Biden Hidupkan Kembali Peraturan Anti-Imigran yang Dibuat Trump
Dulu, Joe Biden sebagai calon presiden AS berjanji akan membela hak-hak kaum migran. Sekarang, ia seolah memunggungi mereka. Ia dianggap melanggengkan perlakuan diskriminatif pendahulunya, Donald Trump.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
AP/ELLIOT SPAGAT
Seorang perempuan melayani pemberian makan malam berupa nasi dan kacang-kacangan kepada para migran di pusat penampunagan Templo Embajadores de Jesus, Tijuana, Meksiko, 13 Oktober 2022.
WASHINGTON, SENIN — Presiden Amerika Serikat Joe Biden dituduh mungkir akan janjinya untuk memberi suaka kepada orang-orang yang menyelamatkan diri dari rezim otoriter. Ia membuat terkejut masyarakat AS dengan memberlakukan kembali ”Title 42”, peraturan antiimigran yang dibuat oleh pendahulunya, Donald Trump.
”Sukar dipercaya, presiden dari kubu Demokrat mengulangi kesalahan yang dibuat Trump, bukannya membenahi negara ini agar semakin manusiawi terhadap sesama,” kata Jennifer Nagda, Direktur Kebijakan Publik Pusat Penegakan Hak Imigran Anak Young, Minggu (16/10/2022).
”Title 42” dicanangkan oleh Trump pada tahun 2020 ketika dunia dilanda puncak pandemi Covid-19. Ia berpendapat, kedatangan imigran dari perbatasan AS dengan Meksiko ataupun dengan Kanada sebagai penyebab tingginya kasus penularan Covid-19. Akan tetapi, berbagai pihak menyangsikan keefektifan aturan tersebut. Apalagi, walaupun perbatasan ditutup, penularan Covid-19 di dalam negeri AS tetap tinggi.
Sejumlah lembaga sipil dan hak asasi manusia menggugat ”Title 42”. Gugatan itu diwakili oleh kubu Partai Republik ke pengadilan. Proses sidang masih berjalan. Meskipun demikian, pada 1 April 2022 Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) mengumumkan bahwa kondisi sekarang sudah memungkinkan AS untuk membuka kembali perbatasannya.
Berdasarkan data Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), imigran terbanyak yang masuk AS berasal dari Meksiko. Di peringkat kedua warga negara Venezuela. Mereka melarikan diri dari rezim otoriter presiden sosialis Nicolas Maduro yang telah menjabat sejak tahun 2013. Sejak tahun 2019, kepemimpinan Maduro dipertanyakan karena rakyat yakin ia curang pada pemilihan umum tahun 2018. Akibatnya, banyak penentang Maduro dipersekusi oleh Pemerintah Venezuela.
REUTERS/LUISA GONZALEZ
Keluarga imigran dari Venezuela dibawa ke tempat penampungan milik Pemerintah Kolombia di Bogota, Kolombia, 15 Januari 2019.
Biden dalam kampanye pemilu tahun 2020 melawan Trump mengkritisi perlakuan saingannya itu terhadap migran. Apalagi, Trump membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko agar imigran tidak bisa menyelinap masuk AS. Di bawah ”Title 42”, AS sudah 2,3 juta kali menolak kedatangan imigran.
”Kejam dan tidak sesuai hukum”, demikian Biden menyebut ”Title 42”. Ia menjanjikan perlakuan yang layak dan pengurusan suaka kepada mereka yang dipersekusi di negara asal karena membela demokrasi.
Imigran diminta putar balik
Di internal Pemerintah AS sendiri terjadi perpecahan pandangan soal imigran. Para politikus konservatif, terutama yang berasal dari negara bagian yang berbatasan dengan Meksiko, yaitu Texas, Arizona, dan Florida, menganggap imigran sebagai masalah serius. Bahkan, ada politikus konservatif yang menyamakan kedatangan imigran sebagai invasi.
Ucapan Biden soal perlindungan imigran itu pada akhirnya hanya di bibir. Pada hari Kamis (13/10/2022), DHS mengeluarkan aturan bahwa semua imigran Venezuela yang ingin masuk dari perbatasan harus putar balik. Mereka yang hendak ke AS dengan melewati Meksiko ataupun Panama secara ilegal tidak diperkenankan masuk AS untuk jangka waktu yang belum ditentukan.
AP/CHRISTIAN CHAVEZ
Sebagian tembok perbatasan lama Amerika-Meksiko di Ciudad Juarez, Meksiko, Rabu (13/1/2021).
Meskipun begitu, AS menerima 24.000 warga Venezuela yang masuk AS secara langsung, yaitu melalui penerbangan internasional. Ini serupa dengan penerimaan warga Ukraina yang datang ke AS pada Februari 2022 ketika negara mereka diserang Rusia.
”Ada cara yang sah untuk masuk AS dan melamar suaka. Bukan dengan cara tiba-tiba muncul di perbatasan dan meminta suaka. Pelamar harus mengurus surat-surat terlebih dulu,” kata Sekretaris DHS Alejandro Mayorkas dalam keterangan resmi lembaga tersebut.
Para pembela hak asasi manusia heboh akibat munculnya kebijakan ini. Pemerintahan Biden dianggap melanggengkan perlakuan diskriminatif Trump. ”Setiap orang berhak untuk melamar suaka di AS, terlepas cara mereka datang ke negara ini,” ujar Lee Grant, pengacara untuk Perhimpunan Kebebasan Sipil AS (ACLU).
Masalah imigran memengaruhi kepopuleran Biden. Media konservatif Fox News pada 9-12 Oktober 2022 melakukan jajak pendapat. Hasilnya mengungkapkan, hanya 33 persen responden yang menginginkan Biden maju ke pemilu 2024. Meskipun begitu, secara umum Partai Demokrat masih populer. Sebanyak 54 persen responden mengatakan akan memilih Demokrat asalkan ada calon selain Biden. (AP)
