Mahkamah Agung AS Nilai Warga Berhak Bawa Senjata Api di Tempat Umum
Upaya Pemerintah AS untuk membatasi kepemilikan senjata dan mengontrol penggunaan senjata mundur satu langkah setelah Mahkamah Agung membatalkan salah satu UU di New York. Hakim menilai setiap warga berhak bawa senjata,
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
NEW YORK, JUMAT — Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan undang-undang terkait pembuktian kebutuhan kepemilikan senjata di New York. Mereka berpendapat, warga AS berhak membawa senjata api di tempat umum untuk membela diri.
Di tengah upaya pemerintah untuk mengatur kepemilikan senjata dengan membuat batas umur, MA AS justru menghapus undang-undang yang lebih dari 100 tahun mengatur kepemilikan senjata di New York pada Kamis (23/6/2022) waktu setempat atau Jumat (24/6/2022) waktu Indonesia. UU yang dihapus itu mengatur warga New York untuk membuktikan secara sah kebutuhan mereka memiliki senjata.
Enam hakim setuju dengan penghapusan itu, yakni ketua hakim John Roberts dan hakim Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas, dan Amy Coney Barrett. Tiga hakim dari kelompok liberal yang berbeda pendapat adalah hakim Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, dan Elena Kagan.
Hakim Clarence Thomas menulis dalam pendapat mayoritas pengadilan bahwa hak membawa senjata api itu tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar rumah. ”Tidak ada dalam teks Amendemen Kedua yang menarik perbedaan rumah/publik sehubungan dengan hak untuk menyimpan dan memanggul senjata,” katanya.
Hal itu dikecam banyak pihak, apalagi Amerika Serikat saat ini sedang berjuang mengurangi kekerasan karena terlalu bebasnya kepemilikan senjata di negara tersebut. Desakan mengesahkan undang-undang itu kian gencar di AS seturut berbagai rentetan peristiwa penembakan.
Pada 25 Mei 2022 penembakan terjadi di Texas. Salvador Ramos (18) menggunakan senapan semi-otomatis jenis AR-15 di Sekolah Dasar Robb, Uvalde, Texas sehingga 19 siswa dan dua guru di sekolah itu tewas akibat penembakan oleh Ramos.
Seminggu setelah itu, penembakan kembali terjadi di Rumah Sakit St Francis, Tusla, Oklahoma, yang dilakukan oleh Michael Louis (45) asal Muskogee, Oklahoma. Lima orang tewas dalam kejadian itu termasuk Michael. Michael juga menggunakan senapan semi-otomatis jenis AR-15.
Dikritik
Gubernur New York Kathy Hochul yang berasal dari Partai Demokrat menilai putusan Mahkamah Agung tersebut sangat mengganggu upayanya dalam mengurangi kekerasan bersenjata. Ia saat ini sedang menyusun kebijakan terkait perizinan senjata dan memetakan wilayah di mana senjata benar-benar tidak boleh digunakan.
Hal serupa juga disampaikan Wali Kota New York Eric Adams yang merupakan mantan pejabat kepolisian. Menurut dia, keputusan mahkamah agung itu akan mengubah perselisihan menjadi kekerasan bersenjata karena orang semakin mudah membawa senjata api di sekitar kota yang memiliki penduduk lebih dari 8 juta orang.
”Keputusan ini telah membuat masyarakat dan kita semua kurang aman dari kekerasan senjata. Keputusan itu mengabaikan kekerasan senjata setiap hari yang tidak hanya melanda New York, tetapi juga melanda seluruh negara ini,” kata Adams.
Adams menambahkan, pada tahun 2022 sudah 693 orang yang ditembak di Kota New York yang mencakup penembakan fatal maupun yang tidak fatal. Angka itu turun sekitar 9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 765 kasus penembakan. Walakin, kasusnya dinilai akan terus meningkat sampai akhir tahun nanti.
Tak hanya dari New York, Gubernur California Gavin Newsom menyebut keputusan Mahkamah Agung itu ‘sembrono’ karena dampaknya akan sampai keluar New York. Untuk melawan keputusan itu, beberapa rancangan undang-undang untuk mengetatkan kepemilikan senjata api sudah dibuat.
”Minggu depan, saya akan memiliki 16 undang-undang keamanan senjata baru, termasuk undang-undang yang memungkinkan individu untuk menuntut pembuat dan distributor senjata karena melanggar undang-undang senjata tertentu. Saya berharap untuk menandatangani semua undang-undang itu,” kata Gavin.
Jaksa agung di Negara Bagian Maryland, Brian Frosh, mengatakan bahwa undang-undang senjata yang lebih ketat terbukti efektif mengurangi kekerasan bersenjata api. ”Kami akan memeriksa keputusan hari ini untuk menentukan dampaknya di negara bagian kami, dan kami akan terus berjuang untuk melindungi keselamatan warga Maryland,” katanya. (REUTERS/AP).