China menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Australia tidak mau kalah. Canberra akan hadir sebagai mitra yang mendukung agenda Kepulauan Pasifik.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi (tengah) tiba di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (26/5/2022) dini hari, dalam lawatan diplomasi ke negara-negara Kepulauan Pasifik.
HONIARA, JUMAT — Dua raksasa di kawasan, China dan Australia, tengah ”bertarung” memperkuat pengaruh mereka di kawasan Pasifik Selatan. Pada hari yang sama, Kamis (26/5/2022), dua diplomat utama mereka, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, menggelar kunjungan berbeda ke Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, kedua pejabat tinggi itu mengusung isu yang lebih lunak.
Wang Yi pada Kamis pagi tiba di Kepulauan Solomon, negara pertama yang ia kunjungi dalam lawatan selama sepuluh hari ke delapan negara di kawasan Pasifik Selatan. Pada saat yang sama, Wong mengunjungi Fiji dan bertemu dengan Perdana Menteri Frank Bainimarama. Wong pun berbicara di Kantor Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) di Suva, Fiji.
Dalam kesempatan itu, Wong menegaskan, Australia akan hadir sebagai mitra dekat negara-negara di Pasifik Selatan untuk mengusung isu perubahan iklim. Canberra, tuturnya, akan lebih mendengarkan keprihatinan negara-negara di Pasifik Selatan yang selama ini telah berjuang untuk isu-isu perubahan iklim.
Wong mengakui bahwa terkait isu iklim, Australia pada masa pemerintahan sebelumnya telah mengabaikan tanggung jawabnya. Dalam sambutannya, Wong menegaskan bahwa PIF-Australia merupakan anggota forum tersebut—merupakan ”jantung regionalisme Pasifik”.
”Tantangan terkait isu iklim, Covid-19, dan persaingan strategis akan menantang kita dengan cara yang baru. Kami memahami bahwa keamanan satu anggota keluarga Pasifik bertumpu pada keamanan kita semua,” kata Wong.
AP/LEON LORD
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong (kiri) disambut Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF) Henry Puna dalam kunjungan ke Sekretariat PIF di Suva, Fiji, Kamis (26/5/2022).
Lebih lanjut, Wong mengatakan bahwa Australia akan menjadi mitra tanpa pamrih. Kepada media Australia, Sydney Morning Herald, Wong mengakui ”kekeliruan” Canberra. ”Kita harus mengakui ini gara-gara kesalahan kebijakan politik luar negeri Australia selama satu dekade terakhir,” kata Wong.
Wong memaparkan, Australia kini diuji untuk bisa mendengar dan benar-benar bisa merebut hati tetangga-tetangga mereka di Kepulauan Pasifik. Australia kini tidak hanya menawarkan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, tetapi juga kerja sama pertahanan dan keamanan serta mitigasi krisis iklim yang menjadi kekhawatiran negara-negara pulau.
Saat dilantik, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan niatnya untuk melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Canberra juga ingin membangun sistem pertahanan dan data terpadu.
Tawaran China
Di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon, Menlu Wang Yi menggelar pembicaraan dengan mitranya, Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele. Mereka membicarakan berbagai kerja sama bilateral. China bermaksud merangkul negara-negara di Kepulauan Pasifik tidak hanya dalam kerja sama pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, tetapi juga untuk pertahanan dan keamanan.
China menawarkan pelatihan untuk polisi dan tentara di negara-negara Pasifik, antara lain Kepulauan Solomon, Fiji, Tonga, Papua Niugini, Samoa, Vanuatu, Kiribati, dan Timor Leste. Selain itu, China juga mengusulkan pembangunan sistem data terintegrasi guna memudahkan kerja sama keamanan. Di Kepulauan Solomon, China tengah membangun stadion olahraga untuk dipakai pada Pacific Games 2023.
”China menghormati kedaulatan setiap negara, terlepas ukuran negara itu. Bagi kami, semangat paling penting di Asia Pasifik adalah tumbuh dan berkembang bersama untuk menjadi sejahtera. Kalau soal kerja sama bilateral ataupun kemitraan strategis, terserah negara itu ingin menjalin dengan siapa,” kata Wang seperti dikutip oleh media nasional China, CGTN.
AP PHOTO
Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kiri) dan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele menggelar konferensi pers bersama di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (26/5/2022).
Seusai bertemu Menlu Manele, Wang menegaskan, China tak berniat membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon. ”Tak ada niat sama sekali untuk mendirikan pangkalan militer,” kata Wang dalam konferensi pers.
Bulan April lalu, China dan Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan yang membuat Australia kebakaran jenggot. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengungkapkan, ia tersinggung dengan keberatan negara-negara besar, seperti Australia dan Amerika Serikat, yang meminta agar negara berpenduduk 652.858 jiwa ini tidak bekerja sama dengan China.
Menurut Sogavare, negara-negara besar keterlaluan memperlakukan Pemerintah Kepulauan Solomon seolah tak bisa mengambil keputusan sendiri. Ini sama dengan tak menghormati kedaulatan mereka.
Namun, oposisi Sogavare di parlemen, Peter Kenilorea, kepada media Sky News menjelaskan bahwa ada perubahan pola pemerintahan di Kepulauan Solomon. Mereka semakin mendekat ke prinsip otoritarianisme. Ia berpendapat, hal ini mulai dipersiapkan sejak pemilihan umum beberapa tahun lalu, terutama pada tahun 2019, ketika Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan memilih China.
AP/POOL/THOMAS PETER
Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan) dan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele menghadiri upacara penandatanganan di gedung Balai Agung Rakyat di Beijing, China, 9 Oktober 2019.
Kritik pada sikap otoriter itu tampak pada ”pembatasan” peliputan kunjungan Wang Yi. Asosiasi media Kepulauan Solomon memboikot acara karena hanya media tertentu yang boleh meliput. Apalagi, Wang tidak mau melakukan tanya jawab dengan media lokal yang diundang. Pertanyaan yang dilontarkan kepada dia hanya satu dan dari media China, CGTN.
”Pemboikotan ini kami lakukan dengan berat hati. Kami kecewa pemerintah gagal melindungi dan mempraktikkan demokrasi,” kata Ketua Asosiasi Media Kepulauan Solomon Georgina Kekea dalam cuitannya di Twitter.
Sementara itu, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menuturkan, sebuah kesalahan besar apabila tidak membangun hubungan bilateral dengan China. Kepada Al Jazeera, ia menyatakan bahwa Timor Leste tidak berutang kepada China. Memang ada sejumlah proyek infrastruktur yang dilakukan perusahaan-perusahaan China setelah memenangi lelang pemerintah. China secara umum bukan donatur terbesar di Timor Leste.
”Bagi Timor Leste, negara-negara terpenting tetap anggota ASEAN, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan,” ujarnya.(AP/AFP/REUTERS)
Editor:
MUHAMMAD SAMSUL HADI, BONIFASIUS JOSIE SUSILO HARDIANTO
