Kabar Buruk untuk KTT G20

Sepuluh bulan Presidensi G20 Indonesia 2022, fragmentasi terus mendisrupsi. Menjelang pertemuan puncak G20 di Bali, 1,5 bulan lagi, kabar buruk dan lebih buruk justru datang lagi.

SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G-20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G-20 dalam menangani pandemi Covid-19.

Presidensi G20 Indonesia 2022 berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Sepuluh bulan sudah Indonesia memimpin G20. Sejumlah pertemuan masih akan berlangsung. Dan akhirnya, semua hasil pembahasan agenda akan diagregasi dan diangkat dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, 15-16 November 2022.

Presidensi G20 Indonesia 2022 berlangsung dalam kondisi yang sama sekali jauh dari ideal. Perang Ukraina-Rusia sebagai proksi pertarungan kepentingan Amerika Serikat bersama Barat melawan Rusia berkomplikasi dan merusak dinamika G20. Fragmentasi tajam.

Baca juga : G-20 Aroma ”Dangdut”

Sejauh ini, kesepakatan soal hal-hal normatif masih bisa tercapai. Namun untuk hal-hal yang sensitif, pembicaraan tidak hanya berjalan alot, tetapi juga sudah sampai taraf saling serang dan menegasikan.

Ujung-ujungnya, kadar output G20 di berbagai pembahasan tidak pernah mencapai komunike bersama sebagai derajat dokumen kesepakatan tertinggi dalam tradisi G20 di pertemuan tingkat menteri. Paling banter, chair's summary.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/7/2022).

Presidensi G20 Indonesia 2022 mengangkat tiga agenda pokok, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Hal itu dibahas dalam dua jalur, yakni finance track dan sherpa track. Sampai di mana prosesnya saat ini?

Finance track sebagai pilar agenda G20 menghasilkan chair's summary atau catatan ketua yang terdiri atas 14 paragraf pada Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 di Bali, 15-16 Juli 2022.

Dari 14 paragraf chair's summary, tak ada kesepakatan untuk paragraf 1 dan 2 tentang ekonomi global. Ini sudah pasti berkaitan dengan perang di Ukraina. Untuk paragraf 3 hingga 14 yang berisi agenda-agenda G20 normatif, semua anggota masih bisa bersepakat.

Ada variabel yang akan menentukan dinamika G20 ke depan, yakni perang di Ukraina.

Sementara sherpa track yang terdiri atas 12 agenda lebih kurang mengalami ganjalan serupa. Sebanyak enam agenda, lagi-lagi, menghasilkan chair's summary. Sebanyak dua agenda tanpa outcome dan empat agenda belum mencapai hasil.

Pada wawancara khusus secara virtual dengan Kompas dari New York, Jumat (22/4/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ada variabel yang akan menentukan dinamika G20 ke depan, yakni perang di Ukraina. Jika perang berlanjut serta situasi dan dampaknya memburuk, tantangan G20 makin berat. Namun, jika perang berhenti dalam waktu dekat, G20 akan lebih mudah menjalankan agenda-agendanya.

”Saya tidak ingin jemawa. Terus terang ini sangat intens. Butuh banyak waktu untuk berkomunikasi ke semua anggota G20. Saya bersama tim akan intensif berkomunikasi terus untuk melihat perkembangan dan fokus untuk mencapai agenda yang ingin kita capai,” kata Sri Mulyani saat itu.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Keuangan China Liu Kun dalam bagian dari rangkaian acara pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) ketiga G20 Indonesia, Selasa (12/7/2022).

Hari ini, lima bulan setelah Sri Mulyani memaparkan pandangannya itu, perang masih berkobar di Ukraina. Dan bukan hanya itu, perang makin bereskalasi ke situasi yang lebih membahayakan. Dua peristiwa mutakhir yang terjadi pada pekan terakhir September menjadi faktornya.

Peristiwa pertama adalah kebocoran jaringan pipa gas bawah laut dari Rusia ke Eropa pada tiga titik, yakni di Nord Stream dan Nord Steam 2, pada 26 September. Kebocoran pertama terdeteksi pada Nord Stream 2 dekat Pulau Bornholm di Denmark. Tak lama kemudian, dua kebocoran terdeteksi di Nord Stream. Badan Energi Denmark melaporkan, gas alam dalam volume besar bocor ke lautan.

Para pemimpin Eropa yakin kebocoran disebabkan sabotase. Namun, mereka enggan menyebut pihak pelaku. Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol menyatakan sangat jelas siapa yang melakukan sabotase. Namun ia juga tak menyebutnya secara lugas. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat sebagai pelakunya.

Implikasi dari peresmian aneksasi itu membuat pertarungan AS-Barat melawan Rusia kian sengit dan berbahaya.

Peristiwa kedua, terjadi empat hari setelah kebocoran pipa gas, Putin menggelar acara peresmian penggabungan empat provinsi Ukraina ke dalam wilayah Rusia. Keempat provinsi yang dimaksud meliputi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Upacara penandatanganan dokumen penggabungan itu digelar di Balai St George di Istana Kremlin, Moskwa, 30 September.

Langkah ini dilakukan setelah Rusia menggelar referendum di empat provinsi Ukraina yang didudukinya itu. Rusia mengklaim 98,42 persen pemilih di Luhansk, 99,23 persen pemilih di Donetsk, 87 persen pemilih di Kherson, dan 93,11 persen pemilih Zaporizhia menyatakan ingin bergabung ke Rusia.

Implikasi dari peresmian aneksasi itu membuat pertarungan AS-Barat melawan Rusia kian sengit dan berbahaya. Bahkan ada peluang perang meluas dan situasi bisa mengarah ke perang nuklir.

KOMPAS/TANGKAPAN LAYAR/KRIS MADA

Dalam tangkapan layar dari siaran langsung Russia Today pada Jumat (30/9/2022) ini, Presiden Rusia Vladimir Putin meresmikan pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia. Putin menyebut, penggabungan Luhanks, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson ke Rusia mengikuti kehendak warga di empat negara itu.

”Saya ingin otoritas Kiev dan pengendali mereka di Barat mendengar saya sekarang, dan saya ingin setiap orang mengingat ini: rakyat yang hidup di Lugansk dan Donetsk, di Kherson and Zaporizhia, telah menjadi warga negara kami (Rusia), selamanya,” kata Putin, 30 September.

Keputusan penggabungan, Putin menegaskan, telah dibuat dan Rusia tak akan mengkhianatinya. ”Otoritas Kiev harus menghormati ekspresi kehendak rakyat. Tidak ada cara lain. Hanya ini cara untuk mencapai perdamaian. Kami akan mempertahankan tanah kami dengan kekuatan dan sumber daya yang kami miliki. Dan kami akan melakukan segala hal yang kami bisa lakukan untuk memastikan keselamatan rakyat kami,” kata Putin.

Rakyat yang hidup di Lugansk dan Donetsk, di Kherson and Zaporizhia, telah menjadi warga negara kami (Rusia), selamanya.

Pada hari yang sama, AS dan NATO langsung mengecam dan menganggap ilegal tindakan Rusia itu. Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih, menyatakan, AS akan terus mendukung upaya-upaya Ukraina merebut kembali kendali atas wilayahnya dengan memperkuat aspek militer maupun diplomatik. Ini termasuk tambahan pasokan senjata dan pendampingan keamanan senilai 1,1 miliar dollar AS.

AS bersama dengan sekutunya, Biden melanjutkan, juga akan menjatuhkan tambahan sanksi kepada Rusia. Sanksi ini akan menyasar individu dan lembaga di dalam dan luar Rusia yang memberikan dukungan politik dan ekonomi untuk mengubah status wilayah Ukraina. ”Kami akan menggalang komunitas internasional baik untuk mengecam langkah itu maupun meminta pertanggungjawaban Rusia,” kata Biden.

Perdamaian hanya akan terwujud jika Rusia berhenti berperang. Jika Ukraina yang berhenti berperang, maka tidak akan ada lagi Ukraina sebagai negara yang merdeka berdaulat di Eropa.

Sementara Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, pada konferensi pers di Brussels, Belgia, menyatakan, perdamaian hanya akan terwujud jika Rusia berhenti berperang. Jika Ukraina yang berhenti berperang, maka tidak akan ada lagi Ukraina sebagai negara yang merdeka berdaulat di Eropa.

Untuk itu, NATO menegaskan kembali dukungannya untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina. ”Dan kami tetap konsisten untuk terus menyediakan dukungan kepada Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia selama dibutuhkan,” katanya.

(DENIS BALIBOUSE/POOL PHOTO VIA AP)

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin berpose untuk media di Villa La Grange, Geneva, Swiss, Rabu (16/06/2021).(Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Musim dingin

Selain kebocoran gas dan peresmian aneksasi, ada satu lagi faktor yang tampaknya akan menambah pelik KTT G20 di Bali, yakni krisis energi dan musim dingin di Eropa. Pada saat KTT digelar di Bali, Eropa telah mulai memasuki musim dingin. Dampak krisis energi yang selama ini telah dirasakan masyarakat Benua Biru akan masuk semakin dalam ke rumah-rumah warga.

Situasi ini akan menjadi isu sosial politik yang sensitif di setiap negara di Eropa. Ini sudah hampir pasti akan mewarnai dinamika KTT G20 di Bali.

Kemacetan geopolitik menyebabkan tak ada kerja sama, tak ada dialog, dan tak ada pemecahan masalah bersama.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada pidato pembukaan Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York, 20 September, menyatakan, dunia sedang dalam bahaya dan lumpuh gara-gara perbedaan politik yang merusak kerja Dewan Keamanan PBB, hukum internasional, kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga demokratis, dan semua bentuk kerja sama internasional.

”Kemacetan geopolitik menyebabkan tak ada kerja sama, tak ada dialog, dan tak ada pemecahan masalah bersama. Namun kenyataannya, kita hidup di dunia di mana logika kerja sama dan dialog adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata Guterres.

KTT G20 di Bali tinggal 1,5 bulan lagi. Melihat situasi mutakhir, Presidensi G20 Indonesia 2022 tampaknya berat untuk mencapai leaders' declaration. Bisa mengumpulkan sebagian besar pemimpin G20 saja sudah lumayan.

Pemerintah Indonesia barangkali tak mungkin, dan oleh karena itu, tak akan ”fanatik” mengejar leaders' declaration. Berharap dan berikhtiar yang terbaik, tentu saja akan dilakukan. Tapi terpenting dalam situasi sekarang adalah mengejar komitmen-komitmen konkret penanggulangan persoalan global. Ini lebih berarti ketimbang komunike bersama tetapi sepi komitmen konkret.

Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-4 di Washington DC, AS, 12-13 Oktober, akan menjadi tolok ukur KTT G20 di Bali. Yang pasti, kini pertarungan AS-Barat melawan Rusia sebagai faktor penentu dinamika G20 justru semakin sengit. Sulit membayangkan jalan keluar ketika sikap masing-masing kubu sekeras sekarang.

Sulit membayangkan jalan keluar ketika sikap masing-masing kubu sekeras sekarang.

Dunia sejatinya bergerak dalam sistem anarkis. Demikian kelompok realis dalam hubungan internasional menyebut. Artinya, negara-negara adalah aktor prinsipal dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi di atasnya. Ketika terjadi persoalan, tidak ada otoritas yang bisa menyelesaikan persoalan dengan efektif.

Negara, terutama yang memiliki kekuatan dan sumber daya besar, bisa melakukan apa saja. Dan kasus perang di Ukraina, bukan yang pertama. Tapi kasus ini berkomplikasi amat besar karena melibatkan beberapa adidaya militer yang memiliki sumber daya besar.