Indonesia Dorong Semua Negara Bergandengan

Pencapaian SDGs semakin tertunda. Untuk memastikan hal ini bisa dicapai sesuai harapan, penguatan kerja sama dan saling mendukung perlu dilakukan.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak memperkuat kemitraan global dalam mendorong pencapaian SDGs saat berpidato secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Tantangan dunia yang semakin berat membuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) semakin tertunda. Untuk mengatasinya, semua negara perlu bergandengan untuk mengatasi berbagai tantangan, memperkuat kemitraan global, serta memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru.

Ketiga hal tersebut diusulkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Developmentdari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Tantangan berat memang menghantam dunia, baik pada ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun stabilitas keuangan. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun 1 persen menjadi 2,6 persen tahun ini.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak semua negara, terutama negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), untuk segera bertindak. Dengan demikian, tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Tiga hal yang diusulkan untuk dikerjakan bersama adalah sinergi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul. Sebagai Presiden G20 dan bagian global crisis response group, kata Presiden, Indonesia akan terus berkontribusi untuk terus mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan.

Selain itu, berbagai inisiatif yang dimunculkan berbagai pihak perlu disinergikan dan saling menguatkan. Suara negara-negara berkembang juga perlu diperhitungkan. Untuk semua itu, dialog perlu dikedepankan.

SUMBER: KEMENTERIAN DESA PDTT

18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Perdesaan

Langkah berikutnya adalah memperkuat kemitraan global untuk SDGs dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Hal ini diperlukan karena kesenjangan pendanaan SDGs meningkat dari 2,5 triliun dollar AS per tahun sebelum pandemi menjadi 4,2 triliun dollar AS per tahun pascapandemi. Ini harus segera ditutup.

Baca juga: Celah Pembiayaan Makin Lebar, Target Pencapaian SDGs Tidak Bergeser

”Pendanaan inovatif harus segera dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang,” tutur Presiden.

Upaya serupa untuk mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang juga dilakukan Presidensi G20 Indonesia. Inisiatif pembangunan global (global development initiative/GDI) pun diharapkan menjadi katalis pencapaian SDGs.

”Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacificdi mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu roh dan prioritas kerja sama,” tambah Presiden Jokowi.

Langkah lain ialah sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama BRICS dengan negara mitra dalam mendukung transformasi digital yang inklusif. Selain itu, bisa dikembangkan industri ”hijau” dan infrastruktur ”hijau”. Akses negara-negara berkembang pada global supply chain juga perlu diperkuat.

SDGs Desa

Di Indonesia, SDGs dilokalkan menjadi SDGs Desa. Harapannya, SDGs bisa dipercepat. SDGs Desa berkontribusi sebesar 84 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pun menjadikan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Baca juga: Pengumpulan Data SDGs Desa Masih Jauh dari Target

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Sejumlah warga terlibat dalam program padat karya tunai di Dusun Padegan, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Senin (16/7/2018). Di desa tersebut, program padat karya tunai mandiri berada di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan amanat konstitusi, perintah undang-undang, arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ”Ini memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaannya di lapangan, memudahkan pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan secara berkelanjutan,” kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada acara Penghargaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/Swasta dan Promosi Desa Wisata Nusantara, Kamis (23/6/2022).

Abdul Halim mengatakan, SDGs Desa memiliki 18 tujuan dan 222 indikator yang melingkupi aspek kewargaan, kewilayahan desa, serta kelembagaan desa. Ke-18 SDGs Desa adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, serta desa layak air bersih dan sanitasi.

Berikutnya adalah desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, serta konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Selanjutnya adalah desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

”Pencapaian tujuan SDGs Desa telah dimulai dengan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa sejak tahun 2021 dengan metode sensus partisipatoris. Data mulai terkumpul dalam sistem informasi desa, kemudian dianalisis untuk melahirkan rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Tahun ini hal tersebut mulai digunakan oleh desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023.

”Pemutakhiran terus kami lakukan secara berkala sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang memerintahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyediakan dan mengelola data desa berbasis SDGs Desa ini sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem,” ujar Abdul Halim.