Dari Dinasti Qing ke Presiden Xi Jinping
Kemerdekaan rakyat China hari ini adalah kebebasan dari kemiskinan, perampokan, kebodohan, dan berbagai penindasan. ”Itulah kemerdekaan di China, bukan kemerdekaan liberal perorangan seperti di Barat,” kata Mahbubani.
Warga berkendara di jalan layang yang dipasangi spanduk tentang Era Baru China menjelang penyelenggaraan Kongres Ke-20 Partai Komunis di Beijing, 14 Oktober 2022.
Setelah 100 tahun penghinaan atau Bainian Guochi (1839-1949) dan dicap sebagai Orang Sakit dari Timur, hari ini Republik Rakyat China bangkit menjadi ekonomi nomor dua di dunia sejak tahun 2017. Meski demikian, pendapatan per kapita China dengan penduduk 1,4 miliar jiwa masih seperempat pendapatan per kapita Amerika Serikat.
China menutup sejarah era kekaisaran dengan Dinasti Qing (1644-1912) yang dikuasai bangsa Manchu. China runtuh dengan segala kesengsaraan dan penghinaan yang dialami, lalu terlibat dalam perang saudara dan Perang Dunia II yang berakhir tahun 1949. Sejak melakukan reformasi politik akhir tahun 1978, perkembangan China maju pesat.
Baca juga: Jelang Kongres Partai Komunis, China Tekan Kasus Covid-19
Berbagai momen memalukan dialami Dinasti Qing pada 1800-an. Salah satunya penjarahan Istana Musim Panas tahun 1860 dalam Perang Opium II. Ketika itu pasukan Inggris dan Perancis menjarah peninggalan Kaisar Qian Long (1736-1795) yang berkuasa pada masa keemasan Dinasti Qing.
Beberapa artefak yang dijarah adalah patung perunggu 12 kepala hewan penanda zodiak Tionghoa yang dijadikan air mancur dan penanda waktu di istana. Pada 2009, perancang busana Perancis, Yves Saint Laurent, terlibat skandal karena membeli patung perunggu kepala tikus dan kepala kelinci.
Warga mengunjungi kawasan pejalan kaki di sebelah Pelabuhan Victoria di Hong Kong, Kamis (31/3/2022).
Sebelumnya pada Perang Opium I (1840-1843), Dinasti Qing dipaksa melepaskan wilayah Hong Kong ke Inggris. Sejumlah pelabuhan juga dibuka dan diberikan hak khusus bagi Inggris dan bangsa Eropa lainnya, seperti di Shanghai, Kanton (kini Guangzhou), Ningpo, Fuchow, dan Amoy (wilayah Gulangyu).
Dinasti Qing harus membiarkan perdagangan opium (narkoba) yang menguntungkan negara-negara Barat. Perdagangan opium pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan salah satu sumber kekayaan di keluarga dan perusahaan kaya dunia Barat saat ini. Salah satu keluarga yang kaya raya dari berjualan opium ke China adalah Waren Delano Jr, ayah dari Sarah Delano. Sarah adalah ibunda Presiden Franklin Delano Roosevelt (FDR) yang memimpin AS semasa Perang Dunia II.
Baca juga: Meliput Kongres PKC di Tengah Pandemi, Wawancara Digelar Daring dan Tertulis
Perang Opium itu terjadi karena negara-negara Barat defisit perdagangan dengan China, mirip kondisi perang dagang yang dilancarkan AS terhadap China saat ini. Pada 1800-an, Barat banyak mengimpor komoditas, seperti sutra, keramik, dan teh, dari China. Namun, tidak banyak yang diimpor China dari negara-negara Eropa. Walhasil, diperlukan terobosan untuk menutup defisit, yakni dengan menyelundupkan opium ke China.
Dampaknya berbagai sendi kehidupan masyarakat di China hancur karena kecanduan opium menghancurkan produktivitas dan angkatan kerja. Pada periode yang sama, candu juga menghancurkan petani dan rakyat kecil di Jawa dan Hindia Belanda jajahan Kerajaan Belanda. Orang-orang asing memiliki keistimewaan dan perlindungan di wilayah konsesi. Beberapa konsesi asing tumbuh di wilayah lain di China.
Tulisan ”anjing dan orang China dilarang masuk” ke tempat eksklusif bangsa-bangsa asing ini merupakan bagian dari catatan sejarah masa penghinaan itu. Itu mengingatkan tulisan ”verboden toegang voor hond en Inlander” —dilarang masuk bagi anjing dan bumiputra di Indonesia zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya permukiman dan hak kedaulatan negara asing berkembang di China. Semisal di Shanghai dikenal International Settlement (Shanghai Gong Gong Zhu Jie) dengan hak khusus bagi Inggris, AS, Perancis, Italia, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, Spanyol, Portugal, Peru, Meksiko, Swiss, dan Jepang.
Warga mewarnai gambar untuk menyambut Kongres Ke-20 Partai Komunis di Bijie, Provinsi Guizhou, China sebelah barat daya, 12 Oktober 2022.
Selanjutnya penghinaan besar lainnya adalah Aliansi Delapan Negara yang menyerbu China pada 1900 dengan kekuatan 45.000 serdadu dari Inggris, Jepang, Rusia, Jerman, AS, Perancis, Italia, dan Austro-Hongaria. Selama perang, penjarahan dilakukan pasukan dari Aliansi Delapan Negara dan diakhiri dengan Protokol Bokser tahun 1901. Beberapa wilayah China juga lepas karena serbuan Jepang dan Rusia di wilayah Timur Laut (Dong Bei) hingga Formosa (Taiwan) tahun 1895.
Dinasti Qing pun semakin terpuruk hingga runtuh dan digantikan Republik China yang lahir tahun 1912 tetapi digerogoti tekanan asing dan perang saudara di China. Salah satu titik terendah dalam sejarah China adalah Pertempuran Nanjing (Rape of Nanking) ketika balatentara fasis Jepang membantai dan memperkosa penduduk Nanking, Desember 1937-Januari 1938. Diperkirakan 30.000-400.000 orang dibunuh militer Jepang di Nanking dalam Perang Sino-Japan 1937-1945.
Kebebasan masyarakat China
Guru Besar Lew Kwan Yew School of Public Policy Kishore Mahbubani dalam buku The New Asian Hemisphere menuliskan, kemerdekaan rakyat China hari ini adalah kebebasan dari kemiskinan, perampokan, kebodohan, dan berbagai penindasan yang dialami terutama pada tahun 1800-an dan awal 1900 sampai medio 1950-an. ”Itulah kemerdekaan dan kebebasan di China, bukan kemerdekaan liberal perorangan seperti di Barat,” kata Mahbubani.
Baca juga: China Tata Jalan Menuju Era Baru lewat Kongres Partai Komunis
Dengan kekayaan yang diraih saat ini, orang-orang di China bisa membeli rumah dan apartemen di Australia, Malaysia, Singapura, bahkan AS dan Eropa. Anak muda China bersekolah di negara-negara Barat. Wisatawan China bepergian ke seluruh dunia. Bahkan sudah lazim calon pengantin dari China mengadakan sesi foto pre-wedding di tiga negara Eropa Barat dalam satu hari dengan terbang dari satu negara ke negara lain. Meski demikian, mereka selalu pulang ke China yang dalam kacamata Barat disebut tidak bebas.
Negara yang tidak bebas dalam kacamata Barat itu berhasil beradaptasi dengan pasar bebas– laizes fairre –yang dituntut Barat, terutama blok Anglo-Saxon ke China dan seluruh dunia. Ternyata pasar bebas yang dikendalikan negara seperti China hingga kini berjalan baik dan terus tumbuh karena negara mengatur orang kaya. Berbeda dengan Barat di mana orang kaya atau korporasi dapat memengaruhi kebijakan negara.
Foto Presiden China Xi Jinping dipajang di layar lebar ketika tank tempur tipe 99A2 berparade untuk memperingati 70 tahun Jepang menyerahkan diri saat Perang Dunia II di depan Gerbang Tiananmen di Beijing, 3 September 2015.
Ada hal lain yang dilupakan tentang kebudayaan China, yakni selama ribuan tahun masyarakat di sana terbiasa hidup dalam otoritas tunggal yang di masa lalu adalah kekaisaran dengan berbagai dinasti, seperti Dinasti Han, Tang, Sung, Yuang, Ming, dan terakhir Qing. Masyarakat China yang terbiasa hidup dalam otoritas tunggal tidak kaget untuk hidup dalam satu kendali pemerintahan yang saat ini berada di tangan Partai Komunis China (PKC).
Bahkan, sistem otoritas tunggal atau satu partai itu juga dibenarkan AS ketika mendukung Jepang semisal pada November 1955, Partai Liberal dan Partai Demokrat bergabung menjadi satu partai, Partai Liberal Demokrat. Kondisi itu menjadikan Jepang di bawah pemerintahan satu partai politik yang disebut Koalisi Konservatif atau Sistem 1955.
Lokomotif Asia Pasifik
Mantan Presiden AS Bill Clinton dalam KTT APEC di Blake Island, Seattle, pada November 1993 mengatakan, abad ke-21 adalah Abad Asia Pasifik dan China menjadi lokomotif penggerak. Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Soegeng Rahardjo masih teringat peristiwa 29 tahun silam itu. ”Ramalan Presiden Clinton terbukti saat ini. Mestinya dalam kondisi seperti sekarang yang dikedepankan adalah kerja sama dunia, termasuk antara AS dan China, untuk menghadapi krisis yang menghantam dunia dari pandemi, ekonomi, dan perang,” kata Soegeng.
Soegeng, yang pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia di China, menambahkan, China mencapai kemajuan saat ini dengan tetap mengedepankan harmoni sebagai prinsip hidup Asia. Hal berbeda dalam sikap bangsa-bangsa Barat yang mengedepankan hegemoni dan kekuasaan terhadap pihak lain.
Soegeng memperkirakan Presiden Xi Jinping akan melanjutkan pemerintahan dan semakin kuat dalam menjalankan kebijakan. Selain sebagai presiden, Xi menjabat Sekretaris Jenderal PKC dan memegang sayap militer PKC. Praktis dia dapat mengatur personalia untuk memastikan kebijakan dijalankan dari pusat sampai pelosok.
Pengunjung berfoto di depan kendaraan militer yang mengangkut rudal balistik Dong Feng 41 dan Dong Feng-17 dalam pameran di Beijing Exhibition Hall menjelang Kongres Ke-20 Partai Komunis, 12 Oktober 2022.
Salah satu hal menarik dari pesatnya perkembangan China adalah pemerintah pusat dan markas tentara mengawasi dan terjun langsung membangun desa-desa tertinggal. Para lulusan sekolah kedinasan terbaik juga ditempatkan di desa-desa tertinggal. Para siswa dari daerah tertinggal mendapat kesempatan sekolah di ibu kota provinsi yang diwajibkan memberikan kuota bagi mereka. Para petugas yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan daerah tertinggal segera mendapat promosi.
Menurut Soegeng, pasca-Perang Dingin, era pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi menggantikan zaman konfrontasi dan zero sum game yang dimainkan Barat. ”Tidak hanya China, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brasil, Afrika Selatan, dan India juga bertumbuh. Ini era multilateralisme dan kerja sama serta tumbuh bersama. Indonesia punya posisi tawar penting ke China dan India. Keberadaan Selat Malaka yang terbuka bagi ekonomi China-Jepang-Korea Selatan juga memperkuat posisi tawar Indonesia. Setiap tahun 5 miliar dollar AS komoditas melintasi Selat Malaka-Laut China Selatan,” ujar Soegeng mengingatkan.
Ini tidak akan membawa dampak drastis dan seharusnya dipakai Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar lebih kuat dalam membangun kerja sama kawasan. Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dan mitra sejajar China harus lebih aktif dalam mengejar kepentingan nasional dan pertumbuhan bersama ekonomi dan hubungan sosial budaya.
Secara terpisah, Guru Besar Sastra China Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Tuty Nur Mutia Enoch Muas mengatakan, kongres PKC kali ini tidak akan membawa perubahan drastis. Dalam sistem politik China, kongres biasanya hanya menjadi tempat untuk mengesahkan usulan dan kesepakatan karena sudah digodok terlebih dahulu di berbagai tingkatan sebelum dibawa ke pusat.
”Ini tidak akan membawa dampak drastis dan seharusnya dipakai Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar lebih kuat dalam membangun kerja sama kawasan. Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dan mitra sejajar China harus lebih aktif dalam mengejar kepentingan nasional dan pertumbuhan bersama ekonomi dan hubungan sosial budaya. China mengedepankan harmoni dan sistem tributary dalam sejarahnya dengan kewajiban mereka melindungi entitas yang lebih kecil atau dianggap lemah,” kata Tuty.
Petugas menunggu saat pengunjung masuk ke pameran bertajuk Maju di Era Baru yang menunjukkan pencapaian China selama dua kali masa jabatan Presiden Xi jinping di Beijing Exhibition Center, 12 Oktober 2022, menjelang Kongres Ke-20 Partai Komunis.
Keberadaan Kemitraan Komprehensif Ekonomi Regional (RCEP) yang menggabungkan China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, ASEAN, dan Australia dengan 30 persen produk domestik bruto dunia, 27 persen perdagangan dunia, dan 29 persen populasi dunia harus terus dijaga. ”Dunia yang sehat dan aman bagi peradaban umat manusia adalah dunia yang multilateral dan tidak dikuasai satu atau dua pihak saja,” kata Soegeng.
Pelajaran sejarah dari jatuhnya Dinasti Qing hingga kebangkitan China sejak 1970 hingga zaman Presiden Xi ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia menyongsong 100 tahun Indonesia 1945-2045.
