China Kecam Ancaman AS-Australia pada Negara-negara Pasifik Selatan
AS-Australia punya paling sedikit tiga aliansi militer di Pasifik Selatan. Selain AUKUS, ada ANZUS dan aliansi intelijen Panca Netra. AS juga punya sejumlah pangkalan militer aktif selama puluhan tahun di kawasan.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
AFP/MAVIS PODOKOLO
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare (kiri) dan Duta Besar China untuk Kepulauan Solomon Li Ming meninjau stadion di Honiara, Jumat (22/4/2022). Kedekatan Honiara dengan Beijing memicu reaksi keras Amerika Serikat dan Australia. Mereka meminta Solomon tidak membuat aliansi militer dengan China.
BEIJING, SELASA — China mengecam ancaman terbuka Amerika Serikat dan Australia pada sejumlah negara di Pasifik Selatan. Ancaman disampaikan di tengah fakta bahwa Canberra-Washington mempunyai pangkalan militer aktif di sejumlah negara Pasifik Selatan selama puluhan tahun.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, sejumlah pihak dengan motif tersembunyi menyebarkan kebohongan soal China akan membuat pangkalan militer di Kepulauan Solomon. ”Saya mencatat bahwa AS dan Australia menuding kerangka kerja sama keamanan China dan Kepulauan Solomon tidak transparan. Padahal, justru AUKUS yang tidak pernah terbuka maupun transparan,” ujarnya di Beijing, Senin (25/4/2022), sebagaimana disiarkan laman resmi Kemenlu China.
AS tercatat mempunyai sejumlah pangkalan militer aktif selama puluhan tahun di Guam, Kepulauan Mariana, Australia. AS-Australia juga tengah memperbesar pangkalan laut Lombrum, Papua Niugini, agar bisa menampung kapal perang lebih besar dan lebih banyak. Washington juga menjajaki pangkalan kecil di Palau. Kini, AS mempunyai 750 pangkalan militer aktif di 80 negara.
”Kapan AS akan menutup pangkalan-pangkalan itu? Kalau memakai logika AS soal tuduhan pangkalan China di Kepulauan Solomon, ratusan pangkalan AS telah memicu keprihatian pada dunia,” ujar Wang.
AS-Australia juga mempunyai paling sedikit tiga aliansi militer di Pasifik Selatan. Selain AUKUS, ada ANZUS dan aliansi intelijen Panca Netra. ANZUS merupakan pakta pertahanan seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Adapun AUKUS bertujuan menghasilkan kapal selam nuklir untuk Australia dengan bantuan AS dan Inggris.
Meski demikian, Canberra-Washington bereaksi keras selepas Honiara meneken kesepakatan kerja sama keamanan dengan Beijing. Perdana Menteri Australia Scott Morrison sampai menyebut China telah melanggar batas lewat kesepakatan itu. “Negara kepulauan di Pasifik Selatan adalah negara berdaulat dan merdeka, bukan halaman belakang AS atau Australia,” ujar Wang.
Bahkan, pada 24 Maret 2022, David Llewellyn-Smith mengusulkan Canberra menyerbu atau setidaknya mengubah pemerintahan di Honiara. Llewellyn-Smith ikut mendirikan dan pernah menjadi pemimpin redaksi The Diplomat, laman yang membahas aneka isu internasional dan salah satu rujukan di Asia-Pasifik. Sementara Sydney Morning Herald melaporkan, intelijen Australia sengaja membocorkan naskah kerja sama Honiara-Beijing untuk memaksa Sogavare mengubah sikap soal kesepakatan itu.
AFP/MAVIS PODOKOLO
Koordinator Kebijakan Indo-Pasifik AS Kurt Campbell (kiri depan) menemui tokoh oposisi Kepulauan Solomon, Mathew Wale, di Honiara, Kepulauan Solomon, pada Jumat (22/4/2022). Campbell melawat ke Honiara untuk membahas kesepakatan China-Kepulauan Solomon.
Adapun Koordinator Kebijakan Indo-Pasifik AS Kurt Campbell dan Direktur Jenderal Asia Timur dan Pasifik pada Kementerian Luar Negeri AS Daniel Kritenbrink melawat ke Honiara untuk membahas kesepakatan China-Kepulauan Solomon. Campbell pernah menyebut AS akan mengoperasikan kedutaan besar di Honiara. Sejak Solomon merdeka, AS menunjuk duta besar untuk Papua Niugini untuk sekalian mengurus hubungan dengan Solomon.
Intervensi
Peneliti pada Center for Pacific Island Countries di Liaocheng University, Yu Lei, menyebut bahwa komentar Morrison soal kesepakatan Beijing-Honiara jelas intervensi pada urusan dalam negeri Kepulauan Solomon. Manuver itu sudah lama dilakukan Canberra.
”Sejak lama, Australia secara terbuka menyusup ke pemerintahan dan pengadilan negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan. Mereka berusaha menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada Australia,” ujarnya, sebagaimana dikutip Global Times.
Pada 2011, Wikileaks pernah mengungkap kawat diplomatik AS yang membahas kerja sama Canberra-Washington untuk menggulingkan pemerintahan Sogavare. Bahkan, PM Australia John Howard dilaporkan pernah mengancam akan menyulitkan Sogavare dan pemerintahannya.
Ancaman dilontarkan setelah Sogavare meminta misi keamanan Australia, RAMSI, meninggalkan Kepulauan Solomon pada 2006. RAMSI dikirim pada 2003 untuk memadamkan kerusuhan. Sampai sekarang, sebagian anggota RAMSI masih terus bertahan di Kepulauan Solomon.
Sogavare memang akhirnya mundur pada Desember 2007. Ia kembali menjadi PM pada 2014-2017 dan dilantik lagi pada April 2019. Selepas kerusuhan pada November 2021, ia menuding ada pihak yang tidak suka kedekatan Honiara dengan Beijing, lalu memicu keributan di Kepulauan Solomon.
Direktur Kajian Australia pada East China Normal University, Chen Hong, mengatakan bahwa Australia sejak lama memandang negara-negara Pasifik Selatan sebagai bawahannya. Canberra akan menjaga keadaan tetap seperti itu. ”Sekarang, sejumlah negara Pasifik Selatan mempersiapkan pemilu. Australia, sebagai wakil AS di kawasan, akan mendorong kelompok anti-pemerintahan di negara-negara itu,” ujarnya. (AFP/REUTERS)
