Tangkas Bersiasat Mendorong Mufakat

Sejak perang meletus sampai FMCBG G20 digelar di Washington, Indonesia gencar melobi sejumlah negara. Lobi dilancarkan untuk memastikan semua anggota G20 mau duduk bersama dan mencari solusi atas persoalan ekonomi dunia.

IMF PHOTO/ALLISON SHELLEY

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan beberapa mitranya, di sela pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (20/4/2022).

Ujian pertama Indonesia sebagai Ketua G20 selepas perang Rusia-Ukraina meletus dilalui dengan lancar. Indonesia berhasil mengajak semua pihak yang berseberangan gara-gara perang itu untuk tetap duduk bersama dan berbicara. Meski demikian, diplomasi lintas jalur masih harus digencarkan untuk menyukseskan rangkaian kegiatan G20 selama masa keketuaan Indonesia.

Agenda besar pertama G20 selepas perang meletus adalah Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) pada Rabu (20/4/2022) di Washington DC, Amerika Serikat. Peserta pertemuan itu akan kembali bertemu pada Juli mendatang. Di bulan tersebut juga ada pertemuan para menkeu dan menteri kesehatan G20.

Sebelum itu, para menkeu dan menkes anggota G20 akan bertemu para menteri luar negeri G20 pada bulan Juni. ”Kita tidak tahu apakah menjelang kita mendekati ke sana, perangnya akan berhenti atau memburuk,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dari Washington DC dalam wawancara khusus dengan Kompas melalui konferensi video, Jumat (22/4/2022).

Bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Sri Mulyani sukses memimpin FMCBG G20 pekan lalu. Kesuksesan itu, antara lain, buah dari 50 pertemuan bilateral yang dilakukan Sri Mulyani dan Perry dengan para sejawatnya di G20 sepanjang Maret-April 2022. Di luar itu, para pejabat Kemenkeu dan BI terlibat ratusan kali perundingan dengan sejawat mereka di G20.

Baca juga: AS Batal Boikot Pertemuan Keuangan G20

Pertemuan intensif dilakukan setelah FMCBG G20 digelar pada Februari lalu. Kala itu, sudah ada ketegangan gara-gara kekhawatiran Rusia akan menyerbu Ukraina.

”Dalam pertemuan Februari, beberapa negara, terutama Kanada, vokal menyampaikan bahwa jangan pernah berpikiran untuk menyerbu karena akan dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan wilayah. Bahkan, bisa dianggap sebagai kejahatan. Itu pernyataan Kanada. Seminggu kemudian, perang mulai,” kata Sri Mulyani.

Lobi gencar

Sejak perang meletus sampai FMCBG G20 kembali digelar di Washington, Indonesia gencar melobi negara-negara. Lobi dilancarkan terutama untuk memastikan semua anggota G20 tetap mau duduk bersama dan mencari solusi atas berbagai persoalan ekonomi global. Dalam pertemuan di Pittsburgh, AS, pada 2009 telah ditegaskan bahwa G20 adalah forum ekonomi utama global. Sebab, forum itu diikuti negara dan organisasi negara pengendali 85 persen produk domestik bruto global. Negara-negara itu secara sistematis penting bagi perekonomian global.

Jika G20 lumpuh gara-gara perang, padahal dunia sekarang sedang dihadapkan pada krisis ganda ekonomi, persoalan akan semakin memburuk. Sebagai ketua bergilir, Indonesia bertanggung jawab menjaga G20 tetap berfungsi. Wujud tanggung jawab itu, seperti dibenarkan sejumlah diplomat dan pejabat Indonesia, antara lain berupa telepon Presiden Joko Widodo kepada para kepala negara dan kepala pemerintahan negara lain.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly menyampaikan dukungan Pemerintah Kanada kepada Presidensi G20 Indonesia. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kehormatannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Dalam pernyataan selepas pertemuan di Washington, Sri Mulyani membenarkan delegasi Ukraina hadir dalam pertemuan itu. Meski tidak ada pembahasan lebih lanjut, kehadiran delegasi Ukraina menunjukkan Indonesia berkompromi dengan AS dan sekutunya.

Pada Maret 2022, Presiden AS Joe Biden memberikan dua tawaran. Pertama, sama sekali melarang Rusia mengikuti rangkaian pertemuan G20 sebagai bentuk sanksi atas perang di Ukraina. Kedua, Ukraina boleh hadir jika Rusia tetap diizinkan datang.

Tawaran Biden menunjukkan AS bersedia berkompromi setelah menuntut pelarangan total Rusia dari berbagai forum internasional. Indonesia memanfaatkan peluang kompromi itu untuk memastikan semua anggota G20 tetap bisa mengikuti rangkaian agenda organisasi tersebut selama Indonesia menjadi ketua bergilir.

Simbolis

Kepada para sejawatnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa ketua bergilir tidak berwenang mengeluarkan salah satu anggota. Jika kewenangan itu diberikan kepada Indonesia saat ini, ada kekhawatiran ketua G20 berikutnya akan melakukan hal serupa. Akibatnya, anggota G20 akan semakin terpangkas. ”Saya sampaikan, apakah kita akan memulai perpecahan G20 menjadi G19?” ujarnya.

Baca juga: Barat Terbelah soal Boikot Rusia di Forum G20

Semua kolega Sri Mulyani dan Perry setuju G20 harus tetap utuh dan berfungsi. Karena itu, boikot dalam pertemuan di Washington hanya dilakukan secara simbolis. Dalam pertemuan lebih dari empat jam itu, delegasi AS dan sekutunya hanya keluar ruangan atau menutup layar video selama tiga menit. Hal ini mereka lakukan kala delegasi Rusia mendapat giliran menyampaikan pendapat.

Setelah aksi simbolis itu, seluruh peserta pertemuan kembali berbicara bersama. Bahkan, mereka sampai membahas hal terperinci untuk aneka agenda yang diusulkan Indonesia. Agenda itu termasuk pengaturan ulang alokasi hak pinjaman negara di Dana Moneter Internasional (IMF) dan dana cadangan untuk memperkuat daya tahan menghadapi pandemi di masa mendatang.

Sri Mulyani menyebut, pertemuan April bisa dijadikan model penyelenggaraan agenda G20 di bulan-bulan mendatang. Penyelenggaraan agenda-agenda itu akan tergantung pada perang Rusia-Ukraina: akan berhenti atau semakin memburuk. ”Kalau berhenti, apa pun formatnya, akan sangat membantu Indonesia dalam presidensi ke depan,” ujar Sri Mulyani.

”Karena paling tidak semuanya sudah melihat modus atau modalitas mengelola pertemuan di mana ekspresi politik dari setiap negara anggota bisa dilakukan. Namun, agenda G20 dan presidennya tetap diselamatkan,” lanjutnya.

IMF PHOTO/ALLISON SHELLEY

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (20/4/2022).

Jika perang semakin memburuk, Indonesia perlu lebih intensif berkomunikasi dengan semua pihak sejak sekarang. Bukan hanya oleh Sri Mulyani dan Perry, komunikasi itu harus dilakukan oleh berbagai pihak lain di Indonesia.

Diplomasi

Dalam safari ke Eropa pekan lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi selalu memasukkan isu G20 dan Ukraina dalam pembicaraannya. Ia membahas itu dengan Menlu Inggris Elizabeth Truss, Menlu Perancis Jean-Yves Le Drian, Menlu Belanda Wopke Hoekstra, dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Menurut Retno, para sejawatnya itu mendukung kesuksesan G20 selama dipimpin Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia juga mengapresiasi upaya negara-negara itu dalam menghentikan perang Rusia-Ukraina. Dampak perang tidak hanya dirasakan Kiev-Moskwa. Indonesia yang jauh dari Eropa sekalipun ikut merasakan dampak perang itu. Kenaikan harga aneka komoditas menjadi penyebab utama kesulitan Indonesia gara-gara perang tersebut.

Baca juga: Diboikot secara Parsial, Pertemuan Menteri Keuangan G20 Tetap Berjalan

Lonjakan harga terjadi karena pasokan aneka komoditas dari Rusia-Ukraina terhenti. Padahal, kedua negara itu pemasok penting aneka bahan pangan, energi, hingga mineral ke pasar global. Mayoritas ekspor kedua negara itu dikirim lewat Laut Hitam yang kini menjadi palagan perang. Setelah sejumlah kapal sipil dilaporkan terkena rudal, operator berbagai kapal niaga memangkas drastis pelayaran di Laut Hitam.

Perdagangan dari Rusia juga sulit dilakukan karena rangkaian sanksi dari AS dan sekutunya. Washington mengancam menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang tetap berdagang dengan Rusia. Meski sejauh ini ancaman itu terbukti pilih kasih, banyak negara tidak mau mengambil risiko.

Kerepotan diplomatik juga dialami Indonesia di dalam negeri. Diplomat sejumlah negara diketahui mendesak Indonesia meninggalkan netralitas dan politik bebas aktif, lalu mengecam Rusia. Desakan dan lobi dilakukan hingga ke sejumlah perusahaan swasta dan BUMN yang dianggap bisa memengaruhi kebijakan di Indonesia. Manajemen sejumlah BUMN dan perusahaan swasta menyebut, mereka ditelepon sejumlah duta besar agar menjauhi Rusia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan paparan mengenai kondisi terkini perang Rusia-Ukraina dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) yang mengusung tema Dampak Perang Rusia terhadap Indonesia” di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Pejabat di sejumlah negara juga mendapat telepon dengan inti pesan sama. Kemenlu sampai harus mengeluarkan edaran untuk menegaskan bahwa praktik politik luar negeri Indonesia adalah kewenangan Kemenlu.

Seperti Sri Mulyani dan Perry, Retno juga mengontak para sejawatnya untuk mencari kompromi. Rusia, dengan sokongan terutama dari China dan Brasil, memastikan akan tetap mengikuti semua rangkaian agenda G20. Sebaliknya AS dan sekutunya ingin Rusia dilarang sepenuhnya.

Di FMCBG April 2022, mufakat bisa disepakati. Di pertemuan selanjutnya, belum diketahui apakah akan tetap ada kompromi. Diplomasi berbagai jalur oleh beragam pihak perlu dilakukan untuk mengejar mufakat.