Pemerintah Ukraina mengharapkan dukungan Indonesia atas krisis yang kini mereka hadapi pasca-serangan Rusia.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ukraina mengajak Indonesia dan komunitas internasional mengakhiri blokade terhadap aneka ekspor dari Ukraina ke pasar dunia. Blokade berdampak global karena Kiev termasuk pemasok penting sejumlah komoditas global. ”Kami berharap dunia bersatu mengakhiri blokade ini,” ujar Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin, Kamis (28/4/2022), di Jakarta.
Dubes menyebutkan, jutaan ton biji gandum dan aneka bahan pangan lain tidak bisa keluar Ukraina. Hal ini karena pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Azov dan Laut Hitam tidak bisa digunakan sejak invasi Rusia mulai 24 Februari.
Hambatan itu tidak hanya menyulitkan Ukraina, pemasok utama gandum, minyak biji matahari, dan pupuk. Kesulitan Kiev mengekspor membuat pasokan ke pasar global terdampak. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 serta Pertemuan Musim Semi Bank Dunia di Washington pekan lalu diakui, gangguan ekspor dari Ukraina berkontribusi pada krisis pangan global.
Harmianin juga berharap pada bantuan komunitas internasional untuk memulangkan ribuan warga Ukraina yang dibawa ke Rusia. Menurut Kiev, para penduduk wilayah Ukraina yang diduduki Rusia dipaksa masuk ke Rusia. ”Kami tidak tahu secara pasti kondisi dan posisi mereka. Ada ribuan orang terpisah dari keluarganya. Kewajiban umat manusia, komunitas internasional, untuk menghentikan ini,” katanya.
Harmianin secara khusus berharap pada bantuan Indonesia untuk pemulihan fisik dan psikis warga Ukraina yang menjadi korban perang. Banyak warga Ukraina cedera dan membutuhkan rehabilitasi. ”Selain secara fisik, perlu juga pemulihan psikologis,” ujarnya.
Harmianin berharap sukarelawan atau lembaga dari Indonesia mau terlibat dalam upaya tersebut. Bantuan itu akan sangat berarti dalam upaya pemulihan.
Harmianin juga berterima kasih atas dukungan Indonesia kepada Ukraina di beberapa forum internasional. Pada FMCBG G20 pekan lalu, Indonesia mengundang delegasi Ukraina dan memberikan kesempatan isu Ukraina dibahas.
Presiden Joko Widodo juga sudah menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Soal telepon itu, Harmianin menyebut ada dua pengumuman. ”Pertama, kedua belah pihak mengumumkan hal yang sama,” katanya. Kedua, ada pengumuman berbeda atas isu pembicaraan yang telah disepakati. Harmianin merujuk pada pengumuman berbeda antara Presiden Jokowi dan Zelenskyy.
Presiden Jokowi hanya menyebut teleponnya dengan Zelenskyy membahas isu pangan. Sementara Zelenskyy juga menyebut—selain isu pangan—undangan Presiden Jokowi kepada dirinya untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November 2022. ”Terlalu jauh membahasnya (kehadiran Zelenskyy di KTT G20) sekarang. Masih lima bulan lagi dan banyak yang bisa terjadi,” kata Harmianin.
Ia meyakini Indonesia membuat keputusan soal undangan kepada Ukraina secara mandiri. ”Indonesia negara merdeka, besar, dan tidak bisa ditekan. Jika memang keadaannya seperti itu, hal itu memang sudah diputuskan. Presiden Jokowi bijaksana dan berpengalaman panjang,” ujar Harmianin.
Koordinator Pelaksanaan Agenda G20 Dian Triansyah Djani mengatakan, undangan KTT G20 adalah urusan Istana. Hal yang jelas, selama ini Ketua G20 selalu mengundang pihak-pihak yang relevan dengan persoalan global kiwari. Dian menjelaskan, fokus Indonesia saat ini memastikan semua agenda keketuaan tetap dibahas.
Sejauh ini, semua agenda dan isu substansi bisa dibahas dengan lancar. Hal itu tidak lepas dari komunikasi dan konsultasi multijalur oleh sejumlah pihak di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi pun rutin berkomunikasi dengan sejawatnya dari negara lain.
Untuk model pelaksanaan agenda G20 ke depan, Dian menyebut tidak akan berbeda dari FMCBG G20. Sebagai ketua, Indonesia memastikan semua peserta bisa menyampaikan aspirasinya sekaligus tetap fokus pada agenda yang telah disepakati.
Editor:
MUHAMMAD SAMSUL HADI, BONIFASIUS JOSIE SUSILO HARDIANTO