Dengan tidak mendominasi, tidak mendikte, dan menekankan kerja sama yang menguntungkan, kepercayaan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terhadap Indonesia pun terbangun.
Oleh
FRANSISCA ROMANA DARI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT
·3 menit baca
AFP/POOL/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi diapit Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian (kiri) dan Kepala Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa (UE) Josep Borrell (kanan) pada upacara penyambutan Forum Kerja Sama Para Menlu Indo-Pasifik, salah satu acara Kepresidenan UE Perancis, di Paris, Perancis, 22 Februari 2022.
NEW YORK, KOMPAS – Kerja sama ekonomi dan pembangunan menjadi fokus Indonesia untuk merangkul negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Tanpa pretensi terkait geopolitik, Indonesia berharap kawasan tersebut damai, stabil, dan makmur.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bertemu secara trilateral dengan menteri luar negeri India dan Australia, Jumat (23/9/2022) di sela-sela Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. “Ini kawasan yang sedang diperebutkan pengaruhnya oleh negara-negara besar. Indonesia tidak memiliki kepentingan geopolitik saat mengajak negara-negara di kawasan untuk bekerja sama. Ajakan kerja sama itu menguntungkan kedua pihak,” katanya.
Dengan tidak mendominasi, tidak mendikte, dan menekankan kerja sama yang menguntungkan, kepercayaan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terhadap Indonesia pun terbangun. Terlebih sebagai sesama negara berkembang, yang diperlukan adalah pendekatan pembangunan, bukan semata-mata keamanan.
Indonesia, lanjut Retno, menjangkau dua area, yakni ASEAN dan Pasifik. Untuk ASEAN, andalan utama adalah konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai sarana untuk menjadikan kawasan ini damai dan sejahtera. “Tahun depan, Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Upaya akan kita lanjutkan dengan konsep tambahan berupa kerja sama yang sifatnya konkret. Inisiatif lain, kita akan mengadakan Forum Infrastruktur Indo-Pasifik,” ujarnya.
Untuk kawasan Pasifik, Indonesia menjalin komunikasi lewat kerja sama ekonomi dan pembangunan. Pada Desember 2022, akan digelar Forum Pasifik untuk Pembangunan. Indonesia akan mengundang negara-negara Pasifik dan negara mitra lainnya yang dapat membantu forum tersebut.
Inisiatif lain berupa penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri untuk Forum Kepulauan dan Negara Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum/AIS). Ini terdiri dari negara-negara kecil yang sebagian berada di Pasifik Selatan. Kerja sama yang diusung antara lain ekonomi biru atau kerja sama kelautan yang berkelanjutan.
Vanuatu
Di sesi Debat Umum, tidak seperti biasa terjadi selama enam tahun terakhir, pidato pemimpin Vanuatu tidak menyinggung isu Papua. Dalam pidato yang disampaikan Presiden Nikenike Vurobaravu, Jumat, Vanuatu mengedepankan persoalan krisis global akibat pandemi Covid-19, perang di Ukraina, dan perubahan iklim.
“Negara-negara di Benua Pasifik Biru memimpin inisiatif global untuk membawa perubahan iklim ke Mahkamah Internasional. Cara ini mendekatkan kita menuju planet yang aman untuk kemanusiaan,” katanya.
DIDIE SW
Peluang Indo-Pasifik
Begitu pula pidato Kepulauan Solomon yang disampaikan Perdana Menteri Manasseh Sogavare. Negara ini menekankan dirinya tidak mencari musuh, hanya teman. Kepulauan Solomon memicu ketegangan kawasan saat menandatangani kesepakatan dengan China serta memantik kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya tentang meningkatnya pengaruh China di kawasan. Sebelumnya, seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon juga pernah menyatakan dukungannya agar wilayah Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Menanggapi perkembangan tersebut, Menlu mengatakan, keterlibatan Indonesia dengan Pasifik memang dilakukan terus-menerus. “Sebenarnya kita merangkul Pasifik, pertama, karena kita bagian dari Pasifik. Jadi itu sesuatu yang wajar. Kedua, konteksnya lebih besar, yakni Indo-Pasifik. Kita sama-sama negara berkembang. Indonesia tidak memiliki kepentingan politik untuk mendominasi Pasifik,” katanya.
