Ukraina menuding Moskwa akan memerintahkan wajib militer kepada warga di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Ukraina menegaskan, pintu perundingan tertutup begitu Rusia mencaplok empat provinsi Ukraina.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
MOSKWA, RABU - Senat Rusia mempertimbangkan mulai membahas penggabungan Ukraina timur dan selatan ke Rusia dalam sidang pekan depan. Pembahasan dilakukan setelah ada referendum di empat provinsi Ukraina. Jika disetujui, luas wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia hampir setara Pulau Jawa.
Rusia menggelar referendum di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Kecuali Luhansk, tiga wilayah lain belum dikuasai sepenuhnya oleh Rusia. Baku serang dengan roket, artileri, dan mortar masih terus terjadi di sebagian Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson.
Meski demikian, Rusia menggelar pemungutan suara di sana pada 23-27 September 2022. Para pemilih diminta menyetujui atau menolak penggabungan empat wilayah itu dengan Rusia. Menurut panitia pemungutan suara, total 4,1 juta orang berhak memberi suara.
Panitia mengklaim, 93 persen suara di Zaporizhia, 87 persen di Kherson, 98 persen di Luhanks, dan 99 persen di Donetsk mendukung penggabungan wilayah mereka dengan Rusia. “Ini kemenangan nasional,” kata pemimpin Republik Rakyat Donetsk (RRD) Denis Pushilin, Rabu (28/9/2022), sebagaimana dikutip TASS.
Bersama Republik Rakyat Luhansk (RRL), RRD sebenarnya diakui sebagai negara oleh Rusia pada 20 Februari 2022. Meski demikian, tetap ada referendum di sana dan hasil pemungutan suara akan dijadikan alasan Rusia mencaplok kedua provinsi Ukraina tersebut.
Ketua Senat Rusia Valentina Matviyenko mengatakan, suara rakyat di empat wilayah itu akan dihormati. “Jika mereka memilih bergabung dengan Federasi Rusia, tanpa ragu, kami akan mendukung. Sejauh ini, saya tidak melihat keperluan menggelar sidang darurat. Saya berpikir paling cepat 4 Oktober kami akan siap (membahas) jika semua dikonfirmasi,” tuturnya.
Jika disetujui parlemen, wilayah Rusia akan bertambah 90.000 kilometer persegi. Sebelum ini, Rusia sudah menduduki 27.000 kilometer persegi wilayah Ukraina di Crimea. Sebagai pembanding, luas Pulau Jawa 128.367 kilometer persegi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, pintu perundingan tertutup begitu Rusia mencaplok empat provinsi Ukraina. “Penerapan yang disebut “Skenario Crimea” dan upaya lain untuk mencaplok wilayah Ukraina berarti tidak ada lagi yang harus dibicarakan dengan Presiden Rusia,” ujarnya.
Perundingan damai Rusia-Ukraina sebenarnya praktis terhenti sejak awal Mei 2022. Semua upaya untuk menghidupkan lagi perundingan itu tidak kunjung berhasil.Sejauh ini, Kyiv-Moskwa hanya menyepakati ekspor sebagian produk pertanian Ukraina melalui Laut Hitam. Uni Eropa mengklaim ekspor itu sebagai salah satu faktor penurunan harga pangan global.
Zelenskyy juga kembali meminta pengucilan total Rusia di panggung internasional. Mokswa harus dikeluarkan atau setidaknya keanggotannya ditangguhkan dari semua organisasi internasional. “Ukraina harus diberikan semua bantuan keuangan dan persenjataan. Ukraina juga perlu jaminan keamanan yang mengikat secara hukum,” kata dia.
Kementerian Luar Negeri Ukraina juga kembali meminta Amerika Serikat dan sekutunya meningkatkan pasokan persenjataan untuk Ukraina. Referendum di empat provinsi selatan dan timur jadi alasan percepatan harus dilakukan. “Tingkatkan bantuan militer ke Ukraina, termasuk tank, kendaraan lapis baja, artileri jarak jauh, artileri pertahanan udara,” demikian tercantum di pernyataan itu.
Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan, peningkatan bantuan persenjataan ke Ukraina memang harus dilakukan. Kyiv perlu dibantu agar bisa menyetarakan kekuatan dengan Rusia. “Jadi, mereka duduk tenang di perundingan lalu membahas apa pun solusi yang bisa diterima sebagai bangsa berdaulat,” kata dia.
Kemenlu Ukraina juga menegaskan, referendum itu tidak berdampak apa pun pada wilayah Ukraina yang diakui komunitas internasional. Kyiv menyanggah referendum itu sebagai bentuk pernyataan pendapat warga.
Sebelum pada empat provinsi Ukraina sekarang, Rusia pernah menerapkan manuver itu di Crimea pada Maret 2014. Kala itu, referendum diklaim menghasilkan dukungan mayoritas atas penggabungan Crimea ke Rusia. Sepekan setelah referendum, Rusia mengakui Crimea sebagai wilayahnya. Sampai sekarang, pencaplokan itu tidak pernah diakui mayoritas komunitas internasional.
Peningkatan Perang
Sejumlah pihak khawatir, pencaplokan itu bisa meningkatkan skala perang di Ukraina. Menlu Rusia Sergey Lavrov berulang kali mengumumkan, Rusia akan melindungi setiap jengkal wilayahnya. Hal itu berlaku pula untuk empat provinsi Ukraina bila resmi diakui sebagai wilayah Rusia.
Wali Kota Melitopol Ivan Fedorov mengatakan, referendum itu akan diikuti mobilisasi besar-besaran pada warga Melitopol. “Alasan utama referendum ini adalah menggalang warga kami (ikut wajib militer) dan dijadikan umpan peluru,” kata dia.
Pusat Perlawanan Nasional Ukraina juga menuding Rusia akan melakukan itu. Selepas pemungutan suara, Moskwa akan memerintahkan wajib militer kepada warga di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Kyiv menuding, badan intelijen Rusia telah mendata puluhan ribu warga Zaporizhia dan Kherson yang bisa ikut wajib militer.
Pushilin mengatakan, referendum memang tidak akan menghentikan perang dalam waktu dekat. Bahkan, pertempuran masih akan terus berlanjut. Sebab, belum semua wilayah Donetsk dikendalikan RRD dan pasukan Rusia.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan, Moskwa mau seluruh wilayah Donetsk dibebaskan dari Ukraina. Oleh karena itu, intelijen Ukraina dan Inggris membenarkan pasukan Rusia dan milisi RRD masih terus bergerak di Donetsk.
Sementara di seluruh Kharkiv praktis sudah tidak ada lagi pasukan Rusia tersisa. Sampai Agustus lalu, setidaknya 40 persen provinsi paling timur Ukraina itu dikendalikan Rusia.