Solomon dalam Tarikan Para Raksasa
Menguatnya pengaruh dan meluasnya kehadiran China di berbagai kawasan, termasuk di Pasifik Selatan, membuat Amerika Serikat dan sekutunya jengah. Kepulauan Solomon tegas dengan pilihannya.
Dalam foto yang diambil pada Sabtu (2/4/2022) memperlihatkan papan pengumuman dan displai di luar tembok Kedutaan Besar China di Honiara, Kepulauan Solomon.
Dalam sebulan terakhir, rencana kerja sama keamanan China-Kepulauan Solomon (bekas jajahan Inggris) mengemuka terutama di media-media Barat yang selalu bersemangat mengawasi langkah apa pun yang dilakukan China di pentas internasional. Akan tetapi, pada saat sama, tidak banyak muncul di pemberitaan media tentang usulan kerja sama keamanan Australia di Mindanao, Filipina Selatan, yang hingga kini bergejolak.
Sejumlah kantor berita sejak paruh akhir Maret kerap mengangkat isu kerja sama China-Kepulauan Solomon itu. Berita bergulir cepat, di antaranya berisi nada keprihatinan dan kecaman dari sejumlah pejabat tinggi Australia dan Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta mengatakan bahwa mitra di Pasifik harus transparan atas tindakan mereka.
Baca juga: Perebutan Pasifik Selatan
Selain Nanaia, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengungkapkan keprihatinannya. Tak ketinggalan, Amerika Serikat yang tidak nyaman dengan kerja sama Kepulauan Solomon dan China pun mengirim dua pejabat seniornya, Kurt Campbell dari Dewan Keamanan Nasional dan Daniel Kritenbrink dari Departemen Luar Negeri AS. Jepang, mitra dekat AS di Asia Pasifik, pada pekan terakhir April turut mengirim Wakil Menteri Luar Negerinya, Kentaro Uesugi, ke Honiara.
Terbaru, Menlu Australia Marise Payne menyempatkan diri menemui Menteri Koordinasi Perencanaan dan Bantuan Pembangunan Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di Brisbane, saat Manele transit di Bandara Brisbane, Jumat malam.
Foto pertama memperlihatkan, Koordinator Indo-Pasifik pada Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Kurt Campbell (kiri depan) berjalan meninggalkan tempat pertemuan seusai bertemu dengan pemimpin oposisi Kepualauan Solomon, Mathew Wale (tengah) di Honiara pada Jumat (22/4/2022).
Foto kedua, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne saat berbicara dalam konferensi pers di sela-sela pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota NATO di Brussels, Belgia pada Kamis (7/4/2022).
”Australia konsisten dan jelas dalam menyatakan rasa hormat kami atas kedaulatan Kepulauan Solomon untuk mengambil keputusan, tetapi kami telah menegaskan kembali keprihatinan mendalam kami tentang perjanjian keamanan dengan China, termasuk kurangnya transparansi,” kata Kementerian Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Kepulauan Solomon, Negeri Kecil Rebutan Para Raksasa Dunia
Menteri Perdagangan Australia Dan Tehan, kepada Australian Broadcasting Corp, menyebut pembicaraan Mayne dan Manele sebagai pembicaraan yang sangat produktif. ”Apa yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa kami menyajikan kasus yang sangat kuat tentang mengapa sangat penting bagi kami untuk tidak melihat militerisasi di Kepulauan Pasifik,” kata Tehan.
Secara terpisah, PM Morrison menyebut pertemuan itu sebagai penguatan peran kepemimpinan Australia di kawasan itu.
Di sisi lain, Pemerintah Kepulauan Solomon menilai bahwa ”keprihatinan ataupun kecaman” sejumlah pihak atas kebijakan dalam negeri Kepulauan Solomon sebagai ”invasi”. Sikap itu—tanpa menyebut negara—dinyatakan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu Parlemen Kepulauan Solomon, Selasa lalu. Sogavare mengatakan, negaranya ”dihina” oleh kurangnya kepercayaan oleh pihak-pihak terkait.
Sogavare menegaskan, tidak akan ada pangkalan China di negaranya dan China telah membantah hendak membangun pangkalan militer atau logistik di Kepulauan Solomon.
Foto yang dirilis pada Selasa (29/3/2022) oleh Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF) ini memperlihatkan petugas Tim Pengarah Kepolisian China melatih kepolisian Kepulauan Solomon.
Kepulauan Solomon tidak memiliki angkatan perang. Negara pulau itu hanya memiliki lembaga kepolisian yang bertahun-tahun dibantu dan mendapat pengaruh Kepolisian Australia. Praktis kecil kemungkinan ada kerja sama militer di negara itu karena memang tidak ada lembaga militer di sana.
Kerja sama keamanan yang mungkin ada antarpolisi dalam hal ini Kepolisian China (Gong An Bu) dengan Kepolisian Kepulauan Solomon. Kerja sama tersebut adalah hal sama seperti kerja sama Kepolisian Kepulauan Solomon dengan Kepolisian Federal Australia.
Baca juga: China Kecam Ancaman AS-Australia pada Negara-negara Pasifik Selatan
Kepulauan Solomon sebagai bekas jajahan Inggris memiliki keragaman demografis. Wilayah tersebut dihuni warga Melanesia dengan suku yang sangat beragam. Friksi antarkelompok di berbagai pulau-pulau di Solomon mirip persaingan antarkelompok atau suku.
Saat ini kubu berkuasa di Kepulauan Solomon berasal dari suku di Guadalcanal tempat Ibu Kota Honiara berada. Mereka mendapat perlawanan dari kelompok oposisi yang didominasi suku dari Pulau Malaita. Pertentangan inilah yang berulang kali pecah dalam kekerasan antarwarga di Solomon.
Beralihnya hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke China menjadi bahan serangan oposisi ke pemerintah yang berkuasa saat ini. Sejatinya hubungan sosial-budaya-ekonomi China dengan Pasifik Selatan sudah berjalan harmonis.
Peta lokasi negara Solomon, Nauru, dan Vanuatu, di Samudera Pasifik.
Dalam foto yang dirilis pada Jumat (22/4/2022) tampak Duta Besar China untuk Kepulauan Solomon, Li Ming (kanan), dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare (kiri) berjalan beriring saat menghadiri pembukaan kompleks stadion di Honiara. Pembangunan kompleks stadion yang akan menjadi ajang bagi Pacific Games 2023 itu dibangun dengan dana bantuan dari China.
Relasi budaya
Hubungan Kepulauan Solomon dengan budaya dan masyarakat Tionghoa sebetulnya sangat erat. Salah satu lagu populer di Papua-Papua Niugini-Kepulauan Solomon-Fiji-Vanuatu adalah ”Walk About Long Chinatown” yang mengisahkan tentang pecinan di Kota Honiara, Solomon.
Lagu ”Walk About Long Chinatown” dinyanyikan resmi untuk menyambut Pangeran Phillip dari Kerajaan Inggris ketika mengunjungi negara kepulauan itu pada 1958.
Prof HOK Tanzil, suami dari ahli kuliner Nyonya Tanzil, menulis dalam bukunya, Negara-negara Pasifik Selatan, mencatat perjumpaannya berulang kali dengan orang-orang Tionghoa setempat di negara-negara Pasifik Selatan termasuk di Solomon yang hidup aman-damai dan membaur dengan masyarakat setempat. Banyak pula perkawinan campur antara orang Tionghoa dan berbagai suku asli di Pasifik Selatan.
Baca juga: AS Berupaya Patahkan Pakta Keamanan China-Kepulauan Solomon
Keberadaan diaspora Tionghoa di Pasifik terlepas dari afiliasi politiknya adalah hasil dari proses migrasi dan relasi sosial yang cair dengan masyarakat setempat. Persoalan politik lokal dan geopolitik Amerika Serikat dan Australia yang aktif mengampanyekan anti-China Daratan yang membuat situasi semakin keruh. Puncaknya adalah pecahnya kerusuhan anti-China di Kota Honiara pada November 2021. Tentang konflik itu, salah satunya dapat dibaca dalam tulisan bertajuk ”Letupan Bunga Api dalam Sekam Diplomasi di Kepulauan Solomon” (Kompas.id, Sabtu, 27 November 2022).
Salah satu isu yang turut memicu kerusuhan di Honiara adalah ’tarikan diplomasi’ antara Taiwan dan China. Honiara, sebagaimana diketahui, pada September 2019 mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan kepada China. Sebelumnya, sejak 1983, Honiara menjalin hubungan diplomatik dengan Taipei.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan), dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele hendak berjabat tangan mengiringi pertukaran dokumen kerja sama yang telah ditandatangani di Balai Agung Rakyat di Beijing pada Rabu (9/10/2019).
Victoria Amandani Santoso dan Kawan-kawan dari FISIP Jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Semarang, dalam penelitian berjudul Kompetisi Diplomasi: Taiwan (ROC) Versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon Tahun 2016-2019 mengungkapkan, kedua pihak sama-s ama menggunakan soft diplomacy untuk mendekati Kepulauan Solomon.
Kubu oposisi yang didominasi warga dari Pulau Malaita yang disebut pro Taiwan memicu unjuk rasa yang berakhir dengan pembakaran China Town Honiara yang menjadi pusat logistik dan belanja warga Solomon sehari-hari. Walhasil, yang menjadi korban adalah seluruh sendi kehidupan masyarakat Solomon, negeri berpenduduk sekitar 600.000 jiwa.
Sementara itu, pengaruh Australia di Solomon menguat selepas Perang Dunia I. Hingga Perang Dunia II, Canberra hadir mewakili kepentingan imperialis Inggris. Semasa itu, Solomon menjadi daerah strategis yang diperebutkan Jepang dan Amerika Serikat.
Secara umum, Pasifik Selatan menjadi daerah penerima bantuan negara-negara Barat. Pada saat sama, ekonomi dan industri berkembang pesat di Australia-Selandia Baru. Bagi negara-negara Pasifik, Fiji tumbuh karena sektor pariwisata. Samoa Amerika memiliki industri pengalengan tuna. Selebihnya negara-negara lain di Pasifik Selatan seperti tidur panjang. Keberadaan kapal penangkap ikan dari Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan China diterima sebagai bagian dari investasi dan pertumbuhan ekonomi Pasifik Selatan. Itu membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan juga para pelaut dari berbagai kebangsaan termasuk Filipina dan Indonesia.
Mindanao
Di luar keriuhan soal rencana kerja sama keamanan China-Solomon, ternyata ada isu tentang usulan pembangunan pos keamanan Australia di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Laman The Mindanao Cross pada 23 April 2022 mengkritisi rencana Australia itu lantaran berpotensi membahayakan proses pemekaran wilayah otonomi Muslim Mindanao yang disepakati antara kelompok politik Muslim di Filipina Selatan dan pemerintah pusat Filipina di Manila.
Peta lokasi Pulau Mindanao, Basilan, Tawi-Tawi, dan Sulu, di Filipina selatan.
Dewan Pemuda Ranau menegaskan, dalam tulisan Yonax Gutierrez berulang kali berunjuk rasa menentang kehadiran militer asing di Mindanao. Latihan militer multilateral di Mindanao dikhawatirkan mengganggu keamanan wilayah yang rentan bergejolak tersebut.
Pemerintah Filipina memang diizinkan oleh konstitusi untuk mengadakan latihan militer dengan negara lain dan kunjungan militer asing di bawah skema Visiting Forces Agreement (VFA), tetapi dilarang mengizinkan pembukaan pangkalan militer asing di wilayah Filipina.
Terkait dinamika di kawasan, Soegeng Rahardjo, mantan Duta Besar RI di Afrika Selatan dan China, mengingatkan, Indonesia harus bijak. ”Indonesia harus menjadi motor ASEAN tanpa bersikap menggurui. Sikap bebas dan aktif harus tetap dijaga dan mengedepankan harmoni serta menolak hegemoni. Netralitas Indonesia dan ASEAN itu adalah kunci stabilitas dan pertumbuhan blok ekonomi dengan penduduk 600 juta jiwa lebih ini yang bisa tumbuh bersama kawasan Asia Timur-Asia Selatan dan sekitarnya,” kata Soegeng.
(AP/AFP)
