Setelah Lima Tahun Lowong, Biden Calonkan Dubes AS untuk ASEAN
Presiden Joe Biden mengumumkan pencalonan Yohannes Abraham sebagai Duta Besar AS untuk ASEAN. Posisi itu lowong sejak presiden pendahulu Biden, Donald Trump, dilantik pada awal tahun 2017.
Oleh
ROBERTUS BENNY DWI KOESTANTO
·5 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo yang berdiri di samping Presiden Joe Biden saat berfoto bersama pemimpin negara-negara ASEAN di halaman Gedung Putih, Washington DC, Kamis (12/5/2022) waktu setempat.
WASHINGTON, SABTU — Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, pertemuan puncak pertamanya dengan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di Washington, AS, pekan ini menandai peluncuran era baru dalam hubungan antara AS dan 10 negara anggota ASEAN. Dalam pertemuan itu, Biden mengumumkan pencalonan Yohannes Abraham, mantan Ketua Tim Transisi Pemerintahan Biden-Kamala Harris, menjadi Duta Besar AS untuk ASEAN.
”Saya juga dengan bangga mengumumkan bahwa saya telah menominasikan salah satu penasihat terdekat saya untuk menjadi Duta Besar AS untuk ASEAN: Yohannes Abraham,” kata Biden dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN, Jumat (13/5/2022) waktu setempat.
Posisi duta besar AS untuk ASEAN itu lowong sejak presiden pendahulu Biden, Donald Trump, dilantik pada awal tahun 2017. Sejak era Trump, posisi tersebut diduduki oleh kuasa usaha. Penunjukan ini disebut merupakan salah satu bentuk perhatian Washington terhadap hubungannya dengan ASEAN.
Biden menyebutkan bahwa Abraham menjabat sebagai Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional AS sejak hari pertama pemerintahannya. Ia memastikan Abraham akan menjadi perwakilan tepercaya AS bagi ASEAN untuk terus memperdalam kemitraan penting di antara keduanya.
”Saya tidak terlalu khawatir saat mengirim dia (Abraham) karena dia tahu bagaimana saya berpikir. Dia juga tahu begitu banyak tentang diri saya,” kata Biden di hadapan para pemimpin ASEAN. ”Terlepas dari candaan ini, saya pikir Anda akan tahu dia benar-benar sangat memahami dan dia akan berbicara atas nama saya dan atas nama pemerintahan saya.”
AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Presiden AS Joe Biden (kedua dari kiri) duduk di dekat Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) dalam KTT AS-ASEAN di kantor Departemen Luar Negeri AS, Washington, AS, Jumat (13/5/2022).
Pencalonan Abraham masih menunggu persetujuan Senat AS. Dengan penunjukan tersebut, Biden tampaknya ingin menyampaikan pesan kepada para pemimpin ASEAN bahwa dirinya serius untuk mengalibrasi ulang kebijakan luar negeri AS yang akan memberi perhatian lebih besar kepada Asia dan memperkuat peran AS dalam mengimbangi pengaruh China di kawasan.
Perbandingan yang tak nyaman
Sebelumnya, Biden menjanjikan bantuan keuangan senilai 150 juta dollar AS untuk negara-negara ASEAN. Ini menambah paket bantuan senilai 100 juta dollar AS yang telah diumumkan Biden pada pertemuan virtual AS-ASEAN pada Oktober 2021. Namun, angka bantuan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana 1,5 miliar dollar AS yang ditawarkan Presiden China Xi Jinping bagi kawasan ASEAN dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin ASEAN tahun lalu.
Biden menyampaikan, penguatan hubungan AS dengan ASEAN berada di ”jantung paling terdalam” strategi kebijakan luar negerinya. ”Kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, stabil dan sejahtera, serta tangguh dan aman adalah yang kita upayakan bersama,” ujar Biden.
Menurut Richard Fontaine, Direktur Eksekutif Center for a New American Security, tawaran bantuan yang disodorkan Biden dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN tersebut menghasilkan ”perbandingan yang tidak nyaman”. ”Yang membuat lebih rumit, Amerika Serikat tidak punya banyak kebijakan perdagangan di Asia, padahal (kebijakan) itu dianggap paling penting (di kawasan itu),” katanya.
KOMPAS
Dari Hotel Ritz-Carlton, Jokowi menuju Gedung Putih dan tiba sekitar pukul 17.20 waktu setempat. Jokowi langsung disambut oleh Biden. Keduanya lalu bersalaman, berfoto, dan menandatangani buku tamu kenegaraan. Setelahnya, Jokowi bersama pemimpin negara-negara ASEAN lainnya melakukan sesi foto bersama dengan menghadap Monumen Nasional.
Gregory Poling, pakar Asia Tenggara pada lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, mengatakan, pertemuan puncak AS-ASEAN secara keseluruhan lebih bersifat simbolik. Komponen yang luput dari perhatian pemerintahan Biden, kata Poling, adalah aspek ekonomi.
Biden memang diketahui tengah merancang beberapa inisiatif, termasuk investasi infrastruktur ”Build Back Better World” dan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF). ”Semua terlihat gembira dan pesan diplomatik mengenai komitmen telah disampaikan. Namun, angka yang sederhana—untuk menyebut agar nyaman didengar—150 juta dollar AS tidak akan membuat semua orang terkesan,” ujar Poling. ”Ini banyak tergantung pada IPEF.”
”Itu secara simbolik penting, tetapi tidak akan banyak berubah secara konkret,” kata Poling menambahkan.
Era baru
Dalam pertemuan itu, Biden juga menegaskan, Washington akan terus meningkatkan kemitraan penting dengan Asia Tenggara. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Presiden RI Joko Widodo. PM Hun Sen bersama Kamboja memegang keketuaan ASEAN tahun 2022. Adapun Presiden Joko Widodo bertindak sebagai koordinator negara-negara ASEAN untuk hubungan dialog ASEAN-AS. Tahun ini Indonesia juga memegang keketuaan G20.
”Kita tidak hanya merayakan 45 tahun kemitraan dan persahabatan antara ASEAN dan AS, tetapi juga meluncurkan era baru dalam hubungan AS-ASEAN,” kata Biden.
Biden mengapresiasi keikutsertaan para pemimpin ASEAN dalam pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pihak di sela-sela KTT ASEAN-AS. Diskusi telah mencakup berbagai masalah penting, termasuk kerja sama untuk terus berjuang melawan Covid-19; untuk mengambil tindakan terkait iklim dan mewujudkan masa depan energi bersih. Selain itu, para pihak juga berdiskusi tentang pembangunan infrastruktur berstandar tinggi yang berkelanjutan, memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kerja sama maritim.
”Luasnya diskusi kita mencerminkan betapa pentingnya kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN bagi AS, dari sudut pandang kami,” katanya. ”Banyak sejarah dunia kita dalam 50 tahun ke depan akan ditulis; negara-negara ASEAN dan hubungan kami dengan Anda adalah wujud masa depan di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang.”
AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Suasana ruangan pertemuan puncak para pemimpin AS dan ASEAN di kantor Departemen Luar Negeri AS, Washington, AS, Jumat (13/5/2022).
Biden menegaskan komitmen AS untuk masa depan Indo-Pasifik yang lebih baik. Bagi Washington, hal itu meliputi tegaknya aturan dan norma yang memungkinkan begitu banyak pertumbuhan, kemakmuran serta stabilitas di Indo-Pasifik. Menurut dia, penghormatan atas supremasi hukum dan hak asasi manusia pun harus ditegakkan. Semua itu akan bermanfaat bagi kawasan Indo-Pasifik yang dihuni lebih dari 1 miliar jiwa.
Biden mengapresiasi sentralitas ASEAN sebagai inti dari strategi pemerintahannya dalam mewujudkan masa depan yang diinginkan kedua pihak. Dalam pernyataan bersamanya, ASEAN-AS menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang damai untuk lebih meningkatkan kerja sama dan memperkuat ikatan persahabatan yang ada di antara kedua pihak. Prinsip-prinsip bersama dihormati, mencakup prinsip kesetaraan, kemitraan, konsultasi, dan saling menghormati.
Kedua pihak mengakui perlunya kerja sama ASEAN-AS bersama komunitas internasional yang lebih luas. Kedua pihak juga memperhatikan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik ataupun strategi Indo-Pasifik AS memiliki prinsip-prinsip dasar yang relevan dalam mempromosikan arsitektur regional yang terbuka, inklusif, dan berdasarkan aturan dengan sentralitas ASEAN.
Dalam pernyataan bersama itu, ASEAN-AS juga menyadari manfaat menjaga Laut China Selatan sebagai kawasan perairan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Kedua pihak menekankan pentingnya langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan di wilayah perairan itu.
Bersama ASEAN, AS sadar pentingnya membangun kepercayaan dan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan, antara lain, kepercayaan di antara para pihak. Kedua pihak juga menegaskan kembali perlunya mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982. (AP/AFP/REUTERS/SAM)
