ASEAN saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Rivalitas kekuatan besar di luar ASEAN semakin tajam. Sementara, ASEAN juga perlu mendorong penyelesaian krisis di Myanmar.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — ASEAN saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Rivalitas kekuatan besar di luar ASEAN semakin tajam. Sementara itu, di dalam kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga perlu mendorong penyelesaian krisis Myanmar. Untuk itu, kesatuan dan sentralitas ASEAN perlu dijaga sebaik mungkin.
Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Sidang Pleno KTT Ke-40 ASEAN di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022). ”Semua tantangan ini hanya dapat dihadapi apabila ASEAN bersatu dan kuat, Pertanyaannya, apakah kita masing-masing sudah berupaya maksimal mungkin untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN? Saya tidak ingin kesatuan dan sentralitas ASEAN hanya jadi mantra kosong,” tuturnya.
Para pemimpin ASEAN perlu memaknai kesatuan dan sentralitas ASEAN tersebut secara konkret. Dengan demikian, kredibilitas dan relevansi ASEAN terjaga.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong supaya Piagam ASEAN dijalankan seutuhnya. Piagam ASEAN harus menjadi pegangan untuk bergerak maju. Karenanya, Piagam ASEAN harus diterapkan dalam satu keutuhan dan tidak tebang pilih. ”Piagam ASEAN harus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam situasi darurat, termasuk situasi di Myanmar. Jika ASEAN gagal ambil langkah, maka kredibilitas ASEAN dipertaruhkan,” tambahnya.
Kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN juga perlu diperkuat. Ini penting karena dalam 20 tahun ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Karena itu, institusi dan kapasitas ASEAN perlu dibenahi supaya lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing serta mampu menghadapi berbagai dinamika. Gugus Tugas Tingkat Tinggi (HLTF) diharapkan mampu menyampaikan rekomendasi mengenai visi ASEAN 2045 dan penguatan institusi ASEAN.
Peran ASEAN juga perlu diperkuat untuk mewujudkan kawasan yang tangguh. Hal ini akan dinilai dari cara ASEAN membangun ketahanan pangan dan energi, kemandirian kesehatan, hingga stabilitas keuangan kawasan. Untuk itu, kerja sama di bidang-bidang tersebut harus jelas dan terus diperkuat.
Presiden Jokowi pun mengajak pemimpin ASEAN untuk membuktikan kepada rakyat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN betul-betul hadir dan relevan.
Presiden Jokowi mengajak pemimpin ASEAN untuk membuktikan kepada rakyat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN betul-betul hadir dan relevan. ”Tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan dan tetap menjadi pusat pertumbuhan kawasan dan dunia. ASEAN matters, epicentrum of growth,” tambah Presiden yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Di hari yang sama, Presiden Jokowi juga menghadiri sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-41 ASEAN yang secara khusus membahas implementasi lima poin konsensus (5PC) di Myanmar. Penerapan 5PC ini, menurut Presiden Jokowi, harus tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Presiden Jokowi juga mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Asistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk terus mengupayakan akses agar penilaian kebutuhan komprehensif segera diselesaikan. Presiden menilai bantuan kemanusiaan untuk mendukung masyarakat bertahan hidup menjadi lebih penting artinya saat ini.
Keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dan KTT. Interaksi ASEAN dengan semua pemangku kepentingan Myanmar juga harus segera dilakukan. ”Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC,” tutur Presiden.
Untuk menghormati prinsip non-interference, maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional. ”Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” tambahnya.
Di sela-sela kegiatan KTT, Presiden juga menyampaikan kekecewaannya terhadap situasi yang memburuk di Myanmar dan tidak adanya kemajuan dari 5PC oleh junta militer Myanmar. “Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya,” tutur Presiden Jokowi kepada wartawan.
Situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN sehingga Indonesia mendorong tidak diperbolehkannya political representation Myanmar dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Indonesia juga mendorong ASEAN untuk segera berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar dan melakukan dialog.
Indonesia mendorong tidak diperbolehkannya political representation Myanmar dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri.
Secara terpisah, pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menilai, ada dua agenda terpenting yang perlu menjadi prioritas ASEAN di 2023. Pertama, menyelesaikan krisis di Myanmar karena Myanmar menyandera mekanisme konsensus di ASEAN. Kedua, membawa ASEAN menghadapi masa yang sangat menantang di 2023 dengan resesi di sejumlah negara dan inflasi.
Untuk agenda pertama, ASEAN perlu memiliki keberanian untuk mengambil terobosan. Negara-negara anggota ASEAN sendiri memiliki kekompakan terutama dalam menjaga integritas teritorialnya. Dengan demikian, tak satu pun negara anggota ASEAN yang mau diintervensi pihak asing.
”Kekompakan ini perlu menjadi landasan untuk membuat terobosan. Sebab, negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan lain-lain akan menarik-narik supaya ASEAN berpihak. ASEAN harus punya alternatif secara ide dan filosofi,” tutur Dinna.
Di sisi lain, Indonesia dan negara-negara ASEAN lain perlu memberanikan diri untuk mengumpulkan semua pihak yang memiliki massa di Myanmar, termasuk perwakilan kelompok-kelompok etnis. Dengan mengajak semua pemangku kepentingan berdialog, diharapkan jalan menuju penyelesaian krisis bisa dicapai.
Selain itu, special envoy dari ASEAN semestinya tidak hanya dari satu negara. Bisa saja dibuat tim kecil dari tiga negara ASEAN untuk menangani masalah Myanmar.
ASEAN pun perlu berjuang mempertahankan diri di tengah arus yang sangat keras akibat kondisi geopolitik yang tidak stabil. Dengan demikian, visi ASEAN 2025 bisa tercapai.