Dorong Kepercayaan Dunia, Indonesia Wujudkan Komitmen Energi
Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mewujudkan komitmen pada transisi energi dan dekarbonisasi. Kalangan industri turut mendukung.
NUSA DUA, KOMPAS - Komitmen untuk melakukan transisi energi menuju emisi nol karbon telah disampaikan pemerintah Indonesia sejak tahun lalu. Komitmen itu ditegaskan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP 26).
Kali ini, lewat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali yang bakal digelar pekan depan, Indonesia akan mengumumkan kerja sama untuk memulai transisi energi yang telah dijanjikan itu. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (11/11/2022). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjalankan komitmen transisi energi tersebut.
Baca juga: Indonesia Pastikan Komitmen Transisi Energi dalam G20
Tindak lanjut atas komitmen tersebut akan diumumkan lewat pengumuman kerja sama pendanaan transisi energi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022 mendatang. “Saya tidak akan membocorkan semuanya, karena ini adalah komitmen di ranah para kepala negara. Tapi, pekan depan, kami akan mengumumkan komitmen kerja sama transisi energi, diharapkan ukurannya cukup besar untuk mendorong kepercayaan dunia internasional pada komitmen transisi energi Indonesia,” katanya di acara Side Event G20, Bloomberg CEO Forum di Bali.
Pemerintah, ujarnya, telah duduk bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyiapkan langkah penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbasis batubara. Pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah pembangkit listrik yang akan “dipensiunkan” serta berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi itu.
Kebijakan pajak karbon juga disiapkan untuk mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Meski penerapannya ditunda dari yang awalnya pada pertengahan 2022 menjadi tahun 2025, persiapan sudah dilakukan dari sekarang. “Kita akan menerapkan itu sekaligus dengan pasar karbon, yang saat ini belum ada di Indonesia,” kata Sri.
Seperti diketahui, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca seperti yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Awalnya, Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Baca juga: Animo Tinggi Transisi Energi
Target itu kemudian direvisi menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Indonesia juga mempercepat target nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Sri mengatakan, semua negara maju berkepentingan mendorong Indonesia untuk melakukan pengurangan emisi karbon. “Sebagai produsen batubara terbesar di dunia, mustahil untuk menjalankan komitmen dekarbonisasi secara global tanpa partisipasi Indonesia,” katanya.
Net Zero
Sebelumnya, dalam acara Side Event B20 Summit, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai penyelenggara forum B20 mengadakan ajang Net Zero Summit.
Kadin meluncurkan inisiatif program Net Zero Hub untuk mendampingi sektor industri melakukan dekarbonisasi berdasarkan standar Science Based Targets Initiative (SBTi) yang berlaku secara internasional. Program itu digagas Kadin bersama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Kadin Net Zero Hub akan menjadi "wadah" bagi korporasi dan pihak lainnya yang memilih untuk melakukan dekarbonisasi industri lebih cepat dari seharusnya.
Sampai saat ini, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, terdapat lebih dari 50 perusahaan yang sudah mendaftar sebagai bagian dari Net Zero Hub. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah ke depan. “Animo yang tinggi terhadap inisiatif ini menunjukkan kalau sektor industri mulai benar-benar serius menyikapi isu perubahan iklim,” kata Arsjad.
Sebelumnya, dalam aca Kadin meluncurkan inisiatif program Net Zero Hub untuk mendampingi sektor industri melakukan dekarbonisasi berdasarkan standar Science Based Targets Initiative (SBTi) yang berlaku secara internasional. Program itu digagas Kadin bersama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).
Baca juga: Industri Memainkan Peranan Penting dalam Transisi Energi
Sampai saat ini, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, terdapat lebih dari 50 perusahaan yang sudah mendaftar sebagai bagian dari Net Zero Hub. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah ke depan. “Animo yang tinggi terhadap inisiatif ini menunjukkan kalau sektor industri mulai benar-benar serius menyikapi isu perubahan iklim,” kata Arsjad
Dukungan
Meskipun diyakini bukan hal yang mudah, sejumlah kalangan industri mendukungnya. Target dekarbonisasi atau nihil emisi karbon pada 2050 dinilai tidak mustahil dicapai asal dilakukan secara sinergis di seluruh rantai pasok dengan aksi nyata yang terukur.
Komitmen untuk mendukung target dekarbonisasi tersebut setidaknya disampaikan oleh sejumlah industri multinasional dalam diskusi panel “Indonesia Net Zero Summit 2022: Industrial Decarbonization at All Cost''. Dukungan oleh kalangan industri itu antara lain disampaikan oleh Nestle Indonesia, PT Hindo (H&M Indonesia), dan PT BASF Indonesia.
Business Executive Officer Beverages Business Unit PT Nestle Indonesia, Prawitya Soemadijo mengatakan, Nestle pada 2025 ditargetkan dapat mengurangi sepertiga penggunaan plastik murni serta memastikan seluruh kemasan produk merupakan hasil daur ulang.
“Ini komitmen kami sebagai bagian dari perubahan iklim dan mengurangi plastik. Sebagian besar emisi gas rumah kaca kami berasal dari ruang lingkup ketiga. Itu artinya berasal dari aktivitas dalam rantai pasok sehingga kolaborasi dengan semua pemasok sangat penting,” katanya.
Dalam mengukur emisi karbon di industri terdapat tiga ruang lingkup pembagian. Lingkup pertama yakni emisi dari produksi di dalam pabrik, lingkup kedua dari listrik yang digunakan, serta lingkup ketiga pada produksi di luar pabrik yang meliputi seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir.
Prawitya menyampaikan, aksi nyata serta penetapan target secara bertahap telah ditetapkan untuk memastikan dekarbonisasi bisa dicapai. Intervensi yang spesifik pun telah ditentukan pada setiap tahap yang akan dicapai. Pendekatan pada seluruh rantai pasok juga dilakukan untuk menentukan jejak karbon yang dihasilkan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Direktur BASF Indonesia Agus Ciputra. Emisi karbon yang dihasilkan saat ini paling banyak berada pada ruang lingkup ketiga. Sebagai industri yang berada di hulu, keberhasilannya untuk mengurangi emisi karbon akan memengaruhi seluruh rantai pasok.
“Kami mulai mengurangi emisi karbon dengan transparansi. Jadi kami sudah memiliki beberapa target dan kami buktikan pencapaiannya. Dengan begitu, pelaku lain di rantai pasok bisa mengikuti,” ucap dia.
Meski begitu, Agus mengatakan, standarisasi, evaluasi, dan pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan upaya yang dijalankan. Upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan diharapkan tetap mendukung keberlanjutan dari hasil produksi.
“Ini bukan pertarungan tunggal. Ini membutuhkan kombinasi dan kolaborasi dengan semua industri yang saling terhubung,” katanya.
Tantangan
Program Stakeholder Engagement and Public Affair Lead H&M Group Production Office Indonesia, Anya Saphira menuturkan, komitmen industri untuk mengurangi emisi karbon masih menghadapi sejumlah tantangan. Itu terutama terkait dengan penggunaan energi yang kini masih berbasis bahan bakar fosil untuk kelistrikan.
Menurut dia, pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lain perlu segera memberikan solusi atas kondisi tersebut. Biomassa memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan di Indonesia, termasuk untuk bahan baku. “Kami bisa memanfaatkannya tetapi perlu peraturan yang mendukung untuk memastikan pemanfaatan bahan baku alternatif yang berkelanjutan,” ujarnya.
Prawitya menambahkan, tantangan yang juga dihadapi dalam pengelolaan plastik yakni pada tata kelola pengumpulan. Infrastruktur tata kelola pengumpulan plastik di Indonesia masih kurang baik. Tata kelola tersebut tidak akan bisa optimal apabila tidak dilakukan oleh semua pihak yang terkait.