Raja Abdullah II Angkat Isu Hak Gereja yang Terancam di Jerusalem
Konflik tanpa henti dan penggusuran oleh Israel jadi sumber ancaman di Jerusalem. Israel terus menggusur wilayah-wilayah yang dihuni warga Muslim dan Kristen. Raja Jordania Abdullah II mengangkat isu itu di sidang PBB.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
NEW YORK, RABU — Hak-hak gereja dan warisan Kristiani di Jerusalem terus terancam. Upaya melemahkan status hukum dan sejarah kota tua itu menjadi penyebab utama ancaman tersebut.
Raja Jordania Abdullah II menyampaikan kegelisahan tersebut dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (20/9/2022) siang waktu New York atau Rabu dini hari WIB, di Markas Besar PBB, New York, AS.
”Kekristenan di Kota Suci (Jerusalem) tengah terancam. Hak-hak gereja di Jerusalem diancam. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Kekristenan adalah unsur penting bagi masa lalu dan masa kini kawasan kita dan Tanah Suci,” kata Raja Abdullah.
Para raja Jordania, termasuk Abdullah II, ditetapkan sebagai wali atau penjaga situs-situs Islam dan Kristen di Kota Tua Jerusalem. Sejak lama, Badan Amal Jordania menjadi pengelola masjid-masjid tua di Jerusalem, termasuk Masjidil Aqsa.
”Sebagai Wali Situs Suci Kristen dan Islam di Jerusalem, kami berkomitmen melindungi status sejarah dan hukumnya, keselamatan dan masa depannya,” kata Abdullah.
Ia mengaku cemas atas perkembangan di Jerusalem. Kota tua itu penting bagi miliaran umat Islam, Kristen, dan Yahudi di berbagai negara.
Konflik tanpa henti ditambah aneka penggusuran oleh Israel menjadi sumber ancaman di Jerusalem. Atas alasan arkeologis dan untuk pengembangan permukiman, Israel terus menggusur wilayah-wilayah yang dihuni pemeluk Islam dan Kristen di Jerusalem.
”Sebagai pemimpin Muslim, saya tegaskan, kami berkomitmen mempertahankan hak, warisan berharga, dan identitas sejarah umat Kristen di kawasan,” ujar Abdullah.
Ia juga mengajak warga Israel dan Palestina mendesak para pemimpin mereka bersepakat. Konflik harus segera diselesaikan agar tidak ada penyia-nyiaan potensi dan energi kawasan. ”Jika masalah diselesaikan sejak dulu, bayangkan kemajuan sudah tercapai,” kata Abdullah.
Sikap Turki
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga meminta status, identitas, dan warisan Jerusalem dilindungi. ”Penting menghormati identitas sejarah dan budaya Jerusalem, kesucian Masjidil Aqsa, dan hentikan (perluasan) permukiman ilegal di wilayah pendudukan, lindungi kehidupan dan harta warga Palestina,” ujarnya dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.
Edrogan menegaskan, solusi dua negara untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak bisa ditawar. Solusi itu akan memberikan perdamaian jangka panjang di kawasan. ”Kami terus mendukung solusi itu,” ucapnya.
Karena itu, kemerdekaan Palestina harus segera diwujudkan. Jerusalem Timur juga perlu dijadikan ibu kota Palestina.
Di sisi lain, Erdogan berkeras bahwa hubungan dengan Palestina dan Israel diperlukan. Karena itu, di sela sidang Majelis Umum PBB, ia menemui Perdana Menteri Israel Yair Lapid. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Turki di New York.
Seperti dilaporkan media Israel, Jerusalem Post dan Times of Israel, Erdogan-Lapid antara lain membahas soal peran Turki sebagai mediator Israel dengan pihak-pihak di Palestina. Lapid meminta Turki membantu pembebasan dua tentara Israel yang ditangkap Hamas.
Turki-Israel sepakat memulihkan hubungan yang dibekukan sejak 2018. Berpuluh tahun sebelum Mesir dan Jordania, Turki sudah mengakui kedaulatan Israel.
Hubungan Ankara-Tel Aviv naik turun gara-gara Palestina. ”Kami serius membangun hubungan dengan Israel demi masa depan, kedamaian, dan kestabilan kawasan, Israel, Palestina, dan kami,” kata Erdogan. (AP/REUTERS)