Setelah mengajukan izin tinggal sementara beberapa kali dalam sembilan tahun terakhir, Edward Snowden akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Ia adalah salah satu buron utama Amerika Serikat.
Oleh
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
·3 menit baca
PHOTO BY THE GUARDIAN VIA GETTY IMAGES
Dalam foto yang disediakan The Guardian ini, Edward Snowden berbicara dalam wawancara di Hong Kong pada 2013. Snowden mengungkapkan ke wartawan tentang program pengawasan warga negara Amerika Serikat (AS) secara rahasia oleh Badan Keamanan Nasional AS. Akibat tindakan itu, Snowden menjadi buron Pemerintah AS.
MOSKWA, SELASA - Presiden Vladimir Putin, Senin (26/9/2022), memberi Edward Snowden status kewarganegaraan Rusia. Snowden, salah satu buronan utama Washington karena mengungkapkan pengawasan besar-besaran oleh Badan Keamanan Nasional terhadap masyarakat Amerika Serikat, telah tinggal di Rusia untuk mencari perlindungan selama sembilan tahun.
Pada Senin, Putin mengeluarkan dekrit berisikan daftar nama-nama orang asing yang dikabulkan permohonannya untuk menjadi warga negara Rusia. Nama Snowden termasuk di dalamnya.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada Kantor Berita Rusia, menyatakan, Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia atas permintaan yang bersangkutan sendiri pada 2020.
”Setelah bertahun-tahun terpisah dari orangtua kami, saya dan istri tidak ingin terpisah dari anak-anak kami. Setelah dua tahun menanti dan hampir sepuluh tahun di pengasingan, sedikit kemapanan akan membuat perbedaan bagi keluarga saya,” cuit Snowden di Twitter.
AFP PHOTO / HUMAN RIGHTS WATCH / TANYA LOKSHINA
Foto yang dirilis Human Rights Watch menunjukkan Edward Snowden (tengah) pada pertemuan dengan para aktivis di Bandara Sheremetyevo di Moskwa, 12 Juli 2013.
Pada 2013, Snowden yang bekerja di Badan Keamanan Nasional AS mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia kepada media massa. Alasannya, masyarakat AS perlu tahu praktik itu.
Snowden menunjukkan bagaimana Badan Keamanan Nasional AS menghimpun metadata komunikasi besar-besaran dan informasi lain dari warga negara AS. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak privasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Kegiatan itulah yang membuat Snowden kemudian menjadi buronan Pemerintah AS. Ia mencari suaka politik di Rusia. Di negara itu pada 2017, ia menikah dengan Lindsay Mills, pacarnya.
Tiga tahun kemudian, mereka dianugerahi seorang anak. Setelah itu, Snowden menyatakan mencari kewarganegaraan Rusia agar keluarganya bisa hidup bersama-sama. Namun, ia menyatakan tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan AS-nya.
”Lindsay dan saya akan tetap menjadi warga negara AS, membesarkan anak kami dengan semua nilai-nilai Amerika yang kami cintai, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat. Dan, saya terus berharap suatu hari nanti bisa kembali ke AS sehingga seluruh keluarga bisa bersatu kembali,” katanya saat itu. Awal tahun ini, Snowden dan Lindsay dikarunai seorang anak lagi.
CORY DOCTOROW
Edward Snowden berbicara dengan aktivis dan jurnalis teknologi Kanada Cory Doctorow dalam foto yang diunggah pada 17 April 2017.
Pengacara Snowden, Anatoly Kucherena, kepada RIA Novosti, mengatakan, Mills juga akan mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price, Senin, mengatakan, Snowden yang telah didakwa melakukan berbagai tindak kejahatan di pengadilan masih memiliki kewarganegaraan AS.
”Saya tidak mengetahui adanya perubahan pada status kewarganegaraannya. Satu-satunya hal yang berubah akibat kewarganegaraan Rusia-nya, tampaknya adalah dia sekarang mungkin harus wajib militer di perang yang ugal-ugalan,” kata Price.
Pekan lalu, Putin mengumumkan kebijakan pemerintah untuk memobilisasi 300.000 tentara cadangan Rusia untuk berkontribusi pada perang di Ukraina. Namun, Kucherena menyatakan bahwa Snowden tidak akan dipanggil untuk wajib militer karena dia tidak memiliki pengalaman dinas di militer Rusia sebelumnya.
Gedung Putih belum memberikan komentar langsung atas hal ini. ”Saya percaya ada dakwaan krimimal terhadap dia (Snowden). Oleh karena itu, kami mengarahkan Anda untuk bertanya ke Departemen Kehakiman,” kata Sekretaris Press Gedung Putih, Karine Jean-Pierre. (AFP/REUTERS)
