Eropa Cari Selamat Soal Energi

Uni Eropa tak kunjung sepakat soal sanksi energi terhadap Rusia. Sejumlah negara bergantung sekaligus berkepentingan dengan pasokan energi dari Rusia.

AP/MICHAEL SOHN/SO

Stasiun gas alam di Lubmin, Jerman pada 15 Februari 2022. Stasiun itu dibangun untuk menerima impor gas dari Rusia melalui jaringan pipa Nord Stream 2. Perang Rusia Ukraina membuat jaringan itu dilarang dipakai. Kini, Eropa mulai terpecah soal impor energi dari Rusia

BRUSSELS, SENIN - Uni Eropa tetap tidak kunjung bersepakat soal sanksi sektor energi Rusia. Sebagian anggota organisasi malah mendorong kesepakatan bilateral dengan Moskwa untuk mengamankan pasokan energinya. Ketidaksepakatan juga masih terjadi soal pasokan senjata ke Ukraina.

Sanksi kepada Rusia menjadi salah satu topik utama pertemuan para menteri luar negeri (menlu) anggota Uni Eropa (UE), Senin (11/4/2022) sore waktu Brussels atau Selasa dini hari WIB. Brussels sudah menyepakati penghentian impor batubara dari Rusia. Penghentian itu bagian dari rangkaian sanksi kepada Rusia setelah menyerbu Ukraina mulai 24 Februari 2022.

Baca juga : Jajaki Peluang untuk Redakan Perang Rusia-Ukraina

Namun, sampai sekarang, UE belum sepakat soal penghentian impor minyak, gas, bahan bakar reaktor nuklir, platina, dan paladium dari Rusia. Platina dan paladium dipakai sebagai katalis pada mesin kendaraan berbahan bakar minyak dan komponen elektronika. Rusia menempati urutan dua dalam daftar pemasok platina dan paladium global.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell memprotes UE yang masih terus mengimpor aneka barang dari Rusia. Kurang dari dua bulan sejak perang Rusia-Ukraina dimulai saja, UE telah mengimpor komoditas senilai 35 miliar euro dari Rusia.

UE tidak hanya belum bersepakat. Sebagian anggotanya malah menjajaki kesepakatan bilateral soal pasokan energi dari Rusia. Bersamaan dengan rapat para menlu UE, Kanselir Austria Karl Nehammer bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Selain soal perang Rusia-Ukraina, Nehammer-Putin akan membahas impor gas Austria dari Rusia.

Dalam pernyataan di Kiev pada Minggu, Nehammer menyinggung sanksi pada Rusia telah merugikan Austria miliaran euro. Meski demikian, ia menekankan bahwa tidak tepat membandingkan kerugian ekonomi itu dengan penderitaan yang ditanggung Ukraina. Dalam lawatan di Kiev, Nehammer menegaskan negara tetap netral.

Baca juga : Tujuh Salah Kaprah tentang Sanksi Ekonomi

Selain soal sanksi energi, UE juga masih belum bersepakat soal pasokan senjata bagi Ukraina. Menlu Jerman Annalena Baerbock mengatakan bahwa Ukraina sangat membutuhkan berbagai persenjataan berat. “Sangat jelas, Ukraina butuh tambahan peralatan militer. Sekarang bukan waktunya mencari alasan, harus kreatif dan pragmatis,” ujarnya di Brussels.

Baerbock menunjukkan sikap berbeda dari Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht. Kepada media Jerman, Augsburger Allgemeine, ia mengatakan bahwa cadangan persenjataan tentara Jerman atau Bundeswehr sudah tidak bisa dibagikan lagi ke Ukraina.

Cadangan persenjataan tentara Jerman atau Bundeswehr sudah tidak bisa dibagikan lagi ke Ukraina.

Ada pun dalam pernyataan bersama pekan lalu, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Inggris Boris Johson sama-sama mengisyaratkan tidak bisa terus memenuhi permintaan senjata dari Ukraina. Johnson dan Scholz sepakat, permintaan tank dari Ukraina tidak bisa dipenuhi.

“Penting bahwa peralatan yang kita berikan benar-benar berguna. Lebih berguna bagi Ukraina dengan cara memasok ulang (peralatan perang) sehingga mantan anggota Pakta Warsawa bisa menyerahkan peralatan mereka ke Ukraina,” kata Johnson.

AP/MARTIN MEISSNER

Tank Jerman di pangkalan Munster pada 14 Februari 2022. Tank-tank itu dikirim ke Lithuania, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Eropa Timur, menjelang perang Rusia-Ukraina. Kiev meminta Berlin memberikan tank Marder dan Leopard serta panser Gepard. Sejauh itu, permintaan itu belum dikabulkan.

Ia merujuk pada bekas aliansi militer yang dibentuk negara satelit Uni Soviet di Eropa Timur. Sejumlah negara itu sudah siap menyerahkan peralatan lama mereka ke Ukraina. Syaratnya, mereka mendapat pasokan baru.

Johnson dan Scholz sepakat, peralatan dari sesama mantan anggota Pakta Warsawa bisa segera digunakan Ukraina. Sebaliknya jika diberikan peralatan baru, tentara Ukraina dikhawatirkan tidak bisa segera memakainya. Mereka akan butuh latihan dulu.

Duta Besar Ukraina di Berlin, Andriy Melnyk , antara lain meminta tank Marder dan Leopard. Kiev juga meminta Gepard, panser antipesawat. Pekan lalu dilaporkan Scholz menunda persetujuan pengiriman 100 tank Marder ke Ukraina. Padahal, Rheinmetall yang memproduksi tank itu punya cadangan 100 unit.

Baca juga : Menlu Kanada Menyampaikan Dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia

Selain di UE, perbedaan pendapat juga membayangi G20 yang akan menggelar pertemuan besar perdana pekan depan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 serta sejumlah negara yang diundang Indonesia, Ketua Bergilir G20 periode 2022, akan bertemu di Washington DC pada Rabu (20/4). AS dan sekutunya masih terus mengisyaratkan penolakan atas kehadiran Rusia di pertemuan-pertemuan G20.

Indonesia terus berkomunikasi dengan para mitranya di G20. Salah satunya kala Menlu RI Retno Marsudi menjamu Menlu Kanada Melanie Joly. “Saya menekankan pentingnya upaya G20. Warga menanti hasil nyata kerja G20. Diperlukan kebijaksanaan, terutama di masa menantang ini. Jangan mengabaikan tanggung jawab jangka panjang G20 sebagai forum utama pembahasan ekonomi dan sebagai katalis pemulihan ekonomi. Indonesia akan terus membuka komunikasi dan konsultasi dengan semua anggota G20,” tuturnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan paparan mengenai kondisi terkini perang Rusia-Ukraina dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) yang mengusung tema "Dampak Perang Rusia terhadap Indonesia" di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Ia juga mengatakan, Jakarta-Ottawa sama-sama prihatin atas perkembangan di Ukraina. “Kami berpandangan sama soal pentingnya prinsip penghormatan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. Saya menekankan bahwa prinsip itu harus dijunjung semua negara secara konsisten,” kata dia.

Sementara Joly mengatakan, Kanada mendukung keketuaan Indonesia sekaligus berharap agenda G20 bisa berjalan dengan sukses di tengah kondisi geopolitik saat ini yang sangat rumit. Ia juga mengungkapkan, konflik antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang cukup parah di berbagai level forum multilateral.

"Komunitas internasional harus meminta pemimpin Rusia untuk bertanggung jawab dan mendesak mereka untuk meninggalkan kekerasan, serta menghormati prinsip-prinsip dasar integritas teritorial dan kemerdekaan negara," ujar Joly.

Baca juga : Waspadai Sanksi AS pada Rusia

Selain Joly, Retno telah berkomunikasi dan bertemu sejumlah menlu lain. Ia dilaporkan telah berkomunikasi dengan Menlu AS Antony Blinken. Retno telah bertemu Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Wakil Menlu Ukraina Emine Dzhaparova.

Kepada mereka, Retno menyampaikan posisi dan upaya Indonesia atas perang Rusia-Ukraina. Retno juga menemui Menlu China Wang Yi, Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan, Menlu Meksiko Marcelo Erbrad, dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. (AFP/REUTERS)