Krisis Energi Global Mengintai, Transisi Energi Perlu Lebih Dipercepat

Negara-negara anggota G20 menyuarakan komitmen mempercepat transisi energi melalui deklarasi di KTT G20 Bali. Deklarasi ini akan memberi gambaran lebih jelas soal peta jalan tiap negara dalam melakukan transisi energi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (kiri) menjadi pembicara dalam BloombergNEF (BNEF) Summit di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11/2022). Pertemuan ini merupakan bagian dari KTT G20 dalam membicarakan pertukaran ide, wawasan, dan koneksi guna merumuskan strategi dan memanfaatkan perubahan teknologi untuk membentuk masa depan yang lebih bersih dan kompetitif.

Read in English: With Global Energy Crisis Looming, Energy Transition Efforts Need to be Accelerated

NUSA DUA, KOMPAS — Meski masih berada di jalur yang tepat, komitmen untuk mempercepat transisi energi sedikit melambat di bawah ancaman krisis energi global. Melalui perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada pekan depan, komitmen untuk mempercepat transisi energi akan kembali digaungkan.

Indonesia sebagai Presiden G20 tahun ini akan mengumumkan komitmen kerja sama untuk menjalankan transisi energi yang lebih cepat. Sejumlah kerja sama telah dijajaki, baik oleh pemerintah melalui berbagai skema pendanaan maupun lewat sektor swasta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sabtu (12/11/2022), mengatakan, mekanisme mempercepat transisi energi terus disiapkan. Di tengah ancaman krisis energi global dan tensi geopolitik, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) perlu dikembalikan ke relnya, bahkan dipercepat.

”Krisis energi yang saat ini sedang terjadi menjadi bukti kalau kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada energi fosil,” kata Arifin dalam acara BloombergNEF Summit 2022, salah satu rangkaian acara G20, di Nusa Dua, Bali.

Baca Juga: Dorong Kepercayaan Dunia, Indonesia Wujudkan Komitmen Energi

Dalam Kelompok Kerja Transisi Energi (Energy Transition Working Group), negara-negara anggota G20 menyuarakan komitmen untuk mempercepat transisi energi melalui Deklarasi Bali Compact atau Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions. Konsensus bersama itu akan dibawa ke level kepala negara pada pengujung KTT G20, 15-16 November 2022.

Arifin mengatakan, Bali Compact yang berhasil disepakati negara-negara anggota G20 akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peta jalan tiap negara dalam melakukan transisi energi.

”Kita bisa mulai mengkalkulasi berapa dana dan teknologi yang dibutuhkan, serta infrastruktur apa yang harus dibangun. Terutama, kerja sama seperti apa yang bisa kita capai untuk mendorong inovasi dan pendanaan bagi negara berkembang,” kata Arifin.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (kiri) menjadi pembicara dalam BloombergNEF (BNEF) Summit di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11/2022).

Untuk konteks Indonesia, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah melakukan pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi di sektor pembangkit listrik itu tidak murah.

Sementara, ujar Arifin, masih ada sejumlah kendala serius yang harus dihadapi, khususnya dari sisi pembiayaan (financing) untuk mendukung proyek transisi energi di Indonesia dan negara berkembang lain. ”Dalam konteks mengganti pembangkit listrik dengan energi yang lebih ramah lingkungan, perlu diakui, sangat sulit untuk mendapat dukungan pendanaan,” ujarnya.

Baca Juga: Perjuangan Menguras Baterai Mobil Listrik demi KTT G20

Deputy Team Leader Energy Transition Mechanism di Bank Pembangunan Asia (ADB) Architradi Priambodo mengatakan, komitmen transisi energi saat ini masih di jalur yang tepat, termasuk di kawasan Asia. ”Apalagi, dengan ancaman krisis energi dan volatilitas biaya energi saat ini, itu semakin menekankan pentingnya energi alternatif,” katanya.

Ia mengakui, di bawah ketidakpastian global saat ini, ada kecenderungan transisi itu lebih melambat. ”Kita di jalur yang tepat, momentum untuk transisi energi juga ada banyak, tetapi kita belum bergerak di kecepatan yang seharusnya,” ujar Architradi.

Umumkan kerja sama

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat transisi energi. Tindak lanjut atas komitmen transisi energi itu akan diumumkan lewat pengumuman kerja sama pendanaan transisi energi dalam KTT G20.

”Saya tidak akan membocorkan semuanya karena ini adalah komitmen di ranah para kepala negara. Namun, pekan depan, kami akan mengumumkan komitmen kerja sama transisi energi, diharapkan ukurannya cukup besar untuk mendorong kepercayaan dunia internasional pada komitmen transisi energi Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani: Menjaga Marwah G20, Memastikan Agenda Berjalan

Pemerintah, ujarnya, telah duduk bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyiapkan langkah penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbasis batubara. Sejumlah pembangkit listrik yang akan ”dipensiunkan” telah diidentifikasi, berikut berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi itu.

KOMPAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dinamika perjalanan pembahasan isu-isu G20 di bawah kepemimpinan Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai nationally determined contribution (NDC). Awalnya, Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Target itu kemudian direvisi menjadi lebih tinggi, beberapa saat sebelum perhelatan COP27 tahun ini, yaitu sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Baca Juga: Berbagi Komitmen di COP27 Mesir

Sebelumnya, saat memberi sambutan di acara pembukaan Side Event B20 Summit di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (11/11), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia berhasil menyepakati kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Hasil kerja sama itu menurut rencana diumumkan saat KTT G20. Presiden Joko Widodo juga direncanakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Media Center KTT G20, Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11/2022).

Menurut Luhut, negosiasi dengan AS cukup alot. Saat bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Luhut menyampaikan, tidak adil jika AS meminta Indonesia untuk sama-sama menurunkan emisi karbon di level yang sama ketika emisi yang dihasilkan jauh berbeda.

”Saya mengusulkan, bagaimana kalau kamu turunkan (emisi karbon), saya naikkan, baru setelah kita ada di level yang sama, kita turunkan bareng-bareng. Itu baru adil. Dia (Yellen) akhirnya bilang ke saya, ’Itu masuk akal’,” tutur Luhut.

Baca Juga: Soal Dekarbonisasi, Luhut: Indonesia Tidak Bisa Didikte

Ia mengatakan, ada empat syarat yang diajukan Indonesia dalam melakukan akselerasi transisi energi. Pertama, kebijakan perubahan iklim jangan sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang kencang. Kedua, harus ada dukungan berupa teknologi berbiaya rendah.

Selain itu, ketiga, transisi energi harus dilakukan pada saat yang tepat. Keempat, pinjaman yang diberikan ke Indonesia untuk transisi energi harus berasal dari negara dengan peringkat kredit yang baik.