AS Percepat Birokrasi Distribusi Senjata ke Ukraina
Amerika Serikat mengeluarkan aturan percepatan bantuan dana dan senjata untuk Ukraina. Skema ini pernah dilakukan pada Perang Dunia II.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
BONIFASIUS JOSIE SUSILO HARDIANTO
Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi memimpin rapat pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (13/1/2021). Trump dinilai bersalah karena keterlibatannya dalam kerusuhan di Washington DC padatanggal 6 Januari 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
WASHINGTON, SELASA — Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang terbaru mengenai pemberian bantuan untuk Ukraina. Aturan ini berupa kebijakan lend-lease seperti yang pernah dikeluarkan oleh AS pada masa Perang Dunia II untuk membantu sekutu mereka di Eropa melawan Nazi. Melalui aturan ini, AS bisa lebih cepat memberikan bantuan dana dan persenjataan kepada Ukraina untuk melawan invasi Rusia.
”Kita harus bergerak cepat. Jangan menunda waktu. Bantuan harus diterima oleh Ukraina dalam waktu sepuluh hari,” kata Presiden AS Joe Biden ketika berbicara di hadapan Kongres, Senin (9/5/2022), seperti dikutip oleh surat kabar nasional USA Today.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan, dukungan terhadap Ukraina merupakan hal yang bipartisan. Artinya, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik sama-sama mendukung Ukraina melawan Rusia yang melakukan penyerangan sejak tanggal 24 Februari 2022. Oleh sebab itu, Pelosi menyampaikan bahwa aturan itu akan cepat bisa diterapkan di lapangan karena tidak ada pertentangan di dalam Kongres.
Paket bantuan yang disetujui oleh Kongres itu sebesar 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan yang diminta oleh Biden, yakni 33 miliar dollar AS. Biden menawarkan agar Kongres mengambil dana bantuan untuk Ukraina dari jatah bantuan penanganan pandemi Covid-19 yang juga direncanakan oleh Biden.
AP PHOTO/EFREM LUKATSKY
Tentara Ukraina sedang memuat misil antitank Javelin kiriman Amerika Serikat sebagai bantuan keamanan untuk Ukraina di Bandara Boryspil, di luar Kiev, Ukraina, Jumat (11/2/2022).
Di luar dana itu, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon turut berjanji memberi bantuan persenjataan senilai 3,5 miliar dollar AS. Sejauh ini sudah datang paket persenjataan dan peralatan senilai 100 juta dollar AS di Ukraina. Beberapa di antaranya adalah meriam Howitzer, rudal Javelin, dan rudal Stinger.
Sementara itu, Ibu Negara AS Jill Biden ikut serta mengajak AS meningkatkan dan mempercepat bantuan kepada Ukraina. Ia baru saja kembali dari Ukraina dalam kunjungan mendadak untuk memperingati Hari Ibu. Di Kiev, Biden bertemu dengan Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska. Mereka mengunjungi sejumlah sekolah yang kini menjadi tempat penampungan anak-anak.
Para politisi dari Partai Republik mengaku bangga ikut menandatangani aturan lend-lease tersebut. Menurut mereka, ini salah satu perwujudan dari semangat patriotisme. ”Saya senang AS bisa menjadi senjata pamungkas dalam penegakan demokrasi global,” kata Senator John Conryn dari Negara Bagian Texas.
Dari aspek ekonomi, AS tetap memberlakukan sanksi terhadap semua komoditas Rusia. Pada saat yang sama, AS menghentikan sementara penarikan pajak 25 persen dari impor baja Ukraina. Tujuannya untuk membantu perekonomian Ukraina di tengah konflik.
AFP/INA FASSBENDER
Foto pembangkit listrik tenaga batubara Scholven di Jerman pada tanggal 29 April 2022. Uni Eropa berusaha melepaskan diri dari impor energi dari Rusia sehingga melirik kembali sumber-sumber energi yang awalnya hendak mereka tinggalkan seperti batubara dan nuklir.
Sementara itu, Uni Eropa belum mencapai kesepakatan mengenai embargo impor energi dari Rusia. Sejumlah negara masih keberatan karena bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Salah satunya adalah Hongaria. Oleh karena itu, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Senin (9/5/2022), tiba di Budapest untuk bertemu Perdana Menteri Viktor Orban.
Keduanya dijadwalkan membahas mengenai sanksi minyak Rusia. Von der Leyen berharap Orban turut menyetujui penghentian pembelian minyak dan segala jenis komoditas dari Rusia.
Surat kabar Hungary Today melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto, ketika berpidato di depan parlemen, mewanti-wanti agar jangan sampai Hongaria terseret ke dalam konflik Rusia-Ukraina. Szijjarto menekankan, Hongaria mengecam penyerangan oleh Rusia karena melanggar hak asasi manusia dan kedaulatan Ukraina.
”Harus ditekankan juga bahwa jika kita menerapkan sanksi yang ketat atas Rusia, seperti larangan impor minyak, ekonomi dan kesejahteraan Hongaria akan terpukul. Kita harus pandai memilah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional,” ujarnya.
Di Polandia, Menteri Iklim dan Lingkungan Anna Moskwa mengungkapkan bahwa Polandia berjanji terus memasok energi kepada Ukraina selama konflik berlangsung. Ia tidak menjabarkan lebih lanjut sumber energi tersebut. Sejumlah pakar energi dan lingkungan lokal mencurigai Polandia akan meningkatkan penggunaan pembangkit listrik bertenaga batubara.
Sebelumnya, sejumlah negara seperti Jerman, Belgia, dan Lituania berencana menutup pembangkit listrik bertenaga nuklir mereka pada tahun 2025. Akan tetapi, dengan adanya risiko kekurangan energi menyusul rencana embargo energi dari Rusia, kemungkinan besar rencana itu akan ditunda dan PLTN diperpanjang masa operasionalnya demi menjamin ketersediaan energi Eropa. (AFP)
