Indonesia Kembali Ingatkan Junta Myanmar agar Kooperatif
Meski kecewa dengan sikap junta, ASEAN masih akan memberikan kesempatan pada junta militer Myanmar untuk melaksanakan lima poin konsensus. ASEAN tidak ingin kehilangan Myanmar.
PHNOM PENH, KAMIS — Penolakan junta militer Myanmar melaksanakan isi lima poin konsensus mengecewakan negara-negara anggota ASEAN. Namun, ASEAN sepertinya masih akan memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk melaksanakan kesepakatan itu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang tiba di Pnom Penh, Kamboja, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-40 dan ke-41, dalam keterangannya, Kamis (10/11/2022), mengatakan, ASEAN sudah melakukan sejumlah tindakan ekstra untuk membantu Myanmar keluar dari kemelut. Sejauh ini, tidak ada hasil konkret. Padahal, lima poin konsensus (5PC) telah disusun sejak April 2021 untuk membantu Myanmar keluar dari krisis pascakudeta militer.
”Hasil upaya ini hanya bisa terlihat hasilnya apabila mililter Myanmar yang menindaklanjuti 5PC. Bola sepenuhnya di tangan militer Myanmar,” kata Retno. Dia menambahkan, it takes two to tango, untuk menjelaskan sesuatu hal berjalan apabila para pihak mau bekerja bersama.
Baca juga : Indonesia Serukan Agar ASEAN Buka Komunikasi ke Oposisi Myanmar
Retno menyatakan, meski kecewa dengan sikap junta pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing, ASEAN tetap berkomitmen kuat untuk membantu rakyat Myanmar melalui bantuan kemanusiaan. ASEAN tidak akan meninggalkan rakyat Myanmar, tetapi Retno mengingatkan, situasi di Myanmar tidak boleh menjadi penghalang kemajuan ASEAN.
KTT ASEAN dilaksanakan mulai Jumat (11/11) ini hingga 13 November. Presiden Joko Widodo tiba di Phnom Penh pada Kamis dan bertemu Raja Kamboja Norodom Sihamoni. Presiden juga dijadwalkan bertemu secara bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan Presiden Asian Development Bank Masatsugu Asakawa.
Isu Myanmar menjadi salah satu bahasan penting dalam KTT ASEAN kali ini. Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta, 27 Oktober, sejumlah negara anggota ASEAN menyatakan kecewa terhadap sikap junta yang menolak melaksanakan 5PC. Malaysia sudah sejak lama menyatakan kekecewaan terhada junta. Indonesia baru pada pertemuan itu menyatakan kekecewaan. Indonesia kemudian mendorong ASEAN untuk membuka jalur komunikasi resmi dengan oposisi Myanmar menyusul sikap Malaysia yang sudah dinyatakan jauh hari.
Kekecewaan itu didorong sikap junta yang tidak mau melaksanakan isi konsensus yang mencakup menghentian kekerasan, memulai dialog, mengizinkan utusan khusus ASEAN memfasilitasi mediasi, hingga mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Baca juga: Junta Myanmar Tutup Akses ASEAN ke Oposisi
Retno menjelaskan, sebelum para pemimpin ASEAN bertemu, para menlu akan kembali bertemu untuk menggodok rekomendasi yang akan dibahas para kepala negara pada Jumat. Sejauh ini, sejumlah negara anggota ASEAN sepakat menyerukan kembali tindakan konkret, praktis, dan terikat waktu untuk mendukung implementasi 5PC. ”Diharapkan para pemimpin ASEAN bisa mengambil sikap dan langkah, terutama dalam merespons situasi di Myanmar karena tidak ada komitmen dari junta,” katanya.
Bocoran rekomendasi
Sebuah bocoran rekomendasi yang akan dikeluarkan KTT ini muncul di dunia maya. Bocoran rekomendasi yang akan disepakati oleh para pemimpin ASEAN pertama kali muncul pada situs Fortify Rights, sebuah lembaga Advokasi hak asasi manusia.
Bocoran rekomendasi itu terdiri dari 11 poin, yang tidak jauh berbeda dengan isi 5PC. Beberapa isi rekomendasi itu, antara lain, ASEAN akan berupaya untuk menemukan titik temu antara 5PC dan Road Map atau peta jalan yang disusun oleh junta militer tanpa mengorbankan posisi ASEAN.
Peta jalan yang dibuat junta berupa pembentukan kembali komisi pemilihan umum, operasi untuk memulihkan situasi, perjanjian gencatan senjata nasional, serta pelaksanaan pemilu dengan syarat kondisi politik dan keamanan yang telah stabil. Junta dalam peta jalan itu menyebut bersedia menyerahkan kendali negara kepada pemenang pemilihan umum sesuai dengan standar demokrasi.
Baca juga : ASEAN Gagap Hadapi Junta Militer Myanmar
Rekomendasi lainnya adalah ASEAN sadar organisasi ini akan lebih aman dan kuat sepanjang Myanmar tetap menjadi bagian dari keluarga besar negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ”Kegagalan untuk menyelesaikan krisis politik akan menciptakan celah bagi campur tangan aktor eksternal,” sebut rekomendasi itu.
Perluas jangkauan
Ukraina memperluas penggalangan dukungan ke Asia Tenggara. Ukraina menjadi negara ke-50 yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meneken traktat itu di Phnom Penh, Kamis. Mitra Kuleba di ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi menyaksikan penandatangan itu.
Kuleba hadir di Phnom Pehn untuk mengikuti rangkaian KTT ASEAN. Sebelum menghadiri KTT, ia diterima Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ia juga bertemu sejumlah koleganya di sana. Ia menemui Lim Jock Hoi dan membahas kerja sama perdagangan, pangan, dan transportasi digital antara Ukraina dan anggota ASEAN.
Baca juga: Malaysia Dorong ASEAN agar Bersikap Lebih Keras pada Junta Myanmar
Kuleba mengajak ASEAN mendesak Rusia memperpanjang masa berlaku koridor ekspor pangan Laut Hitam. Koridor itu disebut faktor penting dalam keamanan pangan global.
Sementara Hun Sen menyatakan, ASEAN siap meningkatkan kerja sama dengan Ukraina. Phnom Penh akan aktif mendorong agar Kyiv bisa menjadi mitra ASEAN.
Beberapa hari terakhir, Hun Sen aktif menghubungi Ukraina. Pada 1 November 2022, ia menelepon Presiden Ukraina Volodymy Zelenskyy. Selepas telepon itu tersiar kabar Zelenskyy akan menyampaikan pidato secara virtual dalam KTT ASEAN di Kamboja.
Sayangnya, sebagaimana dilaporkan Khmer Times, Kedutaan Besar Ukraina di Hanoi mengumumkan pidato itu dibatalkan. Kedubes Ukraina menyebut tidak ada kesepakatan di antara anggota ASEAN soal pidato itu. Padahal, keputusan ASEAN harus disepakati bersama oleh anggotanya.
Penasihat Khusus PM Kamboja Kao Kim Hourn menegaskan, kehadiran Kuleba bukan bentuk keberpihakan ASEAN pada Ukraina. Kehadiran Kuleba justru bukti ASEAN di masa keketuaan Kamboja berusaha menjangkau semua pihak dalam perang Rusia-Ukraina. ”ASEAN berusaha menjadi pendorong perdamaian,” kata dia. Ia menyebut, Menlu Rusia Sergey Lavrov juga hadir di Kamboja. Bedanya, Lavrov akan mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT Asia Timur, forum yang dipimpin ASEAN dan beranggotakan sejumlah negara mitra ASEAN. Sementara Kuleba, karena Ukraina bukan anggota forum itu, tidak hadir. (AFP/REUTERS)