Kecewa pada Politisi, Raja Restui Pemilu Malaysia Dipercepat

Seharusnya, parlemen Malaysia dibubarkan paling cepat Maret 2023 dan pemilu digelar pada Mei 2023. Kini, pemilu harus digelar paling telat Desember 2022 karena parlemen federal sudah dibubarkan.

AFP/MOHD RASFAN

Warga Pahang, Malaysia, menyimak pengumuman pembubaran parlemen federal oleh Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri, Senin (10/10/2022). Selepas pengumuman itu, pemilu Malaysia akan dipercepat dari seharusnya Mei 2023, pemilu akan digelar dalam 60 hari ke depan

KUALA LUMPUR, SENIN — Malaysia akan menggelar pemilu enam bulan lebih cepat dari jadwal. Kekecewaan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI pada politisi ikut berkontribusi pada percepatan pemilu. Warga pun kecewa karena pemilu digelar kala Malaysia sedang direpotkan banjir.

Kepastian percepatan pemilu didapat setelah Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob mengumumkan pembubaran parlemen, Senin (10/10/2022). ”Baginda (Raja Malaysia) memperkenankan permintaan saya supaya parlemen ke-14 dibubarkan pada hari ini,” ujarnya dalam naskah resmi pidato PM.

Ismail sudah menghadap Raja pada Minggu malam untuk membahas pembubaran itu. Dalam pernyataan Istana Raja pada Senin sore disebut, Ismail menghadap raja tanpa janji temu.

Baca juga: Ismail Sabri Perdana Menteri Baru Malaysia

Raja dilaporkan kecewa pada perkembangan politik di Malaysia. Karena itu, Raja tidak punya pilihan selain mengabulkan permintaan PM untuk membubarkan parlemen.

Sesuai konstitusi Malaysia, pemilu harus digelar paling lambat 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Komisi Pemilihan Umum Malaysia akan mulai menyusun jadwal resmi pendaftaran calon, kampanye, dan pemungutan suara selepas pengumuman itu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaysia Abdul Ghani Salleh menyebut, biaya pemilu ke-15 ini ditaksir mencapai 1 miliar ringgit. Ia belum memastikan kapan pemungutan suara akan digelar. Seharusnya, parlemen Malaysia dibubarkan paling cepat pada Maret 2023 dan pemilu digelar pada Mei 2023. Sebab, pemilu terakhir digelar pada Mei 2018. Kala itu Organisasi Nasional Persatuan Melayu (UMNO) dan mitranya di Barisan Nasional (BN) terguling untuk pertama kalinya dari pemerintahan.

AP PHOTO/YAM G-JUN

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tiba di kantor badan antikorupsi Malaysia, di Putrajaya, Kamis (18/10/2018). Pada awal Oktober 2022, pengadilan membebaskan Zahid dari seluruh dakwaan yang membelitnya.

Koalisi yang digalang Mahathir Muhammad membuat Malaysia untuk pertama kalinya diperintah koalisi selain BN. Walakin, koalisi itu hanya bertahan kurang dari 1,5 tahun. Mahathir digulingkan rekan separtainya, Muhyiddin Yasin, pada Februari 2020. Belakangan, Muhyiddin pun digulingkan dan BN kembali ke tampuk kekuasaan dengan Ismail sebagai PM.

Marah

Selepas pengumuman Ismail, warga dan politisi meluapkan kekecewaan. Wakil Ketua Umum Partai DAP M Kula Segaran menyebut, pemerintahan yang kini dipimpin UMNO kejam karena menggelar pemilu di tengah banjir. ”Pengabaian yang mengejutkan bagi mereka yang berjuang untuk hidup dan keluarga mereka di masa banjir tahunan ini,” kata tokoh oposisi itu sebagaimana dikutip The Star dan Free Malaysia Today.

Banjir sedang merendam kota dan desa di berbagai penjuru Malaysia. Sebagian desa malah sudah beberapa hari terendam saat pengumuman parlemen dibubarkan.

Biaya dan pemilihan waktu menjadi alasan utama kemarahan warga. Media sosial Malaysia dipenuhi hujatan kepada UMNO dan koalisinya di BN. Koalisi partai penguasa Malaysia itu disebut tidak peduli pada kondisi warga.

Baca juga: Hukum di Malaysia Bisa Tajam ke Atas

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan mengatakan, oposisi hanya khawatir warga tidak memilih mereka. Ia meyakini keputusan menggelar pemilu di masa sekarang justru demi kepentingan warga. ”Kalau hari ini pemerintah membuat kesalahan menggelar pemilu kala banjir, kalau betul rakyat marah, biarlah rakyat marah,” ujar Wakil Ketua Kongres India Malaysia (MIC), salah satu anggota BN, sebagaimana dikutip Malaysia Kini dan Berita Harian.

Adapun Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mengungkapkan, percepatan pemilu menakuti investor. ”Obsesi BN pada percepatan pemilu sangat tidak sehat, mereka lupa stabilitas politik yang membuat investor tertarik. BN telah mengabaikan ini berbulan-bulan lalu. Mengapa mereka tidak fokus mengelola pemerintahan?” kata tokoh oposisi Malaysia itu seperti dikutip Free Malaysia Today dan NST.

Arah pemilu

Ismail menyebut, pemilu tidak hanya digelar di tingkat federal. Pemerintah negara bagian pun dianjurkan membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu. Ketua Umum UMNO Ahmad Zahid mengatakan, tiga dari lima negara bagian yang dikuasai BN akan membubarkan parlemen daerah, kecuali parlemen Johor dan Melaka. ”Kami tidak mau Komisi Pemilihan terbebani karena harus menggelar pemilu terpisah di daerah,” ujarnya, dikutip Bernama dan Astro Awani.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Pendukung Pakatan Harapan memadati lapangan Petaling Jata, Selangor, Rabu (9/5/2018) malam. Mereka merayakan kemenangan kelompok oposisi itu pada pemilu Malaysia 2018.

Pakatan Harapan yang menguasai pemerintahan di Penang, Selangor, dan Negeri Sembilan menyatakan tidak akan membubarkan parlemen daerah. Sementara PAS yang berkuasa di Kedah, Kelantan, dan Terengganu belum bisa memutuskan sikap. Sementara ini, parlemen di Kedah, Kelantan, Terengganu belum akan dibubarkan. Parlemen di Sabah dan Serawak juga belum jelas akan dibubarkan atau tidak.

Dengan demikian, selain pemilu nasional, dipastikan akan digelar pemilu di tiga negara bagian. ”UMNO bisa memenangi pemilu kali ini,” kata Mahathir, mantan PM Malaysia yang kini memimpin Partai Pejuang.

Namun, mantan tokoh UMNO itu mengungkapkan, kemenangan BN belum tentu diikuti perpanjangan masa jabatan Ismail. Sejak mulai menjadi PM, hubungan Ismail selaku Wakil Ketua Umum UMNO itu dengan Zahid tidak kunjung membaik. Berulang kali Ismail menolak permintaan Zahid soal pembubaran parlemen dan percepatan pemilu. Kondisi itu akan menyulitkan Ismail mempertahankan dukungan internal UMNO untuk tetap jadi PM.

Baca juga: Karier Politik Najib Razak Berakhir

Peluang Zahid kembali terbuka. Pekan lalu, ia dibebaskan dari 40 dakwaan korupsi dan pencucian uang. Pengadilan menyebut jaksa gagal membuktikan dakwaan kepada mantan Wakil PM Malaysia itu.

Untuk bisa menjadi PM, Zahid atau politisi lain harus disokong sedikitnya 111 dari 222 anggota parlemen Malaysia. Karena itu, koalisi harus dibentuk UMNO tidak hanya dengan anggota BN. Wakil Ketua UMNO Khalid Nurdin mengatakan, UMNO berharap PAS mau bergabung. ”UMNO tidak melawan PAS. UMNO melawan Bersatu,” ujarnya.

Ia merujuk pada partai bentukan Mahathir-Muhyiddin selepas keluar dari UMNO. Belakangan, Mahathir juga keluar dari partai itu. ”Kekuatan Bersatu tidak nyata. Tidak dibangun dengan perjuangan dari bawah, tetapi lewat pengkhianatan,” kata Khalid.