Indonesia antara lain tengah aktif dalam pembahasan konvensi PBB soal kejahatan sibernatika. Indonesia juga memantau pembahasan sejumlah norma baru terkait perdagangan internasional
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
Selama berabad-abad, Vienna menjadi salah satu pusat diplomatik global. Dari Vienna, Indonesia juga berpawtisipasi dalam membentuk norma-norma dalam hubungan lintas negara.
“Vienna adalah Kota Hukum Internasional,” kata Duta Besar RI di Vienna Damos Agusman, Selasa (2/8/2022). Selain untuk Austria dan Slovenia, duta besar RI di Vienna juga menjadi Wakil Tetap RI untuk sejumlah organisasi internasional.
Organisasi itu adalah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengembangan Industri (UNIDO), Kantor PBB untuk Kejahatan dan Narkotik (UNODC), Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL), hingga OPEC Fund.
Indonesia antara lain tengah aktif dalam pembahasan konvensi PBB soal kejahatan sibernatika. Sejumlah negara menginginkan agar konvensi itu hanya mengatur soal kejahatan terkait komputer seperti peretasan dan pencurian data transaksi digital. Sementara negara lain, menginginkan pengaturan soal penyebaran kebencian, pornografi, hingga perekrutan terorisme melalui perangkat teknologi informatika.
“Indonesia mencoba menawarkan jalan tengah untuk perbedaan-perbedaan itu. Indonesia juga memandang hal-hal di luar kejahatan yang langsung terkait komputer perlu diatur,” kata dia.
Indonesia juga memantau pembahasan sejumlah norma baru terkait perdagangan internasional di UNCITRAL. Norma itu antara lain terkait e-dagang, kepailitan, lalu lintas data lintas negara. “Masih tahap pembahasan awal,” ujarnya.
Pembahasan calon norma baru di perdagangan internasional itu tidak lepas dari aspirasi warga. Dengan globalisasi dan perkembangan perdagangan lintas negara, sejumlah pihak merasa tidak cukup lagi hukum nasional. Diperlukan hukum yang berlaku lintas negara untuk mengatur transaksi lintas negara.
“Misalnya beli sepeda di negara lain, sudah bayar, ternyata tidak dikirim. Bagaimana ini mengatasinya?” kata dia.
Damos mengatakan, Indonesia juga mendukung pembentukan dan pemberlakuan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) yang berlaku sejak Januari 2022. Sebab, traktat sesuai dengan kebutuhan Indonesia. BilateralUntuk hubungan bilateral di bidang perdagangan, Damos mengatakan, Indonesia masih defisit dari Austria. Sebab, Indonesia mengimpor aneka permesinan berat dari Austria.Meski demikian, kini ada peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dengan Austria dan negara lain di Eropa.
Perkembangan yang dipicu perang di Ukraina membuat sejumlah negara Eropa, termasuk Austria, semakin menyadari pentingnya relasi dengan negara di luar Eropa. Bagi mereka, Indonesia termasuk yang perlu diperhitungkan karena potensi pasar maupun sumber dayanya.
Indonesia juga berkesempatan mengirimkan pekerja ke Austria. Karena pertumbuhan penduduk menurun, kini Austria kekurangan pekerja. Warga Indonesia yang bisa berbahasa Jerman dan punya keterampilan sebagai bartender, ahli las, dan aneka keterampilan praktis lain bisa bekerja ke sana. “Austria suka pekerja Asia karena tekun,” ujarnya.
Pendekatan kebudayaan juga dipakai untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Austria dan pengetahuan orang Austria soal Indonesia. Pada 2022, Indonesia akan mengirimkan misi kebudayaan ke Austria. Selain itu di Austria ada musisi yang mengolah musik Batak dengan alat musik khas Austria.
Musisi bernama Hermann Delago itu telah beberapa kali menyajikan musik tradisional Sumatera Utara dengan sentuhan Austria. Delago juga beberapa kali membawa rombongan pelancong Austria ke Sumatera Utara. "Di kanal youtubenya, ia menyajikan beberapa karyanya. Ada komentar dalam bahasa Jerman, Indonesia, dan Batak di videonya," kata Damos.
Bagi Damos, Delago adalah contoh nyata hasil pendekatan kebudayaan dan pendekatan antarwarga yang bisa mengeratkan hubungan kedua negara. Karena itu, beberapa waktu setelah tiba di Vienna, Damos menemui Delago di kediamannya di Tirol.
Kunjungan ke tempat Delago bagian dari pendekatan Damos kepada masyarakat di Austria. Ia juga menemui berbagai kelompok masyarakat dari beragam lapisan. Selain para pejabat pemerintahan, ia menemui pula perwakilan masyarakat biasa. (RAZ)