Isu Lingkungan Bawa Anthony Albanese ke Jabatan Perdana Menteri Australia
Isu lingkungan masih kerap dianggap isu elitis ataupun sebatas komunitas hippie. Di Australia, mulai dari pengusaha hingga wong cilik mengutamakan mitigasi krisis iklim sehingga menentukan pemerintahan baru.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·5 menit baca
CANBERRA, MINGGU – Pemimpin Partai Buruh, Anthony Albanese, memenangi pemilihan umum federal perdana menteri Australia pada hari Minggu (22/5/2022). Partai yang sering kalah pemilu akibat ketidakkompakan internal ini berhasil memenangi pemilu berkat isu yang relatif baru, yaitu mitigasi krisis iklim dan pelestarian lingkungan.
Isu lingkungan ini pula yang membuat Perdana Menteri Australia periode 2019-2022 kualat. Pada pemilu federal tahun 2018, Morrison melawan perdana menteri petahana Malcolm Turnbull yang juga menyuarakan pentingnya Australia beralih dari energi fosil ke energi hijau. Turnbull mengampanyekan hendak mengubah kendaraan-kendaraan di “Negeri Kanguru” menjadi kendaraan listrik.
Morrison mengejek Turnbull dan mengatakan bahwa Turnbull ingin membuat rakyat Australia menderita. Mengganti kendaraan dari berbahan bakar bensin ke listrik membutuhkan biaya yang tidak murah. Gara-gara disuruh bermobil listrik, nanti masyarakat Australia tidak bisa menikmati gaya hidup mereka yang senang jalan-jalan keluar kota.
Begitu memenangi pemilu, ledekan dari Morrison ini menjadi bumerang. Australia mengalami gelombang panas yang mengakibatkan kebakaran lahan hebat. Di daerah-daerah tidak terbakar, terjadi kemarau ekstrem yang membuat para petani gagal panen dan banyak ternak mati. Dewan IklimAustralia (CC) melaporkan, pada kurun 2018-2021, ada 500 orang meninggal akibat dampak cuaca ekstrem.
Di bulan Maret 2022, wilayah pesisir timur Australia diserang “bom” hujan. Ini adalah fenomena ketika 70 persen curah hujan yang biasanya terjadi dalam kurun satu tahun terjadi hanya dalam tiga hari. Bencana ini mengakibatkan 22 orang tewas. Kerugian materiil di Negara Bagian Queensland saja mencapai 2,5 miliar dollar Australia. CC mengungkapkan, satu dari 25 rumah di Australia berada di wilayah rawan terkena bencana alam akibat perubahan iklim yang semakin parah.
Di tengah situasi ini, pemerintahan di bawah Morrison terkesan pekak. Mereka tidak mau menghentikan produksi dan ekspor batubara karena Australia adalah salah satu pengekspor terbesar di dunia. Target pengurangan emisi juga alakadarnya, yaitu 26-28 persen padatahun 2030.
“Ini benar-benar aspek yang membuat Morrison dan koalisi Partai Liberal-Partai Nasional kehilangan kepopuleran. Para perempuan dan juga pemilih dari generasi muda berpendapat ketidakpedulian pada isu lingkungan ini patriarkal dan tidak cocok dengan pola perkembangan zaman. Bahkan, masyarakat melihat sifat ini bisa disejajarkan dengan Amerika Serikat di era Donald Trump,” kata peneliti politik Universitas Sydney Nick Bryant kepada BBC.
Ia menjelaskan, 86 persen penduduk Australia hidup di perkotaan. Secara umum, mereka lebih berpendidikan ataupun memiliki akses informasi yang banyak. Isu-isu lingkungan menjadi perhatian penting karena berkaitan erat dengan kelangsungan hidup generasi mendatang. Adapun bagi masyarakat di perdesaan, isu lingkungan penting bukan karena pengetahuan akademis, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari sebagai petani dan peternak.
“Isu lingkungan adalah rapor merah Australia di mata dunia. Akan tetapi, kita bisa memperbaikinya dengan komitmen menurunkan emisi 43 persen di tahun 2030 dan memastikan kendaraan listrik menjadi sarana angkutan yang mudah diakses masyarakat,” kata Albanese ketika kampanye.
Direktur CC Amanda Mckenzie kepada CNN menuturkan, masyarakat Australia siap dengan perubahan drastis gaya hidup mereka. Pihak-pihak industri seperti sejumlah perusahaan energi, pertambangan, dan transportasi milik negara juga sudah beberapa tahun belakangan mengiklankan pola industri yang lebih ramah lingkungan. Pemerintahan Morrison tidak pandai mengambil kesempatan ketika inisiatif-inisiatif itu terjadi.
Merangkul minoritas
Albanese selain pandai mengemukakan isu lingkungan juga dinilai jauh lebih memerhatikan isu terkait minoritas seperti masyarakat adat. Mitigasi krisis iklim berkaitan lengkap dengan kehidupan masyarakatadat yang lekat dengan alam. Selama kampanye, Albanese turut melibatkan mereka untuk merancang kebijakan yang akan ia bawa ke parlemen.
Demikian pula dengan perempuan. Masyarakat Australia sudah gerah dengan kelakuan para menteri di kabinet Morrison yang beberapa di antaranya terlibat skandal pelecehan seksual. “Fakta bahwa Albanese adalah anak imigran Italia yang dibesarkan oleh ibunya sendirian juga menunjukkan optimisme masyarakat Australia untuk melawan ketidakadilan,” ujar ketua Partai Hijau Adam Bandt.
Dari segi politik luar negeri, Albanese menjanjikan sikap yang lebih tegas terhadap perluasan kekuatan politik China di kawasan Indo-Pasifik. Ia mengutakan kekecewaan terhadap keputusan Morrison bergabung dengan Pakta Pertahanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) karena membuat Australia bersitegang dengan negara-negara tetangga.
Di saat yang sama, ia juga mengkhawatirkan pakta kerja sama pertahanan Kepulauan Solomon dengan China. Oleh sebab itu, Albanese mengatakan hendak menggalakkan latihan militer gabungan dengan negara-negara tetangga, terutama di Kepulauan Pasifik. Ini sebagai salah satu tanda bahwa Australia peduli dan ingin mempertahankan hubungan erat dengan mereka.
Pada Selasa (24/5/2022), Albanese akan bertemu dengan para kepala negara anggota Pakta Pertahanan Quadrilateral di Tokyo, Jepang. Mereka adalah Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Rencananya, posisi menteri luar negeri akan dipegang oleh Penny Wong, politisi senior yang juga seorang diplomat. Wong sejak awal mengkritisi pemerintahan Morrison terlalu cuek dan meremehkan keberadaan negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik.
“Fakta bahwa Morrison menyebut negara-negara ini sebagai ‘pekarangan belakang Australia’ sungguh menghina. Wajar mereka akhirnya menolak bekerja sama dengan Australia. Kita harus membangun kembali kerja sama dan memastikan bisa menjadi sahabat yang dipercaya,” tutur Wong.
Dari segi pemerintahan, Partai Buruh harus menduduki 76 kursi agar menjadi mayoritas di parlemen yang berjumlah total 227 kursi. Saat ini, mereka menduduki 72 kursi dan koalisi Partai Liberal-Partai Nasional menduduki 51 kursi. Partai hijau menduduki 15 kursi dan ada tiga kursi yang diduduki parta-partai independen. (AP)