatang. ”Terima kasih kepada pemilih yang telah mendukung Perikatan, khususnya pemilih muda. Kami juga berterima kasih kepada kader dan tim kampanye,” katanya sebagaimana dikutip The Star, Bernama, Astro Awani, dan Berita Harian.
Para petinggi PH akan segera bertolak ke Sabah dan Serawak untuk membahas pembentukan pemerintahan. Jumlah seluruh kursi yang sudah dipastikan KPU di Sabah-Serawak belum mencukupi kebutuhan minimal pembentukan pemerintahan.
”Untuk memastikan kestabilan pemerintahan, kami siap bekerja sama dengan semua partai yang mau menerima prinsip kami,” ujarnya.
Kalah
Sejumlah politisi senior Malaysia dipastikan tidak kembali menjadi anggota parlemen. Mahathir Mohamad dan anaknya, Mukhriz, kalah di daerah pemilihan masing-masing. Anak Anwar, Nurul Izzah, juga tidak terpilih.
Sebelum pemungutan suara, Mahathir telah berjanji akan pensiun jika kalah. Sebab, ia memandang pemilu adalah alat ukur penerimaan warga terhadap politisi. Jika kalah di pemilu, apalagi pada usianya, Mahathir menilai sudah waktunya istirahat.
Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin juga kalah di pemilu. Demikian pula politisi muda Malaysia, Syed Saddiq, kalah dalam pemilu kemarin.
Sementara itu, pengurus UMNO di sejumlah daerah mulai mendesak Zahid mundur. Mereka menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab Zahid atas kegagalan di pemilu.