KTT G20 memang akan berjalan. Akan tetapi, banyak yang pesimistis deklarasi bisa terbit. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia justru optimistis.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Kompas di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Wawancara terkait pelaksanaan puncak acara G20 yang akan berlangsung minggu depan.
JAKARTA, KOMPAS – Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan dihelat kurang dari seminggu lagi. Isu terpanas masih berkisar pada ketegangan geopolitik, terutama antara Barat dan Rusia—anggota G20. Meskipun demikian, Indonesia sebagai tuan rumah tetap optimistis forum multilateral itu akan menghasilkan capaian positif bagi kesejahteraan global.
Bahkan, secara teknis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, akan lahir deklarasi para pemimpin G20 di Bali. Dalam wawancara khusus dengan Kompas pada Selasa (8/11/2022), di Jakarta, Airlangga mengatakan, saat ini para pihak telah masuk pada fase pembahasan redaksional, yaitu penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata. Hal-hal substantif mengenai komitmen konkret yang diperoleh dari berbagai pertemuan jalur sherpa dan jalur keuangan (financial track) ataupun di kelompok-kelompok kerja yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat sudah disepakati.
”Sudah ada naskah deklarasi para pemimpin negara yang terdiri atas 37 paragraf. Jalur keuangan mendapat jatah lima paragraf dan sisanya dirumuskan oleh jalur sherpa,” kata Airlangga.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) saat wawancara khusus dengan Kompas di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Wawancara terkait pelaksanaan puncak acara G20 yang akan berlangsung minggu depan.
Menurut Airlangga, dalam proses negosiasi itu, Indonesia menekankan agar redaksional deklarasi bersifat inklusif. Situasi geopolitik yang tegang hendaknya tak mendominasi semangat deklarasi.
Oleh karena itu, Indonesia mendorong pemakaian bahasa yang lebih moderat. Misalnya, menghindari kesan mengecam pihak-pihak tertentu dan lebih menekankan kepada pertanggungjawaban.
”Moderasi ini penting supaya G20 tak ditarik-tarik oleh kubu-kubu geopolitik. Deklarasi harus menunjukkan kenetralan Indo-Pasifik dan memastikan berpihak kepada negara berkembang,” ujar Airlangga. Apalagi, ada perwakilan dari negara-negara kepulauan kecil dan Uni Afrika sehingga kepentingan mereka juga harus tercakup.
”Oleh karena itu, deklarasi ini penting karena wujud janji semua anggota untuk melaksanakan poin-poin pembahasan di forum. Paragraf pertama berupa pembukaan. Setelah itu, paragraf kedua dan seterusnya langsung menjabarkan berbagai hasil konkret yang disepakati,” tutur Airlangga.
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Sopir bus bersiap menjalankan bus bertenaga listrik di terminal Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (9/11/2022). Pemerintah menyiapkan 30 unit bus listrik berukuran sedang dan satu bus listrik berukuran besar sebagai sarana transportasi komuter KTT G20.
Salah satu hasil konkret adalah pembentukan dana perantara keuangan (financial intermediary fund/FIF) sebesar 1,4 miliar dollar Amerika Serikat. Dana ini merupakan solusi penanganan pandemi Covid-19 sekaligus membangun sistem mitigasi berbagai kemungkinan pandemi dan wabah baru. FIF memperoleh anggaran dari sumbangan para anggota, negara-negara berkembang di luar G20, serta beberapa filantropis.
Telah disepakati bahwa pengelolanya adalah Menteri Keuangan Indonesia 2013-2014 Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Rwanda Daniel Ngamije. Di samping itu, ada dana cadangan sebesar 72 miliar dollar AS melalui Dana Moneter Internasional (IMF). Uang ini disimpan dan baru dikeluarkan jika terjadi krisis keuangan akibat persoalan kesehatan global.
Tidak sia-sia
Pencapaian itu, menurut Airlangga, menjadi bukti nyata proses yang telah dilalui selama ini tidak sia-sia. Di sisi lain, ada dukungan dari para pemangku kepentingan di G20.
”Salah satu alasan Indonesia optimistis soal deklarasi ini ialah G7 memberi sinyal, mereka menganggap terbitnya deklarasi ini penting,” kata Airlangga.
Optimisme yang tumbuh tersebut, menurut Airlangga, menepis keraguan yang dalam beberapa waktu terakhir muncul, yaitu KTT G20 tidak akan menghasilkan komunike bersama. Berbagai pihak menakar, hasil paling memungkinkan ialah menerbitkan Ringkasan Pimpinan Sidang (Chair’s Summary) yang berisi berbagai pendapat, termasuk pro dan kontra, di dalam forum. Baik deklarasi maupun ringkasan sama-sama harus menekankan kepada penerapan hasil konkret.
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Pesawat Boeing C-17 Globemaster III milik Angkatan Udara Amerika Serikat diparkir di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Rabu (9/11/2022). Pesawat itu digunakan untuk mengangkut berbagai logistik delegasi Amerika Serikat untuk acara KTT G20 mendatang.
Terkait kekhawatiran itu, Airlangga menjelaskan, G20 adalah forum ekonomi tertinggi dunia dan memiliki gaung keras. Lembaga ini sejak tahun 1999 dan saat dimulainya pertemuan para kepala negara pada tahun 2008 memang cenderung didikte negara-negara maju. G20 mencakup pula tujuh negara terkaya di dunia (G7).
Presidensi Indonesia periode 1 Desember 2021-30 November 2022 merupakan kepemimpinan pertama negara Asia sekaligus negara berkembang. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berjanji bahwa G20 kali ini tak hanya mewakili negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara miskin agar suara mereka didengar.
Kepemimpinan Indonesia mengawali langkah negara berkembang lain, yaitu India, yang mengambil alih estafet presidensi untuk tahun 2023. Selanjutnya pada 2024 Brasil akan mengampu presidensi G20. Kemungkinan terbesar presidensi tahun 2025 akan dipegang oleh Afrika Selatan.
Saat ini, dalam presidensi Indonesia, semua pembahasan di forum G20 menekankan berbagai alternatif solusi untuk membangun arsitektur kesehatan global, sistem perekonomian daring, dan menjaga kestabilan geopolitik dengan memastikan ramah pada negara berkembang dan hasilnya bisa diterapkan.
KOMPAS
-
Sebagai catatan, jalur sherpa diampu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jalur ini membahas isu ketenagakerjaan, perekonomian daring, antikorupsi, pendidikan, lingkungan hidup, pariwisata, dan industri. Jalur sherpa sudah melaksanakan empat pertemuan dengan perwakilan seluruh anggota ataupun lembaga-lembaga multilateral.
Adapun jalur keuangan di antaranya menggalang kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Mereka telah melaksanakan delapan pertemuan.
