Sri Lanka Bangkrut, Krisis Terburuk Bisa sampai 2023
Inflasi diperkirakan bisa mencapai lebih dari 60 persen. Nilai tabungan masyarakat terpangkas setengahnya. Kemiskinan meluas di antara warga Sri Lanka.
Oleh
DAHLIA IRAWATI
·4 menit baca
COLOMBO, SELASA — Pemerintah Sri Lanka mengakui negaranya bangkrut. Negara itu diperkirakan akan mengalami krisis terburuk di berbagai sektor hingga tahun 2023. Nasib 22 juta jiwa penduduknya terancam.
Pengakuan bangkrut disampaikan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe di hadapan parlemen Sri Lanka, Selasa (5/7/2022). Ekonomi Sri Lanka dihancurkan oleh pandemi, yang memperparah salah urus ekonomi yang sudah berlangsung lama. Selama berbulan-bulan, penduduk Sri Lanka kesulitan mendapatkan berbagai macam barang kebutuhan hidup, mulai dari bahan bakar hingga obat-obatan.
Produk domestik bruto (PDB) Sri Lanka turun menjadi 76,2 miliar dollar AS pada 2021, dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 94,4 miliar dollar AS. Wickremesinghe mengatakan, PDB tidak akan pulih pada level tahun 2018 sampai tahun 2026 mendatang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan minus 1 persen pada akhir tahun depan.
Bank Sentral Sri Lanka memperkirakan akan terjadi kontraksi ekonomi 4 persen-5 persen tahun 2022. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Sri Lanka akan menyusut 6 persen-7 persen.
Ribuan pengunjuk rasa menggelar protes di luar kediaman pribadi Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, di pinggiran Colombo, Sri Lanka, Kamis (31/3/2022) malam waktu setempat. Mereka memprotes krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Sri Lanka.
Wickremesinghe menambahkan, inflasi bisa naik di atas 60 persen. Depresiasi nilai mata uang yang berlangsung cepat selama beberapa bulan terakhir telah menghapus nilai tabungan hingga setengahnya. ”Pikirkan tentang bagaimana situasi ini memengaruhi warga lansia kita. Kemiskinan menyebar di antara mereka semua,” katanya.
Saat ini, Sri Lanka hampir seluruhnya tanpa bensin. Pemerintah telah menutup layanan publik yang tidak penting guna menghemat bahan bakar. Telah terjadi bentrokan di luar beberapa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) tempat puluhan ribu orang mengantre untuk mendapatkan pasokan bahan bakar yang jumlahnya terbatas. Tidak ada suplai bahan bakar baru setidaknya dalam dua minggu ke depan.
Polisi mengatakan, seorang pengendara mobil berusia 60 tahun ditemukan tewas di dalam mobilnya, Selasa, setelah menunggu berhari-hari untuk mengisi bensin di sebuah SPBU di ibu kota. Banyak terjadi kematian serupa, saat warga antre bahan bakar, selama dua bulan terakhir.
Krisis ekonomi Sri Lanka disebabkan pemerintah yang tidak melakukan diversifikasi ekspor dan hanya mengandalkan ekspor tradisional seperti teh, garmen, dan pariwisata serta tingginya budaya mengonsumsi barang-barang impor. Pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat bagi ekonomi Sri Lanka, dengan pemerintah memperkirakan kerugian mencapai 14 miliar dollar AS dalam dua tahun terakhir.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan, 80 persen masyarakat Sri Lanka tidak makan akibat kekurangan pangan serta akibat harga pangan yang tinggi.
Negara kepulauan itu mengalami inflasi selama berbulan-bulan. Pemadaman listrik berkepanjangan setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. Para ekonom menyalahkan pemerintah atas salah urus perekonomian yang menyebabkan kesengsaraan terburuk di negara itu.
Wickremesinghe mengatakan, negara yang pernah makmur itu akan mengalami resesi tajam, kekurangan pangan, bahan bakar, dan bisa berlanjut ke kekurangan obat-obatan. ”Kami juga harus menghadapi kesulitan-kesulitan itu pada tahun 2023. Inilah kebenarannya. Inilah kenyataannya,” katanya.
Dia juga mengatakan, pembicaraan dana talangan bagi Sri Lanka yang sedang berlangsung dengan IMF bergantung pada penyelesaian rencana restrukturisasi utang dengan kreditor pada Agustus. ”Kami sekarang bernegosiasi sebagai negara bangkrut. Karena negara kami bangkrut, kami harus menyerahkan rencana keberlanjutan utang kami kepada mereka (IMF) secara terpisah. Hanya ketika (IMF) puas dengan rencana itu, kami dapat mencapai kesepakatan,” kata Wickremesinghe menambahkan.
Massa berunjuk rasa memprotes pemerintah di luar Kantor Pusat Kepolisian Sri Lanka di Colombo, Sri Lanka, Senin (16/5/2022).
Adapun IMF pekan lalu mengatakan, banyak hal harus dilakukan untuk mengatur keuangan negara dan memperbaiki defisit fiskal yang tak terkendali, sebelum kesepakatan baru dapat dicapai. IMF juga mengatakan kepada Pemerintah Sri Lanka untuk berbuat lebih banyak hal guna memerangi korupsi dan mengakhiri subsidi energi yang telah lama menguras anggaran pemerintah.
Beberapa jam setelah pernyataan kebangkrutan oleh Wickremesinghe, pimpinan Gereja Katolik, yang kecil tetapi berpengaruh di negara itu, menyerukan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa memikul tanggung jawab penuh atas krisis dan mengundurkan diri. ”Hambatan terbesar untuk membebaskan negara dari situasi menyedihkan ini adalah keluarga Rajapaksa terus berkuasa,” kata Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sri Lanka, Kardinal Malcolm Ranjith, dalam pernyataan.
Saat ini, penasihat hukum keuangan Sri Lanka sedang mengerjakan laporan keberlanjutan utang yang akan diserahkan pada bulan Agustus. Diskusi sedang berlangsung dengan India, Jepang, dan China, untuk membentuk konsorsium bantuan, setelah kesepakatan tingkat staf dengan IMF tercapai, kata Wickremesinghe menambahkan.
Bajaj mengantre di luar stasiun pengisian bahan bakar Ceylon Petroleum Corporation setelah otoritas melonggarkan jam malam di Colombo, Sri Lanka, Kami (12/5/2022).
Sri Lanka menangguhkan pembayaran utang luar negeri senilai sekitar 7 miliar dollar AS yang akan jatuh tempo tahun ini. Hal itu karena nilai mata uangnya jatuh ke level terendah. Total utang luar negeri negara itu adalah 51 miliar dollar AS, dengan 28 miliar dollar AS di antaranya harus dilunasi pada tahun 2027. Adapun pembayaran utang rata-rata sekitar 5 miliar dollar AS per tahun.
Dalam kondisi perekonomian buruk itu, Inggris menyerukan agar warganya tidak melakukan perjalanan ke negara Asia Selatan itu. Sri Lanka selama ini menjadi tujuan populer bagi turis Inggris. Imbauan terbaru dari Kementerian Luar Negeri Inggris itu dapat membatalkan asuransi perjalanan untuk setiap warga Inggris yang masih menuju Sri Lanka.
Saran untuk tidak pergi ke Sri Lanka, kecuali perjalanan penting, disebut karena dampak krisis ekonomi di negara itu sekarang. Kerusuhan meluas di Sri Lanka akibat kekurangan makanan dan bahan bakar. Protes lebih lanjut, blokade jalan, dan kekerasan dapat terjadi dalam waktu singkat, sebut Kementerian Luar Negeri Inggris. (AFP/AP/REUTERS)
