Para menteri luar negeri ASEAN yang bertemu di New York sepakat, tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus oleh junta militer Myanmar. Isu ini akan dibahas dalam KTT ASEAN, November mendatang.
Oleh
FRANSISCA ROMANA DARI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT
·4 menit baca
ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI/ANDI BARUS
Suasana pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN di sela-sela Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 22 September 2022. Pertemuan ini membahas antara lain persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja pada November 2022.
NEW YORK, KOMPAS – Menjelang keketuaan ASEAN pada 2023, Indonesia berupaya memperkokoh posisi ASEAN agar bisa menjalankan fungsinya sebagai motor perdamaian dan kemakmuran. Saat ini ada dua tantangan besar yang dihadapi ASEAN, yakni tantangan eksternal terkait sentralitas dan tantangan internal terkait krisis di Myanmar pascakudeta militer 2021.
Di sela-sela Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada 19-26 September 2022, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui mitranya dari negara-negara anggota ASEAN dalam pertemuan bilateral, trilateral, maupun pertemuan informal para menlu ASEAN, kecuali Myanmar.
Para menteri luar negeri ASEAN yang bertemu di New York sepakat, tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus oleh junta militer Myanmar. Isu ini pun akan kembali dibahas dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN pada November 2022 di Kamboja agar ada keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap Myanmar.
“Tidak ada maksud buruk. Intensi ASEAN adalah mendorong mereka duduk bersama untuk rekonsiliasi nasional. Ini bukan bentuk campur tangan ASEAN terhadap masalah domestik Myanmar,” imbuh Retno dalam wawancara dengan media, Kamis (22/9/2022).
ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI/ANDI BARUS
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN di sela-sela Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 22 September 2022. Pertemuan ini membahas antara lain persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja pada November 2022.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri pada Agustus 2022, ASEAN memberi tenggat kepada junta untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus. Sudah hampir dua tahun sejak ditetapkan pada April 2021 di Jakarta, tidak terlihat itikad baik junta melaksanakan konsensus tersebut. Lima Poin Konsensus ini merupakan kesepakatan langkah penyelesaian krisis di Myanmar yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif para pihak untuk mencapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan para pihak yang berkonflik.
Kala itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen selaku pemegang keketuaan ASEAN tahun 2022 mengingatkan agar ASEAN tidak tersandera oleh isu Myanmar. Ia sudah mencoba berbagai pendekatan, tetapi tanpa adanya kemajuan, ASEAN harus memikirkan langkah selanjutnya guna memastikan junta melaksanakan Lima Poin Konsensus (Kompas, 4 Agustus 2022).
Meski terus mendesak Myanmar, ASEAN tetap perlu hati-hati dalam mengambil langkah agar tidak kontraproduktif. “Yang penting, saya tekankan, kita tidak berniat mendepak Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Tetapi kita perlu menyampaikan prinsip yang ada di Piagam ASEAN,” ujar Retno.
ASEAN berencana melibatkan negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar untuk turut menyelesaikan krisis di Myanmar, di antaranya India dan China. Komunikasi ASEAN diintensifkan dengan kedua negara itu agar mereka paham dan mendukung apa yang dilakukan ASEAN.
AFP
Foto pada 17 September 2022 menunjukkan puing-puing gedung sekolah di kota Depeyin, wilayah Sagaing, Myanmar, sehari setelah serangan oleh helikopter militer Myanmar.
Dalam pernyataan kepada media di New York, Senin, Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, ASEAN harus memutuskan apakah akan memacu pelaksanaan Lima Poin Konsensus atau mengambil langkah selanjutnya atas Myanmar. “Antara sekarang dan KTT nanti, ASEAN harus mengkaji dengan serius apakah Lima Poin Konsensus itu masih relevan atau haruskah digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Saat bertemu November nanti, kita harus mengajukan pertanyaan keras dan kita harus menjawabnya saat itu,” katanya.
Abdullah berharap 15 anggota Dewan Keamanan PBB tidak akan mengecewakan rakyat Myanmar. DK PBB masih mempertimbangkan draf resolusi yang diinisasi Inggris untuk mendesak junta mengakhiri semua bentuk kekerasan, mengakhiri transfer senjata ke Myanmar, dan mengancam diberlakukannya sanksi PBB. Draf resolusi itu juga menyerukan agar Myanmar membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi; melaksanakan Lima Poin Konsensus; dan memastikan transisi kekuasaan secara demokratis.
Namun, DK PBB masih terbelah tentang draf resolusi tersebut. Diplomat China dan Rusia kemungkinan akan melindungi Myanmar dari desakan keras.
Sentralitas
Terkait tantangan eksternal ASEAN, Retno mengatakan, saat ini ASEAN tidak mudah memainkan peran sentralitasnya karena ketegangan di Indo-Pasifik yang menjadi ajang tarik-menarik kepentingan kekuatan besar. “Sejak tahun lalu, kita sudah menyiapkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Sekarang, bagaimana konsep itu diterjemahkan ke dalam implementasi,” kata Retno.
AFP/POOL/WILLIAM WEST
Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik berswafoto di Suva, Fiji, 14 Juli 2022.
Untuk mempermudah implementasi, lanjut dia, tahun depan diinisasi pelaksanaan Forum Infrastruktur ASEAN-Indo-Pasifik. Inisiasi ini akan ditawarkan pula ke mitra ASEAN karena tidak mungkin ASEAN bergerak sendiri. Ini sejalan dengan napas ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang terbuka dan inklusif. Menurut Retno, sudah banyak negara mitra yang tertarik untuk menjadi pionir dalam program tersebut.
“Kita tidak ingin bekerja sama dengan satu pihak, tetapi tidak mau (bekerja sama) dengan pihak lain. Kita ingin menghindari inisiatif yang dibuat dengan tujuan pembendungan. Jangan sampai Indo-Pasifik didekati dari sisi rivalitas dan pembendungan,” papar Retno.
Seharusnya, lanjut dia, pendekatannya di Indo-Pasifik adalah pembangunan karena itulah yang diperlukan negara-negara kawasan. Maka, saat memegang keketuaan tahun depan, Indonesia berupaya agar ASEAN tidak terganggu hal-hal yang menggerogoti kekuatan perhimpunan ini.
