Knesset kini berupaya untuk mengamendemen sejumlah undang-undang yang akan memberikan keuntungan hukum bagi Benjamin Netanyahu yang terjerat kasus hukum. Amendemen juga bisa memperlemah posisi warga Palestina.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
TEL AVIV, KAMIS — Parlemen Israel yang baru hasil pemilihan Oktober lalu, Kamis (17/11/2022), dilantik. Anggota parlemen Israel, Knesset, yang kini mayoritas diisi oleh politisi sayap kanan telah memiliki dua agenda utama, yaitu mengubah undang-undang untuk membatasi kekuasaan lembaga peradilan dan memperkuat tekanan terhadap Palestina sebagai upaya melindungi keberadaan Israel.
Kekhawatiran semakin mengerasnya konflik Israel-Palestina bertambah saat sebelum pelantikan, seorang warga Palestina diduga menyerang warga sipil Israel di Tepi Barat. Akibat serangan itu, tiga warga Israel tewas dan tiga orang lainnya terluka. Aparat keamanan menembak mati warga Palestina pelaku serangan.
Indikasi akan mengerasnya konflik Israel-Palestina terlihat dari komentar Itamar Ben Gvir, politisi sayap kanan pendukung koalisi Partai Likud. Ia menyatakan serangan itu menyadarkan Israel bahwa kebijakan tangan besilah yang bisa menghentikannya. ”Hanya tangan besi yang akan membasmi terorisme,” katanya.
Dikutip dari laman media Israel, Times of Israel, pemimpin Partai Likud Benjamin Netanyahu dan Ben-Gvir (Ketua Partai Otzma Yehudit), menyetujui sejumlah rencana pembentukan peraturan perundangan yang diperkirakan akan mempersempit ruang gerak warga Palestina. Beberapa kesepakatan di antaranya adalah melegalisasi belasan pos terdepan di wilayah pendudukan Tepi Barat yang selama ini dianggap ilegal dalam 60 hari setelah pelantikan.
Ini akan mengubah Undang-Undang Pelepasan Tahun 2005 yang akan memungkinkan legalisasi pos terdepan Homesh dan Yeshiva di Tepi Barat. Pos-pos terdepan selama ini menjadi alat bagi Israel untuk memperluas wilayah permukiman bagi warga Yahudi. Pos-pos ini juga sering disebut sebagai permukiman muda.
Selain itu, Netanyahu dan Ben-Gvir sepakat untuk mengamendemen undang-undang yang nantinya akan membuat pemukim Yahudi terlindungi dari gugatan hukum pidana karena menggunakan kekerasan untuk melindungi rumah mereka. Perlindungan hukum ini juga berlaku bagi siapa pun yang membantu mempertahankan pangkalan militer Pasukan Pertahanan ISrael (IDF).
Sistem hukum
Salah satu target lain koalisi sayap kanan yang dipimpin Likud adalah mengubah aturan lembaga peradilan. Partai Zionisme Religius, yang mengusulkan perubahan ini, menilai amendemen ini upaya untuk memperbaiki sistem hukum. Akan tetapi, banyak pihak menilai, amendemen ini bagian dari upaya menganulir atau membatalkan persidangan kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan saat Netanyahu menjadi perdana menteri beberapa tahun lalu.
Dikutip dari stasiun televisi Israel, Channel 12, proposal besar pertama dalam rencana amendemen peraturan perundangan itu adalah penghapusan tuntutan pidana penipuan dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam penilaian partai itu, dakwaan terhadap Netanyahu terlalu ambigu dan kasus dibangun diyakini dibuat-buat.
Selain itu, rencana amendemen juga akan menyentuh proses pemilihan hakim dan jaksa agung. Partai Zionisme Religius disebut akan mengajukan amendemen untuk mengubah susunan Panitia Seleksi Yudisial yang selama ini tidak melibatkan perwakilan Knesset. Kini, mereka mengusulkan agar panitia seleksi harus berisi mayoritas anggota parlemen.
Dikutip dari laman Times of Israel, politisi sayap kanan telah sejak lama mengkritik sistem hukum Israel, khususnya Mahkamah Agung yang dinilai memaksakan agenda liberal. Kelompok sayap kanan Israel sejak lama menyerukan pembatasan pengawasan yudisial.
Rencana amendemen itu ditentang Menteri Kehakiman Gideon Sa’ar. Dia mengatakan, amendemen hanyalah alat untuk menyelamatkan Netanyahu dari bui. ”Dalam negosiasi koalisi pada 2019, Smotrich (Ketua Partai ZIonisme Religius) mengusulkan untuk mengubah undang-undang kekebalan bagi anggota Knesset. Sekarang dia mengusulkan penghapusan kejahatan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Tujuannya sama: membatalkan persidangan Netanyahu,” cuit Sa'ar.
Pemimpin Partai Meretz Zehava Galon menuding, rencana itu sebagai pengambilalihan sistem peradilan. Dia juga menilai hal itu bagian dari upaya kudeta.
Presiden Israel Isaac Herzog angkat bicara soal rencana amendemen perundangan lembaga peradilan. Dia menekankan pemahaman anggota parlemen soal mekanisme perimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Israel. “Diperbolehkan, dan kadang-kadang bahkan diperlukan, untuk membuka kembali perdebatan pembagian kekuasaan. Akan tetapi, kita harus melakukannya dengan mendengarkan, melalui dialog terbuka, melalui wacana yang penuh hormat dan secara adil,” katanya.
Dia mengingatkan agar anggota parlemen tidak menyulut konflik yang tidak pernah berakhir. Lima kali pemilihan umum, menurut Herzog, telah memecah belah dan melelahkan semua pihak. “Sekarang, tanggung jawab pertama dan terutama terletak pada Anda, wakil rakyat yang terpilih. Tanggung jawab untuk mencoba menyapih kita dari konflik yang tidak pernah berakhir,” katanya.
Dia meminta agar para anggota Knesset untuk fokus pada perlindungan hak-hak minoritas warga Israel. Kekhawatiran warga tecermin dari susunan anggota Knesset yang didominasi laki-laki, religius, dan sayap kanan. “Ada juga masyarakat, terutama minoritas, yang takut kebutuhan mereka tidak masuk agenda. Anda, wakil rakyat yang terpilih, harus mempertimbangkan hal ini dan menjaga mereka dalam pandangan Anda juga,” ujarnya.
Dalam pernyataan pada Selasa, partai Likud tampaknya memberikan dukungan diam-diam pada agenda Smotrich. Likud menyebut perubahan tersebut tidak akan berlaku surut dan karena itu tidak akan berdampak pada persidangan Netanyahu. (AP)