Enam Pesawat Pengebom AS akan Siaga di Selatan Indonesia

Aksi-reaksi dari Amerika Serikat dan China dalam kompetisinya yang makin eskalatif belum tentu berujung pada konflik terbuka pada waktu waktu dekat. Namun ASEAN tidak boleh berpangku tangan.

USAF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Pada gambar tanpa keterangan tanggal ini, pesawat Amerika Serikat B-52 Stratofortress menjatuhkan bom. Pada 7 Oktober 2021, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara dan rudal terhadap basis-basis komando, bandara, dan camp pelatihan di seantero Afghanistan menggunakan 50 rudal penjelajah dan puluhan pesawat perang.

JAKARTA, KOMPAS – Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan China di Asia Pasifik tidak pernah surut. Bahkan, belakangan, frekuensinya semakin rapat dan cenderung eskalatif.

Situasi mutakhir ini dipicu kabar bahwa Amerika Serikat (AS) berencana mengirim enam pesawat pengebom B-52 ke salah satu pangkalan militernya di Australia. Dilansir dari media Australia, ABC, B-52 mampu mengangkut bom berhulu ledak nuklir.

Investigasi oleh Four Corners, jurnalisme investigatif Australia atau program televisi dokumenter Australian Broadcasting Corp (ABC), mengungkapkan, Washington telah menyusun rencana membangun fasilitas khusus untuk pesawat raksasa di Pangkalan Udara Tindal, Australia Utara. Tindal terletak sekitar 300 kilometer di selatan Darwin. Wilayah perairannya berbatasan dengan Laut Arafura dan Laut Timor.

Baca juga: AS Siap Tempatkan Pengebom B-52 di Australia untuk Topang Taiwan

Mengutip dokumen resmi AS, ABC menyebutkan, Washington telah menyusun rencana menggunakan fasilitas operasi skuadron itu selama musim kemarau, membangun pusat pemeliharaan, dan area parkir enam unit B-52.

Perluasan Pangkalan Udara Tindal diperkirakan berbiaya hingga 100 juta dollar AS. Angkatan Udara AS mengatakan, area parkir akan selesai pada akhir 2026.

Pada April lalu, Departemen Pertahanan AS menganggarkan 22,5 juta dollar AS untuk operasi skuadron dan fasilitas pemeliharaan di Tindal. ”Fasilitas (operasi skuadron) diperlukan untuk mendukung operasi strategis dan menjalankan beberapa latihan selama 15 hari saat musim kemarau di Northern Territory untuk penempatan skuadron B-52,” sebut dokumen AS.

AFP/SAUL LOEB

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kanan) dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggelar pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Quad di Kantei, Tokyo, Jepang, 24 Mei 2022. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese belum memberikan tanggapan langsung saat ditanya wartawan pada konferensi pers di Canberra, kemarin. ”Kami terlibat dengan teman-teman kami di sekutu AS dari waktu ke waktu. Ada beberapa kunjungan ke Australia, termasuk ke Darwin yang menempatkan Marinir AS secara bergantian di sana,” katanya.

Sementara saat ditanya rencana AS mengerahkan pesawat pengebom ke Australia, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan, kerja sama pertahanan dan keamanan di antara negara-negara tidak boleh menempatkan pihak ketiga sebagai target atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Perilaku AS belakangan telah meningkatkan ketegangan kawasan, merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, serta bisa memicu perlombaan senjata di kawasan.

”China mendesak pihak-pihak terkait untuk meninggalkan mentalitas menang-kalah dan Perang Dingin yang sudah kedaluwarsa, serta cara berpikir geopolitik yang picik. China sekaligus mendesak untuk melakukan sesuatu yang kondusif untuk perdamaian dan stabilitas kawasan serta mengembangkan rasa saling percaya di antara negara-negara,” kata Zhao kepada wartawan pada pertemuan reguler di Beijing.

Kirim sinyal

Becca Wasser dari Center for New American Security mengatakan, penempatan B-52 adalah peringatan bagi China yang berencana menyatukan kembali Taiwan. ”Memiliki pesawat pengebom, yang dapat menjangkau dan berpotensi menyerang daratan China, sangat penting dalam mengirimkan sinyal ke China bahwa tindakannya atas Taiwan juga dapat berkembang lebih jauh,” katanya.

Peneliti senior di Institut Nautilus dan aktivis antinuklir, Richard Tanter, mengatakan, dengan kesediaan Australia menjadi pangkalan operasi pesawat pengebom B-52 di tengah konflik AS dan China menunjukkan kesediaan Australia bersekutu dengan AS. ”Ini tanda bagi orang China bahwa kami (Australia) bersedia menjadi ujung tombak,” katanya.

Tanter melihat pengerahan pesawat pengebom direncanakan lebih signifikan daripada rotasi Marinir AS ke Darwin setiap tahun. ”Sangat sulit untuk memikirkan komitmen yang lebih terbuka yang dapat kami buat. Ini sinyal yang lebih terbuka kepada China bahwa kami akan mengikuti rencana AS untuk perang dengan China,” katanya.

AP PHOTO/US AIR FORCE/SENIOR AIRMAN KEIFER BOWES

Foto yang dirilis Angkatan Udara Amerika Serikat pada Minggu (12/5/2019) menunjukkan sebuah pengebom B-52H Stratofortress yang ditugaskan pada Skuadron Bom Ekspedisi ke-20 mendapat pasokan bahan bakar dari KC-135 Stratotanker dari Skuadron Pengisian Bahan Bakar Udara Ekspedisi ke-28 di lokasi yang dirahasiakan di Asia Barat Daya. Gedung Putih memerintahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dan pengebom B-52 ke wilayah Teluk Persia pada 4 Mei 2019.

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Yeremia Lalisang, berpendapat, ketegangan tidak berarti langsung akan berujung pada konflik terbuka. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan China untuk menahan diri agar tidak terjadi peperangan.

Pertama, peralihan kepemimpinan nasional China belum selesai. Kongres Partai Komunis China (PKC) telah mengumumkan nama-nama politikus yang menjadi anggota Politbiro serta Komite Tetap PKC.

Telah dipastikan bahwa Perdana Menteri Li Keqiang akan mengakhiri masa jabatannya pada Maret 2023. Selanjutnya, Kongres Nasional Rakyat akan digelar untuk melantik perdana menteri baru. Beijing akan berusaha menjaga suasana tetap stabil sampai pergantian kepemimpinan tuntas.

Baca juga: Presiden Taiwan: Konfrontasi Bersenjata Bukan Opsi

Kedua, kemampuan militer China, Tentara Pembebasan Rakyat, masih di bawah militer AS. Militer China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kondisinya belum sepenuhnya mampu untuk melawan AS.

Ketiga, perkembangan ekonomi China. Sejauh ini, perkembangan ekonomi negara itu relatif positif. Artinya, China menjadi semakin bergantung pada ekonomi global. Mereka tidak akan membahayakan pertumbuhan ekonomi dengan memantik perang.

“Itu yang bagian China. Pertanyaan serupa juga harus kita kemukakan terhadap AS, Jepang, dan Taiwan. Mampukah mereka menahan diri agar tidak mengakibatkan konflik terbuka?” kata Yeremia.

AFP/TAIWAN

Foto yang dirilis Kantor Kepresidenan Taiwan ini menunjukkan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi (kiri) melambaikan tangan di samping Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Kantor Kepresidenan di Taipei< Taiwan. (Photo by Handout / Taiwan Presidential Office / AFP)

Ia mengingatkan perkembangan situasi politik dan ekonomi dalam negeri AS juga memengaruhi pandangan politik luar negeri mereka. Salah satu contohnya adalah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu.

Kunjungan ini yang membuat persaingan geopolitik AS-China menjadi panas. Padahal, tujuan kedatangan Pelosi ke Taiwan tidak berkaitan langsuing dengan China maupun Taiwan, melainkan untuk meredakan ketegangan politik antara Partai Demokrat dengan partai Republik di AS.

Baca juga: Saran Kissinger pada Biden dan Xi Menjelang KTT G20

Harian nasional China Global Times menanggapi laporan media Jepang, Nikkei. Dikabarkan bahwa Jepang sedang mempersiapkan Pasukan Beladiri untuk memiliki komando gabungan dengan AS. Pemerintah Jepang akan mengamandemen undang-undang mengenai fungsi Pasukan Beladiri Jepang agar bisa lebih asertif. Diperkirakan amandemen selesai pada tahun 2027.

Guna mencegah eskalasi lebih lanjut, Yeremia menekankan, negara-negara berkekuatan menengah di Asia Tenggara harus proaktif. ”Kekuatan negara-negara berkekuatan menengah adalah hedging, yaitu kemampuan mendekati berbagai pihak tanpa harus menjadi perpanjangan tangan mereka,” katanya. (AFP/REUTERS/DNE/CAL)