PKC: China adalah Salah Satu Negara Teraman di Dunia

Partai Komunis China mengklaim China merupakan salah satu negara teraman di dunia. Sejumlah indikator dipaparkan.

AP/NG HAN GUAN

Seorang perempuan menggendong anaknya melintasi pekerja yang sedang memasang dekorasi menjelang Kongres Nasional Ke-20 Partai Komunis China di Beijing, Senin (10/10/2022).

BEIJING, KOMPAS —Partai Komunis China mengklaim China merupakan salah satu negara teraman di dunia. Salah satu indikatornya adalah tingkat pembunuhan rendah. Demikian pula dengan jumlah kasus kejahatan terkait senjata dan bahan peledak. Berdasarkan survei Biro Statistik Nasional China pada 2021, sebanyak 98,6 persen responden merasa aman tinggal di China. Angka ini naik 11 persen dari 2012.

Jumlah kasus kriminal dan kecelakaan keselamatan selama sepuluh tahun terakhir juga menurun. Jumlah tindakan kriminal besar, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan, pada 2021 adalah 64,4 persen lebih rendah dari 2012. Sementara jumlah kejahatan terkait narkoba, perampokan, dan pencurian juga turun. Masing-masing turun 56,8 persen, 96,1 persen dan 62,6 persen.

”Sebanyak 3.799 polisi tewas dan 50.000 terluka saat bertugas dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Wakil Menteri Keamanan Publik China dan Komisaris Administrasi Imigrasi Nasional Xu Ganlu kepada wartawan di sela-sela Kongres Nasional Ke-20 Partai Komunis China (PKC), Rabu (19/10/2022).

Meskipun sudah relatif aman, kata Xu, Pemerintah China akan terus menindak kejahatan terorganisasi dan membasmi geng kriminal lokal. Pemerintah China juga memfokuskan upayanya pada pelanggaran pidana serius yang menjadi perhatian publik. Ini semua dilakukan untuk lebih menjaga keamanan nasional, stabilitas sosial, dan kepentingan rakyat.

KOMPAS/LUKI AULIA

Kongres Nasional Ke-20 Partai Komunis China dibuka di Balai Agung Rakyat, Minggu (16/10/2022). Sebanyak 2.296 delegasi anggota partai dari sejumlah daerah di China turut hadir bersama dengan ratusan wartawan lokal dan asing.

HaKI

Badan peradilan China akan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HaKI) untuk mendukung upaya China mandiri dan kuat dalam bidang sains dan teknologi. Wakil Presiden Mahkamah Agung Rakyat China He Rong mengatakan, akan ada aturan yang melindungi HaKI di sektor-sektor seperti data besar, kecerdasan buatan, dan teknologi genetik. Tindakan peradilan akan ditingkatkan terhadap monopoli dan persaingan tidak sehat.

Selama sepuluh tahun terakhir, China telah membuat kemajuan penting dalam perlindungan yudisial HaKI. Jumlah gugatan HaKI yang ditutup pada tingkat pertama mencapai 2,74 juta kasus sejak 2013 dengan peningkatan tahunan rata-rata 24,5 persen.

Gugatan terkait HaKI mencakup kasus yang melibatkan paten, merek dagang, hak cipta, rahasia bisnis, desain sirkuit terpadu, spesies tanaman baru, indikasi geografis, monopoli, dan persaingan tidak sehat. Hak konsumen dan hak orang yang bekerja pada bidang-bidang baru telah dilindungi dengan lebih baik.

Pengadilan HaKI di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan telah memfasilitasi reformasi negara dalam penyelesaian kasus HaKI. ”Dengan upaya terus-menerus untuk memastikan entitas asing menikmati perlindungan hukum yang sama di China, semakin banyak perusahaan asing yang menyelesaikan sengketa HaKI mereka di pengadilan China,” kata He.

Kemajuan pemerintahan berbasis hukum menjadi salah satu pilar dari empat strategi komprehensif China untuk membangun sosialisme dengan karakteristik China sejak 2012. Dalam pidatonya di pembukaan Kongres Nasional Ke-20 PKC, Minggu (16/10/2022), Presiden China Xi Jinping menyebutkan istilah ”aturan hukum” sebanyak 23 kali. ”Kita harus memastikan rakyat merasakan keadilan dan keadilan harus menang dalam setiap kasus peradilan,” kata Xi.

AFP PHOTO/GREG BAKER

Tentara China yang berpakaian jas lengkap berdiri di gerbang menuju Gedung Balai Agung Rakyat, Beijing, China, sebelum pengenalan anggota baru Komite Tetap Politburo Partai Komunis China, Rabu (25/10).

Aturan

Pada 28 Mei 2020, Kode Sipil diadopsi dan dianggap sebagai ”deklarasi hak-hak rakyat di era baru” dan dijuluki sebagai ”ensiklopedia tentang kehidupan sosial”. Undang-undang itu melindungi hak-hak setiap warga negara China. Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral PKC Yin Bai mengatakan, pada akhir September 2022, China memiliki 293 UU dan 598 peraturan administrasi, dan lebih dari 13.000 peraturan daerah. Selama sepuluh tahun terakhir, 159 peraturan partai sudah diberlakukan atau direvisi.

”Kami juga sudah melakukan transparansi yudisial dengan mengumumkan proses pengadilan dan putusan, prosedur persidangan dan pelaksanaan putusan. Selain itu, juga putusan akhir dan alasan putusan,” kata Yin.

Masyarakat bisa mengakses informasi itu tidak hanya melalui media massa, situs laman resmi, konferensi pers, tetapi juga melalui saluran layanan 12368 dan platform media sosial seperti akun WeChat dan Weibo. China telah mempromosikan reformasi sistem prosedur pidana dengan fokus pada proses pengadilan dan secara ketat mengikuti prinsip-prinsip legalitas, putusan berbasis bukti dan praduga tidak bersalah.

Wakil Jaksa Agung Pertama dan Wakil Sekretaris Kelompok Pimpinan Kejaksaan Agung Tong Jianming mengatakan, tingkat penahanan pra-persidangan untuk kasus kriminal turun menjadi 28,3 persen dalam sembilan bulan pertama 2022 dari 69,7 persen pada 2012. ”Ini menunjukkan kemajuan solid untuk memajukan sistem peradilan,” ujarnya.

Dalam garis besar implementasi penegakan hukum pemerintah (2021-2025) yang dikeluarkan pada Agustus 2021, China menyoroti pentingnya meningkatkan sistem pengawasan terhadap kekuasaan administratif dan menyerukan transparansi yang lebih luas. ”China akan membangun pemerintahan terbuka, tidak memihak, bersih, efisien, dan jujur dengan fungsi yang ditetapkan dengan benar, kekuasaan dan tanggung jawab hukum, serta penegakan hukum yang ketat,” kata Tong.