Soal Dekarbonisasi, Luhut: Indonesia Tidak Bisa Didikte

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (tengah) bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kanan), dan Ketua Kamar Dagang dan Indsutri Arsjad Rasjid menyaksikan penandatanganan kerjasama bisnis berbagai perusahaan di sela-sela pembukaan Indonesia Net Zero Summit 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11/2022).

Read in English: Luhut, on Decarbonization: Indonesia Will Not Take Orders

NUSA DUA, KOMPAS – Upaya Indonesia menegosiasikan skema pengurangan emisi karbon tanpa harus mencederai pertumbuhan ekonomi mulai membuahkan hasil. Transisi energi dan dekarbonisasi di negara berkembang seperti Indonesia akan dilakukan secara bertahap, dengan biaya dan teknologi yang terjangkau, serta pada waktu yang tepat.

Saat memberi sambutan di acara pembukaan Side Event B20 Summit di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (11/11/2022), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan pengalamannya bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) tentang kerja sama pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi emisi karbon.

Baca juga: Kadin: Dekarbonisasi Industri Tak Bisa Lagi Ditawar-tawar

Luhut mengatakan, selama ini, negara maju menuntut Indonesia serta negara berkembang lainnya untuk melakukan dekarbonisasi dan transisi energi dengan laju yang sama dengan negara maju. Padahal, menurut dia, kondisinya tidak bisa disamakan.

Sebanyak 80 persen emisi karbon global disumbangkan oleh negara-negara G20. Namun, emisi karbon yang dihasilkan Indonesia hanya 2,3 ton per kapita, masih di bawah batas baseline emisi karbon 4,5 ton per kapita. Posisi itu juga masih jauh di bawah emisi karbon yang dihasilkan AS yaitu 14,7 ton per kapita.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mmberi pemaparan kondisi ekonomi Indonesia saat pembukaan Indonesia Net Zero Summit 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11/2022).

Saat bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Luhut menyampaikan bahwa tidak adil jika AS meminta Indonesia untuk sama-sama menurunkan emisi karbon di level yang sama dengan AS, ketika emisi karbon yang dihasilkan jauh berbeda.

“Saya mengusulkan, bagaimana kalau kamu turunkan (emisi karbon), saya naikkan, baru setelah ada di level yang sama, kita turunkan bareng-bareng. Itu baru adil. Dia (Yellen) akhirnya bilang ke saya, itu masuk akal,” tutur Luhut.

Baca juga: Komunitas Bisnis Global Serukan Perdamaian Dunia

Percakapan itu akhirnya menghasilkan kesepakatan membentuk gugus tugas bersama (task force) untuk menegosiasikan lebih lanjut kerja sama antarpemerintah Indonesia dan AS untuk mengembangkan EBT dan mendorong dekarbonisasi di Indonesia.

“Saya kirim tiga anak muda dari kantor saya untuk bernegosiasi dengan mereka (AS). Mereka berdebat sekitar 8 bulan, sampai akhirnya dua hari lalu mereka berhasil sepakat dan menghasilkan keputusan,” kata Luhut.

Hasil dari kesepakatan kerja sama itu rencananya akan diumumkan di momentum KTT G20, 15-16 November 2022. Presiden Joko Widodo telah direncanakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden.

Berangkat dari pengalaman negosiasi yang cukup alot itu, Luhut mengatakan, Indonesia tidak bisa didikte dan disetir oleh negara maju dalam hal melakukan transisi energi. “Indonesia hari ini berbeda dengan Indonesia delapan tahun yang lalu. Kita sekarang bisa bernegosiasi dengan siapa saja, tidak ada yang bisa mendikte kita,” katanya.

Syarat

Ada empat syarat yang diajukan Indonesia saat bernegosiasi dengan AS. Pertama, kebijakan tentang perubahan iklim jangan sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang kencang. Kedua, harus ada dukungan berupa teknologi yang berbiaya rendah dan terjangkau. Ketiga, transisi energi harus dilakukan di saat yang tepat.

Keempat, pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk melakukan transisi energi harus berasal dari negara dengan rating kredit yang baik.

Baca juga: Segerakan Dekarbonisasi di Sektor Industri

“Pertumbuhan ekonomi kita sedang baik, itu sangat penting. Kedua, teknologinya harus affordable. Ketiga, harus timely. Keempat, pinjaman apapun yang kita dapat nanti harus berasal dari negara triple rating,” ujar Luhut.

Hambatan

Menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan, ada tiga kendala yang perlu diatasi untuk melakukan dekarbonisasi secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Pertama, menetapkan cara mengukur emisi karbon yang telah dihasilkan dan strategi untuk menguranginya. Kedua, mendorong motivasi yang sama kuat di semua daerah untuk melakukan transisi energi. Ketiga, menggencarkan edukasi seputar dekarbonisasi dan nol emisi karbon.

FAKHRI FADLURROHMAN

Panel surya untuk pengisi daya di atap salah satu stasiun listrik bertenaga surya di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022). PT MRT Jakarta membangun tiga stasiun listrik bertenaga surya di kawasan TOD Dukuh Atas. Penggunaan tenaga surya untuk daya listrik sebagai bentuk dukungan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Stasiun bertenaga surya ini bisa digunakan untuk mengisi daya listrik rendah, seperti gawai, laptop, dan tablet.

Ia mengatakan, daerah yang sangat bergantung pada energi fosil bisa dipastikan motivasinya lebih rendah dari yang tidak terlalu bergantung pada energi fosil. Sebab, transisi energi bisa berujung pada hilangnya sumber pemasukan daerah.

“Oleh karena itu, kita harus hati-hati sekali mengeluarkan kebijakan yang progresif, karena bisa-bisa itu jadi represif dan tidak adil. Harus kita akui, ada daerah dan masyarakat miskin yang masih sangat bergantung pada energi fosil,” kata Indra.

Ia juga menyoroti isu mengenai literasi energi. Pasalnya, isu mengenai perubahan iklim dan pentingnya dekarbonisasi saat ini masih terlalu “melangit”, kurang “membumi”. “Literasi harus ditingkatkan agar kepatuhan (compliance) meningkat. Kalau orang sudah paham dan itu sudah terpenuhi, upaya menuju pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, pada acara Side Event B20 Summit, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai penyelenggara forum B20 mengadakan ajang Net Zero Summit.

Kadin meluncurkan inisiatif program Net Zero Hub untuk mendampingi sektor industri melakukan dekarbonisasi berdasarkan standar Science Based Targets Initiative (SBTi) yang berlaku secara internasional. Program itu digagas Kadin bersama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Sampai saat ini, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, terdapat lebih dari 50 perusahaan yang sudah mendaftar sebagai bagian dari Net Zero Hub. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah ke depan. “Animo yang tinggi terhadap inisiatif ini menunjukkan kalau sektor industri mulai benar-benar serius menyikapi isu perubahan iklim,” kata Arsjad.