Menhan Australia Tuding China Main Sogok untuk Mengunci Kesepakatan
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyebut China secara luar biasa melakukan tindakan campur tangan luar negeri dan siap untuk menyogok demi mengalahkan negara-negara lain guna mencapai kesepakatan-kesepakatan.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
THOMAS PETER/POOL PHOTO VIA AP
Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele (kiri) dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi seusai menandatangani kerja sama kedua negara di Beijing pada 9 Oktober 2019.
CANBERRA, MINGGU — Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton, Minggu (24/4/2022), menuduh China main sogok untuk mengunci kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun, ia menolak untuk menyebut, apakah praktik sogok-menyogok itu juga dilakukan Beijing saat menjalin kesepakatan pertahanan dengan Kepulauan Solomon.
”China tidak bermain sesuai aturan-aturan kita,” ujar Dutton kepada televisi Sky News Australia. ”Jika Anda lihat pada apa yang terjadi di Afrika, sogok-menyogok dilakukan di sana. Kami akan selalu ’kalah’ jika memakai cara curang ini. Kami punya nilai-nilai dan aturan hukum yang harus dipatuhi,” lanjut Dutton.
Ketika ditanya secara spesifik, apakah ia percaya sogok-menyogok itu juga dilakukan China dalam upaya mewujudkan kesepakatan pertahanan dengan Kepulauan Solomon yang diumumkan Beijing pada 19 April lalu, Dutton mengaku tidak bisa berkomentar. ”Kenyataannya adalah China sudah berubah,” ujarnya.
”China secara luar biasa melakukan tindakan campur tangan luar negeri, siap untuk menyogok demi mengalahkan negara-negara lain guna mencapai kesepakatan-kesepakatan. Begitulah realitas modern China.”
DH DC RR
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton berdiri di dekat rudal-rudal antikapal saat ia menyampaikan sambutan di hadapan para perwakilan industri dalam acara pembukaan Fasilitas Perawatan Senjata-senjata Terpadu Angkatan Laut di Sydney, Australia, 5 April 2022.
Pemerintah Australia ketar-ketir dengan beredarnya kabar rencana pembangunan pangkalan militer China di Kepulauan Solomon. Kerja sama dan kedekatan Kepulauan Solomon dengan China ditakutkan akan merusak keseimbangan dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik.
”Kalau pangkalan militer benar-benar dibangun, bahayanya tidak hanya untuk Australia. Negara-negara di Pasifik, seperti Fiji dan Papua Niugini, juga akan terancam,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Canberra, Minggu (24/4/2022), seperti dikutip oleh media nasional Australia, ABC. Kepulauan Solomon berjarak 2.000 kilometer dari ”Negeri Kangguru”.
Kabar ini terkuak ketika perjanjian kerja sama Kepulauan Solomon dan China bocor pada Maret lalu. Ada klausul yang mengatakan bahwa China diperbolehkan menurunkan polisi maupun tentara ke Kepulauan Solomon untuk membantu menertibkan masyarakat.
Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang telah mengeluarkan pernyataan keberatan. Presiden Republik Federasi Mikronesia David Panuelo menerbitkan surat terbuka yang meminta Kepulauan Solomon mempertimbangkan kembali keputusan mereka.
“Ini adalah bagian dari narasi persaingan negara-negara adidaya, AS dan China. Jangan sampai kita semua, persaudaraan bangsa-bangsa Pasifik yang menelan pil pahit dari perseteruan mereka,” demikian sekelumit dari surat itu.
AP PHOTO/CHARLEY PIRINGI
Bendera China berkibar di luar kantor Kedutaan China di Honiara, Kepulauan Solomon, 1 April 2022.
Bahkan, AS mengirim dua pejabat tinggi mereka ke Kepulauan Solomon. Mereka adalah Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink serta Penasihat Gedung Putih untuk Urusan Asia Kurt Campbell. Mereka membawa misi membujuk Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare untuk membatalkan rencana pembangunan pangkalan militer.
Dalam pertemuan hari Jumat (22/4/2022) di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon, Sogavare meyakinkan Kritenbrink dan Campbell bahwa negara tersebut tidak akan membangun pangkalan militer China. Ia juga berjanji bahwa aparat penegak hukum China yang kini berada di Kepulauan solomon untuk melatih aparat penegak hukum setempat tidak akan tinggal secara permanen.
Pada bulan Maret, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, seperti dikutip dari kantor berita nasional Xinhua, mengatakan bahwa pengiriman polisi dan tentara China ke Kepulauan Solomon murni berlandaskan kerja sama bilateral. Tindakan itu akan diambil hanya jika Pemerintah Kepulauan Solomon meminta bantuan ke China ketika mereka tidak bisa menangani masalah keamanan di dalam negeri.
Namun, para politisi lawan Sogavare mengkhawatirkan bahwa Sogavare akan menggunakan kekuatan China untuk mendukung pemerintahannya. Termasuk menekan para lawan politik.
AFP/ROYAL SOLOMON ISLANDS POLICE FORCE
Foto yang dirilis pada Selasa (29/3/2022) oleh Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF) ini memperlihatkan petugas Tim Pengarah Kepolisian China melatih kepolisian Kepulauan Solomon dalam pertarungan tanpa senjata.
Pakar politik Universitas Hawaii, AS, Tarcisius Kabutaulaka, yang berkebangsaan Kepulauan Solomon menjelaskan kepada media NBC bahwa mayoritas negara di dunia menganggap Kepulauan Solomon jatuh ke tangan China. Negara berpenduduk 700.000 jiwa ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, wilayah yang memiliki hubungan dekat dengan AS, pada tahun 2019. Mereka kemudian meresmikan hubungan diplomatik dengan Beijing yang diiringi pemanis berupa bantuan sebesar 500 juta dollar AS.
”Sejatinya, Kepulauan Solomon justru mengambil kesempatan di tengah persaingan AS-China di kawasan Indo-Pasifik. Mereka bermain dua kaki agar selalu ada aspek yang bisa dipakai untuk menarik dukungan dan bantuan dari China maupun dari negara-negara Barat,” papar Kabutaulaka.
Salah Australia
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton ketika diwawancara oleh Sky News menuduh China menyogok dalam upaya memenangi kesepakatan-kesepakatan internasional. Ia tidak berkomentar soal apakah praktik itu juga dilakukan China di Kepulauan Solomon.
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu juga menyinggung hal serupa ketika berbicara kepada Kompas pada Desember 2021. Saat itu, Wu mengatakan bahwa Taiwan membantu Kepulauan Solomon melalui dana kemanusiaan yang langsung dikirim ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Tidak sepeser pun masuk ke saku politisi. Sebaliknya, menurut Wu, China lebih senang langsung membayar ke penguasa-penguasa lokal.
Namun, Penny Wong, Menteri Luar Negeri Bayangan Australia dari Partai Buruh yang merupakan oposisi pemerintah, justru mengkritisi ini semua salah Pemerintah Australia. Negara ini secara drastis mengurangi berbagai bantuan ke negara-negara Pasifik sehingga wajar mereka mencari sumber bantuan yang baru. Bahkan, hingga kini, Australia belum juga mengirim Menlu Marise Payne untuk berkunjung ke Kepulauan Solomon.
”Australia juga terlalu congkak. Negara-negara Pasifik sejak dulu memohon agar kita memperhatikan emisi gas rumah kaca karena kepulauan Pasifik yang langsung merasakan dampak krisis iklim. Akan tetapi, kita cuek. Sekarang, kita baru kena batunya,” ucap Wong. (AFP/REUTERS)
