Kandidat petahana, PM Scott Morisson dari koalisi Partai Liberal-Partai Nasional, bertarung dengan kandidat dari Partai Buruh, Anthony Albanese. Keduanya memaksimalkan waktu-waktu terakhir sebelum pemilihan.
Oleh
ROBERTUS BENNY DWI KOESTANTO
·4 menit baca
CANBERRA, JUMAT — Lebih dari 17 juta warga Australia akan menentukan pilihannya pada pemilu anggota parlemen yang digelar Sabtu (21/5/2022) ini. Kandidat petahana, Perdana Menteri Scott Morisson dari koalisi Partai Liberal-Partai Nasional dan kandidat dari Partai Buruh, Anthony Albanese, memaksimalkan waktu-waktu terakhir sebelum pemungutan suara untuk meyakinkan para pemilih. Penanganan inflasi, fenomena perubahan iklim, hingga kebijakan Australia menghadapi sepak terjang China di kawasan Pasifik menjadi pertimbangan utama pemilih dalam menjatuhkan pilihan terakhir.
Koalisi konservatif pimpinan Morrison sedang memburu masa jabatan tiga tahun untuk periode keempat. Dia memulai kampanye pada April dengan meyakinkan pemilih untuk kembali memercayai pemerintahannya. Morrison yakin dengan capaian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di bawah pemerintahannya, Australia menjadi negara dengan risiko kematian terendah selama pandemi Covid-19 di antara negara-negara ekonomi maju di dunia.
Namun, modal politik sebagaimana tergambar dalam pemilihan awal pada tahun lalu itu ternyata berhadapan dengan kritik atas penanganan lanjutan pandemi dan tekanan ekonomi. Hal itu menjadi peluru bagi lawan-lawan politiknya. Julukan ”ScoMo” yang diambil dari nama Scott Morisson diubah menjadi ”SloMo”, kependekan dari slow motion atau gerak lambat, terkait sejumlah kebijakannya.
Virus korona baru varian Omicron yang lebih menular ternyata mencoreng rekor pandemi pemerintahan Morrison. Australia mencatat lebih dari dua kali lipat jumlah kematian akibat Covid-19 pada tahun ini dibandingkan dua tahun pertama pandemi. Sekitar 8.000 orang dari 26 juta populasi Australia meninggal akibat Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 2.239 jiwa meninggal pada 2020 dan 2021.
Berbicara di Australia Barat pada Jumat (20/5/2022), Morrison menilai kubu Albanese yang justru kelelahan. Ia menyebut isu-isu dalam kurun waktu tiga tahun yang dihadapi Australia, mulai kebakaran hutan, kekeringan, banjir, hingga pandemi Covid-19. ”Saya mengerti rasa frustrasi itu,” katanya.
Ia menyampaikan pesan yang sama, yakni kaum buruh tidak dapat dipercaya untuk menangani ekonomi Australia. Ia menyindir Albanese yang pernah tidak dapat menjawab pertanyaan pers terkait angka pengangguran di Australia. ”Itu hal-hal yang perlu diketahui seorang PM,” kata Morrison. Menurut dia, posisi itu tidak diperuntukkan bagi Albanese.
Namun, Albanese, kandidat PM Australia pertama yang tidak menyandang nama Anglo Celtic, tidak gentar. Dalam beberapa kesempatan, Albanese menceritakan kesulitan masa kecilnya saat mengampanyekan kebijakan kaum buruh. Ia mengungkapkan upaya menghadirkan perawatan anak yang lebih murah bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah serta perawatan panti jompo yang lebih baik untuk kaum lansia. ”Bagian yang selalu saya katakan selama kampanye ini adalah tidak ada yang menahan dan tidak ada yang tertinggal,” kata Albanese. ”Tidak ada yang tertinggal karena Partai Buruh akan selalu menjaga yang rentan dan yang kurang beruntung.”
Pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina telah meningkatkan biaya hidup dan menurunkan kebanggaan kaum konservatif sebagai pengurus kebijakan ekonomi yang lebih baik daripada Partai Buruh. Setelah tingkat inflasi tahunan melonjak menjadi 5,1 persen pada triwulan I-2022, bank sentral Australia menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 11 tahun dari 0,1 persen menjadi 0,35 persen.
Pengalaman menunjukkan, pemerintahan konservatif mantan PM John Howard dilengserkan pada 2007 setelah 11 tahun berkuasa, pasca-kenaikan suku bunga acuan di Australia sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen. Juru bicara kelompok oposisi Australia, Jim Chalmers, menggambarkan kenaikan suku bunga bulan ini sebagai biaya penuh dari krisis di bawah pengawasan Morrison.
Partai Buruh juga membidik kebijakan luar negeri pemerintahan Morrison. Hal khusus yang menjadi perdebatan adalah kondisi setelah China dan Kepulauan Solomon mengonfirmasi telah menyelesaikan pakta keamanan bilateral. Partai Buruh menggambarkan hal itu sebagai kegagalan kebijakan luar negeri terburuk Australia di Pasifik sejak Perang Dunia II. Australia memiliki pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon dan menjadi penyedia bantuan asing paling dermawan di negara kepulauan Pasifik Selatan itu.
Surat kabar The Australian, mengutip sumber yang tak disebutkan namanya, melaporkan, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengusulkan untuk menggandakan bantuan Australia ke Pasifik menjadi 2,88 miliar dollar Australia per tahun untuk melawan pengaruh China yang meningkat. Namun, usulan itu ditolak rekan-rekan komite keamanan nasional kabinet Morrison. Morrison menolak mengonfirmasi atau menyangkal laporan itu. ”Menurut Anda, jika hanya menggandakan pendanaan di Pasifik, entah bagaimana Pemerintah China tidak memiliki pengaruh atau tidak akan berhasil dalam menggunakan pengaruhnya di Pasifik barat daya,” katanya. ”Itu asumsi Anda dan asumsi itu tidak berlaku.”
PM Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan, tidak akan ada pangkalan Angkatan Laut China di negaranya. China juga membantah mencari pijakan militer di Kepulauan Solomon. Namun, salah satu anggota parlemen senior Australia mengatakan, waktu penandatanganan perjanjian keamanan China-Kepulauan Solomon saat kampanye pemilu Australia adalah bukti Beijing berusaha merusak prospek koalisi berkuasa untuk terpilih kembali. Beijing dinilai menginginkan perubahan kepemimpinan di Australia karena pemerintahan Partai Buruh cenderung tidak menentang kebijakan ekonomi China. (AP/AFP)